Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WAKIL Ketua DPR Azis Syamsuddin diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam perkara suap Tanjungbalai, Rabu (9/6). Setelah diperiksa sekitar sembilan jam, politikus Partai Golkar itu memilih bungkam.
Azis Syamsuddin yang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka eks penyidik KPK AKP Stephanus Robin Pattuju keluar dari Gedung Merah Putih KPK menjelang magrib pukul 17.37 WIB. Dia memenuhi panggilan sejak pukul 08.40.
Seusai diperiksa, Azis bungkam atas pertanyaan terkait pemeriksaannya. Dia keluar tanpa berkomentar dan langsung menuju mobil yang menjemputnya.
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan keterangan Azis dibutuhkan sebagai saksi dalam kasus suap makelar kasus Tanjungbalai yang melibatkan Wali Kota Tanjungbalai dan eks penyidik Robin. Keterangannya diperlukan agar perkara itu menjadi lebih terang.
"Dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara tersangka SRP (Stephanus Robin) dkk," ucapnya. Pemanggilan Azis kali ini merupakan yang kedua kali.
Politikus Partai Golkar itu sebelumnya sudah dipanggil pada 7 Mei lalu tetapi dia tak hadir. KPK pun sudah menerbitkan pencegahan keluar negeri terhadap Azis sejak April lalu.
Dalam kasus itu, KPK menetapkan tiga tersangka yakni Stephanus Robin, Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial, dan seorang advokat Maskur Husain. Nama Azis turut terseret dalam kasus itu lantaran diduga mengenalkan Robin kepada Wali Kota Tanjungbalai.
Diduga, ada pertemuan di rumah Azis Syamsuddin pada Oktober 2020. Pertemuan itu ditengarai membicarakan soal kasus jual-beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai yang tengah ditangani komisi antirasuah.
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara akibat kasus pemberian kredit terhadap PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan entitas anak usaha oleh tiga bank daerah mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum Idul Adha sebagai ajang mempererat solidaritas dan empati sosial.
Wesly mengutarakan, sektor pertanian di Kota Pematangsiantar memiliki luas lahan sawah 1.279 Ha, didukung sumber daya alam yang memadai, harus bisa dimanfaatkan secara optimal.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa memastikan komitmennya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik dalam momentum 100 hari pertama masa kepemimpinannya.
DPRD Jakarta telah melakukan fit and proper test alias uji kelayakan dan kepatutan terhadap sejumlah calon wali kota, bupati, dan pejabat tinggi pratama.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto, dalam sambutannya, menekankan bahwa perbaikan tata pelayanan publik harus menjadi tujuan utama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved