Headline
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Kehadiran PLTMG Luwuk mampu menghemat ratusan miliar rupiah dari pengurangan pembelian BBM.
TIM Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terus mendalami kasus dugaan jual beli data kependudukan 279 juta warga negara Indonesia (WNI) di dunia maya.
Diketahui, data kependudukan itu diduga mirip dengan milik Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penyidik pun mendalami peran penyedia teknologi informasi (IT) di BPJS Kesehatan.
Kemudian, kepolisian memeriksa lima vendor di BPJS Kesehatan, untuk merunut terkait potensi kebocoran data milik BPJS Kesehatan.
Baca juga: Polri Gandeng BSSN Usut Bocornya 279 Juta Data Penduduk
“Masih diselidiki terus oleh Direktorat Siber, jadi belum dipastikan lagi. Makanya, saksi-saksi diperiksa dari pihak BPJS Kesehatan. Siapa penyedia teknologi informasinya di sana,” papar Karo Penmas Polri Brigjen Rusdi Hartono, Kamis (3/6).
Rusdi juga belum dapat menyimpulkan apakah dugaan kebocoran data itu merupakan skimming atau praktik pencurian informasi, dengan cara menyalin informasi pada strip magnetik kartu kredit atau debit.
Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan Mangkir dari Pemeriksaan Kebocoran Data
“Bagaimana modus kebocoran data ini, bagaimana pelaku membocorkan. Segala hal masih diteliti oleh penyidik,” terang Rusdi.
Pihaknya mengklaim tim penyidik Polri tidak menemui kendala dalam mengungkap kasus kebocoran data peserta BPJS kesehatan. “Semua proses, kami minta masyarakat untuk bersabar dahulu,” imbuhnya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron diketahui sudah membuat laporan resmi ke Mabes Polri terkait dugaan pelanggaran hukum dalam kasus peretasan tersebut. Ali meminta penyidik Bareskrim Polri segera menindak kasus yang menyeret BPJS Kesehatan.(OL-11)
Jumlah peserta JKN di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar) hampir mencapai 100 persen, tetapi hingga hingga Juni 2025, sekitar 20 persen warga yang saat ini tidak bisa berobat akibat nonaktif
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Kementerian Sosial tetap membuka ruang pengajuan apabila ditemukan peserta yang dinonaktifkan masuk kriteria layak menerima bantuan.
BPJS Kesehatan meluncurkan Open Call for Research Proposal Tahun 2025 pada Senin (16/6) di Jakarta.
Kedatangan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti siang ke RS Pratama Yogyakarta bertujuan untuk meninjau layanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit (RS) Pratama Yogyakarta.
Adapun ruang lingkup kerja sama yang dilakukan yaitu pengembangan sistem klaim digital dan pengembangan sistem pembayaran kepada seluruh fasilitas kesehatan.
Teranyar, pendakwah Khalid Basalamah dimintai keterangan pada Senin (23/6).
PAKAR hukum pidana Chairul Huda mengusulkan definisi penyidikan dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diubah lebih netral.
PERKUMPULAN Advokat Indonesia (Peradi) Bersatu mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menaikkan status kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ke tahap penyidikan.
Para peserta yang kini berstatus sebagai tersangka tetap memenuhi panggilan kedua di Polda Metro Jaya, termasuk di antaranya seorang mahasiswa Universitas Indonesia.
RKUHAP diminta dapat memastikan bahwa setiap laporan polisi atau aduan dari masyarakat ke polisi tercatat dalam sistem informasi penelusuran perkara (SIPP).
Eks Wakapolri Oegroseno, menyarankan agar penyidikan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dikembalikan kepada Polri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved