Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
POLITIKUS Hamzah disebut ikut titip perusahaan yang berminat dalam budi daya lobster. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan mendalami dugaan itu.
"Setelah kembali pada proses persidangan, nah informasinya yang perlu kita gali," kata pelaksana harian (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (17/6).
Setyo mengatakan pihaknya berpotensi buka penyelidikan baru dalam kasus itu. Dia menegaskan pihaknya tidak akan pandang bulu meski Fahri Hamzah merupakan mantan ketua DPR.
"Apakah selanjutnya masuk akan masuk dalam tahap lidik, apakah kemudian pada saat ada mungkin dilakukan pengembangan perkara, baru dilakukan pemanggilan. Nah itu nanti kita lihat saja pada saatnya," ujar Setyo.
Baca juga : Kasus Ketok Palu APBD Jambi, KPK Tahan Empat Tersangka lagi
Lembaga Antikorupsi tidak ingin buru-buru mendalami dugaan itu. Pasalnya, persidangan dugaan suap yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo itu belum selesai.
Sementara itu, Fahri Hamzah menantang KPK untuk membuktikan dugaan itu. Dia mau Lembaga Antikorupsi memberikan data konkret terkait tudingan titip perusahaan tersebut.
"Sebagai konsekuensi penyebutan nama saya di ruang sidang, mohon tuntaskan klarifikasinya. Sebab ini penyebutan nama saya yang kedua kalinya. Pertama nama saya disebut dalam kasus Nazaruddin. Saat masih menjabat. Sekarang disebut lagi setelah pensiun," tulis Fahri dalam akun Twitter @Fahrihamzah, Kamis, 17 Juni 2021. (OL-2)
KMI mendesak Kejagung segera memeriksa petinggi perusahaan BUMN itu dalam kasus dugaan korupsi yang terungkap dari audit independen Nusantara Parameter Index (NPI).
Menkum optimistis kebijakan tersebut mampu menekan praktik-praktik rasuah yang melibatkan para penegak hukum di lembaga peradilan Indonesia.
Survei Litbang Kompas dilakukan pada 7–13 April 2025 terhadap 1.200 responden dari 38 provinsi di Indonesia.
Permasalahan di Raja Ampat keburu melebar sebelum kajian KPK rampung.
WAKTU pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak masih dibahas di DPR
Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah membantah kabar yang menyebut luas tanah rumah subsidi akan dipangkas menjadi hanya 25 meter persegi dengan luas bangunan 18 meter persegi.
Indonesia dan Qatar resmi menjalin kemitraan strategis untuk membangun satu juta rumah di Indonesia, sebuah proyek ambisius yang bertujuan mengatasi kekurangan perumahan di tanah air
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, akhirnya memberikan klarifikasi terkait keluhan 14 ribu pengembang yang menyatakan ketidakpuasan
Fahri Hamzah
Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan daya dukung ekonomi dunia yang fluktuatif, Jepang menawarkan konsep pembangunan perumahan, gedung, dan kota berkelanjutan untuk Indonesia.
Kebakaran di Kemayoran menyebabkan sebanyak 197 bangunan terbakar, mengakibatkan 594 Kepala Keluarga dan 1.520 jiwa terdampak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved