Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
UNTUK mempersiapkan perhelatan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 2024, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajukan anggaran senilai Rp 1,902 triliun.
Hal itu disampaikan langsung Mendagri Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI pada Rabu (9/6) ini. "Mohon dukungan dari Komisi II DPR, agar kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,902 triliun dapat disetujui dan diakomodir dalam pagu anggaran Kemendagri tahun 2022," ungkap Tito.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan digunakan oleh kementerian atau lembaga terkait dalam menunjang agenda politik 5 tahunan. Secara umum, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri mendapat alokasi anggaran pemilu senilai Rp1,6 triliun.
Baca juga: KPU Janji Lakukan Efisiensi Anggaran Pemilu Serentak 2024
"Kita harapkan pemilu serentak yang mungkin untuk pertama kali di tahun yang sama antara pilpres, pileg nasional daerah, serta pilkada ini dapat betul-betul berlangsung aman dan demokratis," imbuhnya.
Dia pun berharap anggaran yang diajukan kepada DPR dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Hal itu diperlukan untuk memberikan legitmasi kepada siapa saja yang terpilih. "Sementara untuk Ditjen Bina Adminstrasi Kewilayahan (Adwil) membutuhkan anggaran sebesar Rp 5,3 miliar," papar Tito.
Baca juga: Tanpa Amandemen UUD, Prabowo Disebut Capres Terkuat 2024
Adapun dana yang diterima Ditjen Bina Adwil, salah satunya untuk peningkatan peran camat dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemilu, hingga masalah keamanan akibat pandemi covid-19. Dana tersebut juga untuk pemetaan daerah rawan konflik pada 2024.
Selanjutya, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapatkan alokasi dana pemilu sebesar Rp282,275 miliar. Alokasi dana itu untuk sinkronisasi data kependudukan dengan sistem data pemilih (SIDALIH) per 2022. Serta, penyiapan data daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4).(OL-11)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menegaskan komitmennya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun (TA) 2026.
Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.
BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved