Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
POLITIKUS Hamzah disebut ikut titip perusahaan yang berminat dalam budi daya lobster. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan mendalami dugaan itu.
"Setelah kembali pada proses persidangan, nah informasinya yang perlu kita gali," kata pelaksana harian (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (17/6).
Setyo mengatakan pihaknya berpotensi buka penyelidikan baru dalam kasus itu. Dia menegaskan pihaknya tidak akan pandang bulu meski Fahri Hamzah merupakan mantan ketua DPR.
"Apakah selanjutnya masuk akan masuk dalam tahap lidik, apakah kemudian pada saat ada mungkin dilakukan pengembangan perkara, baru dilakukan pemanggilan. Nah itu nanti kita lihat saja pada saatnya," ujar Setyo.
Baca juga : Kasus Ketok Palu APBD Jambi, KPK Tahan Empat Tersangka lagi
Lembaga Antikorupsi tidak ingin buru-buru mendalami dugaan itu. Pasalnya, persidangan dugaan suap yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo itu belum selesai.
Sementara itu, Fahri Hamzah menantang KPK untuk membuktikan dugaan itu. Dia mau Lembaga Antikorupsi memberikan data konkret terkait tudingan titip perusahaan tersebut.
"Sebagai konsekuensi penyebutan nama saya di ruang sidang, mohon tuntaskan klarifikasinya. Sebab ini penyebutan nama saya yang kedua kalinya. Pertama nama saya disebut dalam kasus Nazaruddin. Saat masih menjabat. Sekarang disebut lagi setelah pensiun," tulis Fahri dalam akun Twitter @Fahrihamzah, Kamis, 17 Juni 2021. (OL-2)
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Dari kantor Dinas PUPR Provinsi Sumut, tim KPK membawa sejumlah dokumen penting hasil penggeledahan.
Pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik juga dipangkas menjadi 2,5 tahun yang dihitung saat pidana penjaranya selesai.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
BANK-bank yang mayoritas kepemilikan sahamnya oleh asing akan diwajibkan membangun pusat data di Indonesia
PM Australia John Howard mendapat mosi tidak percaya dari Senat (Majelis Tinggi Parlemen) atas kebijakannya dalam menangani krisis Irak
Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 1 juta unit hunian vertikal setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah membantah kabar yang menyebut luas tanah rumah subsidi akan dipangkas menjadi hanya 25 meter persegi dengan luas bangunan 18 meter persegi.
Indonesia dan Qatar resmi menjalin kemitraan strategis untuk membangun satu juta rumah di Indonesia, sebuah proyek ambisius yang bertujuan mengatasi kekurangan perumahan di tanah air
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, akhirnya memberikan klarifikasi terkait keluhan 14 ribu pengembang yang menyatakan ketidakpuasan
Fahri Hamzah
Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan daya dukung ekonomi dunia yang fluktuatif, Jepang menawarkan konsep pembangunan perumahan, gedung, dan kota berkelanjutan untuk Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved