Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi II DPR RI Ahmad Muzani meminta pemerintah memberikan penghargaan bagi para tenaga kesehatan (nakes), aparat kepolisian, dan TNI yang menjadi garda depan dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia. Muzani menilai para nakes masih terus berjuang di garis depan dalam upaya penanganan Covid-19 di Tanah Air.
Sementara itu, aparat kepolisian dan TNI menjadi ujung tombak pengawasan serta penertiban terhadap mobilitas sosial selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
“Kerja-kerja mereka tidak bisa diukur hanya dengan materi, tetapi harus memberikan penghargaan yang tinggi karena telah bekerja atas dasar kemanusiaan," ujar Muzani dalam keterangan persnya, Selasa (13/7/2021).
Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa pemberian penghargaan sepatutnya untuk sukarelawan Covid-19 yang telah bekerja hingga tidak mempedulikan keselamatan, misalnya para sopir ambulans, petugas pemulasaraan, dan petugas gali kubur jenazah Covid-19.
Legislator dapil Lampung I itu mengatakan, penghargaan juga sepatutnya diberikan kepada aparat kepolisian, TNI, serta satpol PP karena sinergisitas dalam bekerja memberikan implikasi terhadap efektivitas PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021, sehingga upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 dapat berjalan baik.
Muzani menambahkan, masyarakat bisa melihat di berbagai jalan saat pagi, siang, dan malam, anggota Polri dan TNI bersama Satpol PP bekerja tidak henti dalam upaya penertiban dan pembatasan mobilitas masyarakat selama PPKM Darurat.
“Akan lebih bermanfaat apabila sinergi mereka dapat dihargai dengan penghargaan apresiasi kerja atas nilai-nilai kemanusiaan dan menjunjung tinggi keselamatan masyarakat," ujarnya.
Muzani menegaskan bahwa Fraksi Partai Gerindra di DPR akan memperjuangkan usulan pemberian penghargaan kepada petugas kesehatan, aparat keamanan, dan para sukarelawan tersebut.
Langkah itu, menurutnya, karena sebagian dari mereka tidak sedikit yang telah berpulang akibat terpapar Covid-19. Atas kerja-kerja kemanusiaan yang telah mereka lakukan, sepatutnya mendapat apresiasi setinggi-tingginya. (RO/OL-09)
INDONESIA menghadapi kenyataan yang tak nyaman: pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan
Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus mendukung imbauan Kemenlu untuk menunda sementara perjalanan umrah ke Arab Saudi demi keselamatan jamaah di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah.
Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) perlu dievaluasi.
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masuk dalam daftar 54 personel Polri yang dimutasi pada Februari 2026. Mutasi tersebut dilakukan di tengah proses pemberhentian tidak hormat
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved