Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Ahmad Muzani meminta pemerintah memberikan penghargaan bagi para tenaga kesehatan (nakes), aparat kepolisian, dan TNI yang menjadi garda depan dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia. Muzani menilai para nakes masih terus berjuang di garis depan dalam upaya penanganan Covid-19 di Tanah Air.
Sementara itu, aparat kepolisian dan TNI menjadi ujung tombak pengawasan serta penertiban terhadap mobilitas sosial selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
“Kerja-kerja mereka tidak bisa diukur hanya dengan materi, tetapi harus memberikan penghargaan yang tinggi karena telah bekerja atas dasar kemanusiaan," ujar Muzani dalam keterangan persnya, Selasa (13/7/2021).
Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa pemberian penghargaan sepatutnya untuk sukarelawan Covid-19 yang telah bekerja hingga tidak mempedulikan keselamatan, misalnya para sopir ambulans, petugas pemulasaraan, dan petugas gali kubur jenazah Covid-19.
Legislator dapil Lampung I itu mengatakan, penghargaan juga sepatutnya diberikan kepada aparat kepolisian, TNI, serta satpol PP karena sinergisitas dalam bekerja memberikan implikasi terhadap efektivitas PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021, sehingga upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 dapat berjalan baik.
Muzani menambahkan, masyarakat bisa melihat di berbagai jalan saat pagi, siang, dan malam, anggota Polri dan TNI bersama Satpol PP bekerja tidak henti dalam upaya penertiban dan pembatasan mobilitas masyarakat selama PPKM Darurat.
“Akan lebih bermanfaat apabila sinergi mereka dapat dihargai dengan penghargaan apresiasi kerja atas nilai-nilai kemanusiaan dan menjunjung tinggi keselamatan masyarakat," ujarnya.
Muzani menegaskan bahwa Fraksi Partai Gerindra di DPR akan memperjuangkan usulan pemberian penghargaan kepada petugas kesehatan, aparat keamanan, dan para sukarelawan tersebut.
Langkah itu, menurutnya, karena sebagian dari mereka tidak sedikit yang telah berpulang akibat terpapar Covid-19. Atas kerja-kerja kemanusiaan yang telah mereka lakukan, sepatutnya mendapat apresiasi setinggi-tingginya. (RO/OL-09)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Kemenimipas dan Polri menandatangani nota kesepahaman untuk meningkatkan sinergi dalam keimigrasian, pemasyarakatan, dan kepolisian.
Satgas Pangan Polri menyita barang bukti berupa beras 132,65 ton.
Puskeu Polri menerima penghargaan yang diberikan BPK RI atas komitmen dan kinerja dalam mewujudkan tata kelola keuangan Polri yang akuntabel dan transparan melalui aplikasi Puskeu Presisi
POLRI menegaskan komitmennya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara komprehensif. Selain menjalankan fungsi penegakan hukum,
Penanganan kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di sejumlah kantor kepolisian yang penyidiknya merupakan seorang laki-laki, harusnya peyidik perempuan.
Para perwira muda polisi itu memiliki tantangan yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved