Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi II DPR RI Ahmad Muzani meminta pemerintah memberikan penghargaan bagi para tenaga kesehatan (nakes), aparat kepolisian, dan TNI yang menjadi garda depan dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia. Muzani menilai para nakes masih terus berjuang di garis depan dalam upaya penanganan Covid-19 di Tanah Air.
Sementara itu, aparat kepolisian dan TNI menjadi ujung tombak pengawasan serta penertiban terhadap mobilitas sosial selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
“Kerja-kerja mereka tidak bisa diukur hanya dengan materi, tetapi harus memberikan penghargaan yang tinggi karena telah bekerja atas dasar kemanusiaan," ujar Muzani dalam keterangan persnya, Selasa (13/7/2021).
Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa pemberian penghargaan sepatutnya untuk sukarelawan Covid-19 yang telah bekerja hingga tidak mempedulikan keselamatan, misalnya para sopir ambulans, petugas pemulasaraan, dan petugas gali kubur jenazah Covid-19.
Legislator dapil Lampung I itu mengatakan, penghargaan juga sepatutnya diberikan kepada aparat kepolisian, TNI, serta satpol PP karena sinergisitas dalam bekerja memberikan implikasi terhadap efektivitas PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021, sehingga upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 dapat berjalan baik.
Muzani menambahkan, masyarakat bisa melihat di berbagai jalan saat pagi, siang, dan malam, anggota Polri dan TNI bersama Satpol PP bekerja tidak henti dalam upaya penertiban dan pembatasan mobilitas masyarakat selama PPKM Darurat.
“Akan lebih bermanfaat apabila sinergi mereka dapat dihargai dengan penghargaan apresiasi kerja atas nilai-nilai kemanusiaan dan menjunjung tinggi keselamatan masyarakat," ujarnya.
Muzani menegaskan bahwa Fraksi Partai Gerindra di DPR akan memperjuangkan usulan pemberian penghargaan kepada petugas kesehatan, aparat keamanan, dan para sukarelawan tersebut.
Langkah itu, menurutnya, karena sebagian dari mereka tidak sedikit yang telah berpulang akibat terpapar Covid-19. Atas kerja-kerja kemanusiaan yang telah mereka lakukan, sepatutnya mendapat apresiasi setinggi-tingginya. (RO/OL-09)
Anggota Komisi XI DPR RI M Hasanuddin Wahid menaruh harapan besar kepada sosok yang akan menggantikan Iman Rahman sebagai Direktur Utama BEI.
Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke kilang minyak Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Kamis (29/1).
Menegaskan kembali posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah komando Presiden adalah keputusan yang tepat.
Mandeknya pembahasan bukan sekadar kendala teknis administrasi, melainkan indikasi kuat adanya upaya mempertahankan status quo.
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
Kebijakan ambang batas bukan sekadar instrumen penyaring peserta pemilu.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menekankan bahwa reformasi Polri dan Kejaksaan Republik Indonesia tidak boleh berhenti pada aspek regulasi semata.
Mayoritas publik atau sekitar 67 persen percaya bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengurangi independensi kepolisian.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penurunan IHSG dipicu oleh penilaian MSCI terkait isu transparansi pasar saham Indonesia.
Menegaskan kembali posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah komando Presiden adalah keputusan yang tepat.
Kondisi tersebut menjelaskan mengapa kritik publik terhadap Polri kerap dirangkum dalam ungkapan 'tajam ke bawah, tumpul ke atas.'
ANALIS Politik dan Isu Intelijen, Boni Hargens mengapresiasi sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak usulan penempatan Polri di bawah kementerian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved