Soal Kebocoran Data BPJS Kesehatan, Polri Dalami Peran IT

11 Juta Peserta Terdampak Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan, DPR Minta Kemensos Lakukan Pembaruan DTSEN

Anggota DPR soroti kebijakan Kementerian Sosial yang melakukan pembaruan DTSEN, yang berdampak pada penonaktifan sekitar 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan.

Di Tengah Polemik Pengurangan Penerima PBI-JKN, Pemkot Padang Naikkan Anggaran Kesehatan Dua Kali Lipat

PEMERINTAH Kota Padang menaikkan anggaran sektor kesehatan secara signifikan pada 2026 menjadi Rp64 miliar Dari sebelumnya Rp34 miliar. 

DPR: Akses Cuci Darah Hak Hidup Pasien, Negara tak Boleh Abai

ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono, menyampaikan keprihatinan serius atas terhentinya layanan cuci darah yang dialami ratusan pasien gagal ginjal.

Ribuan Penduduk Bangka Keluar dari Kepesertaan PBI-JK, Dinsos Lakukan Verifikasi Data

RIBUAN penduduk Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, dikeluarkan dari kepesertaan program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) BPJS Kesehatan.

Mencengangkan, Mensos Ungkap 54 Juta Warga Miskin tidak Terima Program PBI BPJS Kesehatan

MENTERI Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan fakta mengejutkan terkait carut-marut data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. 

PBI BPJS Dinonaktifkan, Ratusan Pasien Cuci Darah Terancam Kehilangan Nyawa

Penonaktifan PBI JK, BPJS Kesehatan, dinilai tak manusiawi karena mengancam nyawa pasien cuci darah. Komunitas pasien mendesak negara hadir menjamin layanan.

Polda Metro Jaya Segera Limpahkan Berkas Tersangka Klaster Pertama Kasus Tuduhan Ijazah Jokowi

Polda Metro Jaya akan melimpahkan berkas tersangka klaster pertama kasus tuduhan ijazah Jokowi. Proses penyidikan terus berjalan dengan profesional.

2 Mobil Wali Kota Madiun Nonaktif Maidi Disita KPK dan Dibawa ke Jakarta

Selain mobil, beberapa dokumen juga ikut disita saat penggeledahan KPK di rumahnya waktu itu. H

Proses Penyelidikan dan Penyidikan yang tidak Diberi Batas Waktu Digugat ke MK

Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 5 KUHAP bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan (5), serta Pasal 28J ayat (2) UUD 1945

Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK akan Bandingkan Layanan Jamaah di Arab dengan Tagihan Biaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan langkah penyidikan terbaru terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan serta distribusi kuota haji.

DPR Diingatkan Soal Kewenangan Penyidikan dalam Revisi KUHAP

Masa berlaku KUHP baru pada Januari 2026 menyisakan waktu yang sangat singkat, kurang dari enam bulan, sehingga pembahasan RUU KUHAP harus dipercepat. 

KPK Percepat Penyidikan Korupsi Kuota Haji untuk Lakukan Penggeledahan

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Diplomasi Simbolik dan Ilusi Peran Moral Indonesia

Membangun Ekosistem Haji-Umrah Tangguh

Merawat Optimisme Bangsa

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia