Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi II DPR RI Ahmad Muzani meminta pemerintah memberikan penghargaan bagi para tenaga kesehatan (nakes), aparat kepolisian, dan TNI yang menjadi garda depan dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia. Muzani menilai para nakes masih terus berjuang di garis depan dalam upaya penanganan Covid-19 di Tanah Air.
Sementara itu, aparat kepolisian dan TNI menjadi ujung tombak pengawasan serta penertiban terhadap mobilitas sosial selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
“Kerja-kerja mereka tidak bisa diukur hanya dengan materi, tetapi harus memberikan penghargaan yang tinggi karena telah bekerja atas dasar kemanusiaan," ujar Muzani dalam keterangan persnya, Selasa (13/7/2021).
Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa pemberian penghargaan sepatutnya untuk sukarelawan Covid-19 yang telah bekerja hingga tidak mempedulikan keselamatan, misalnya para sopir ambulans, petugas pemulasaraan, dan petugas gali kubur jenazah Covid-19.
Legislator dapil Lampung I itu mengatakan, penghargaan juga sepatutnya diberikan kepada aparat kepolisian, TNI, serta satpol PP karena sinergisitas dalam bekerja memberikan implikasi terhadap efektivitas PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021, sehingga upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 dapat berjalan baik.
Muzani menambahkan, masyarakat bisa melihat di berbagai jalan saat pagi, siang, dan malam, anggota Polri dan TNI bersama Satpol PP bekerja tidak henti dalam upaya penertiban dan pembatasan mobilitas masyarakat selama PPKM Darurat.
“Akan lebih bermanfaat apabila sinergi mereka dapat dihargai dengan penghargaan apresiasi kerja atas nilai-nilai kemanusiaan dan menjunjung tinggi keselamatan masyarakat," ujarnya.
Muzani menegaskan bahwa Fraksi Partai Gerindra di DPR akan memperjuangkan usulan pemberian penghargaan kepada petugas kesehatan, aparat keamanan, dan para sukarelawan tersebut.
Langkah itu, menurutnya, karena sebagian dari mereka tidak sedikit yang telah berpulang akibat terpapar Covid-19. Atas kerja-kerja kemanusiaan yang telah mereka lakukan, sepatutnya mendapat apresiasi setinggi-tingginya. (RO/OL-09)
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
Momentum kebangkitan Putri di awal tahun ini bertepatan dengan apresiasi yang diterimanya dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan ada wacana soal penempatan Polri di bawah naungan kementerian
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
WACANA penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat ke ruang publik.
KPK telah menjalankan aturan pada KUHAP baru tersebut. Yakni tidak lagi menampilkan lima tersangka saat konferensi pers kasus dugaan suap pegawai pajak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved