Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
UNTUK mempersiapkan perhelatan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 2024, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajukan anggaran senilai Rp 1,902 triliun.
Hal itu disampaikan langsung Mendagri Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI pada Rabu (9/6) ini. "Mohon dukungan dari Komisi II DPR, agar kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,902 triliun dapat disetujui dan diakomodir dalam pagu anggaran Kemendagri tahun 2022," ungkap Tito.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan digunakan oleh kementerian atau lembaga terkait dalam menunjang agenda politik 5 tahunan. Secara umum, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri mendapat alokasi anggaran pemilu senilai Rp1,6 triliun.
Baca juga: KPU Janji Lakukan Efisiensi Anggaran Pemilu Serentak 2024
"Kita harapkan pemilu serentak yang mungkin untuk pertama kali di tahun yang sama antara pilpres, pileg nasional daerah, serta pilkada ini dapat betul-betul berlangsung aman dan demokratis," imbuhnya.
Dia pun berharap anggaran yang diajukan kepada DPR dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Hal itu diperlukan untuk memberikan legitmasi kepada siapa saja yang terpilih. "Sementara untuk Ditjen Bina Adminstrasi Kewilayahan (Adwil) membutuhkan anggaran sebesar Rp 5,3 miliar," papar Tito.
Baca juga: Tanpa Amandemen UUD, Prabowo Disebut Capres Terkuat 2024
Adapun dana yang diterima Ditjen Bina Adwil, salah satunya untuk peningkatan peran camat dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemilu, hingga masalah keamanan akibat pandemi covid-19. Dana tersebut juga untuk pemetaan daerah rawan konflik pada 2024.
Selanjutya, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapatkan alokasi dana pemilu sebesar Rp282,275 miliar. Alokasi dana itu untuk sinkronisasi data kependudukan dengan sistem data pemilih (SIDALIH) per 2022. Serta, penyiapan data daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4).(OL-11)
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Akses data tidak serta merta bisa dilakukan tanpa perjanjian kerja sama. Dengan begitu, ada skema tarif berbeda untuk lembaga pemerintah dan swasta.
Kemendagri mendorong percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG)
APBD bukan sekadar dokumen anggaran, namun juga menjadi instrumen kebijakan yang mencerminkan konsistensi dan komitmen daerah untuk mendukung program pembangunan.
Kemendagri mencatat ada 104 daerah yang mengalami kenaikan PBB, dengan 20 di antaranya mencatatkan kenaikan di atas 100 persen.
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved