Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITIKUS Hamzah disebut ikut titip perusahaan yang berminat dalam budi daya lobster. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan mendalami dugaan itu.
"Setelah kembali pada proses persidangan, nah informasinya yang perlu kita gali," kata pelaksana harian (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (17/6).
Setyo mengatakan pihaknya berpotensi buka penyelidikan baru dalam kasus itu. Dia menegaskan pihaknya tidak akan pandang bulu meski Fahri Hamzah merupakan mantan ketua DPR.
"Apakah selanjutnya masuk akan masuk dalam tahap lidik, apakah kemudian pada saat ada mungkin dilakukan pengembangan perkara, baru dilakukan pemanggilan. Nah itu nanti kita lihat saja pada saatnya," ujar Setyo.
Baca juga : Kasus Ketok Palu APBD Jambi, KPK Tahan Empat Tersangka lagi
Lembaga Antikorupsi tidak ingin buru-buru mendalami dugaan itu. Pasalnya, persidangan dugaan suap yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo itu belum selesai.
Sementara itu, Fahri Hamzah menantang KPK untuk membuktikan dugaan itu. Dia mau Lembaga Antikorupsi memberikan data konkret terkait tudingan titip perusahaan tersebut.
"Sebagai konsekuensi penyebutan nama saya di ruang sidang, mohon tuntaskan klarifikasinya. Sebab ini penyebutan nama saya yang kedua kalinya. Pertama nama saya disebut dalam kasus Nazaruddin. Saat masih menjabat. Sekarang disebut lagi setelah pensiun," tulis Fahri dalam akun Twitter @Fahrihamzah, Kamis, 17 Juni 2021. (OL-2)
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Pukat UGM menilai OTT Wali Kota Madiun menunjukkan digitalisasi pengadaan belum mampu menutup celah korupsi selama praktik main mata masih terjadi.
KPK mengembangkan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).
Polres Metro Depok pada 2018 telah melakukan penyelidikan mendalam dan memeriksa sejumlah pejabat teras Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Budi mengatakan, ada sejumlah orang yang perannya masih diulik penyidik dalam kasus ini. Mereka yang diawasi mulai dari pejabat sampai pihak swasta.
HH ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada Pengelolaan Bantuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2023
Rangkaian pameran internasional Homelife Indonesia Series 2025 resmi dimulai pada Rabu (26/11) di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, dan akan berlangsung hingga 29 November 2025.
Wamen PKP Fahri Hamzah soroti double backlog 6 juta keluarga, tekankan pentingnya data tunggal, regulasi, dan off-taker demi hunian layak rakyat.
Indonesia tengah menghadapi krisis backlog perumahan yang dinilai semakin serius. Pemerintah menyebut sekitar 9,8 juta keluarga belum memiliki rumah sendiri.
Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 1 juta unit hunian vertikal setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah membantah kabar yang menyebut luas tanah rumah subsidi akan dipangkas menjadi hanya 25 meter persegi dengan luas bangunan 18 meter persegi.
Indonesia dan Qatar resmi menjalin kemitraan strategis untuk membangun satu juta rumah di Indonesia, sebuah proyek ambisius yang bertujuan mengatasi kekurangan perumahan di tanah air
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved