Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terus mendalami kasus dugaan jual beli data kependudukan 279 juta warga negara Indonesia (WNI) di dunia maya.
Diketahui, data kependudukan itu diduga mirip dengan milik Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penyidik pun mendalami peran penyedia teknologi informasi (IT) di BPJS Kesehatan.
Kemudian, kepolisian memeriksa lima vendor di BPJS Kesehatan, untuk merunut terkait potensi kebocoran data milik BPJS Kesehatan.
Baca juga: Polri Gandeng BSSN Usut Bocornya 279 Juta Data Penduduk
“Masih diselidiki terus oleh Direktorat Siber, jadi belum dipastikan lagi. Makanya, saksi-saksi diperiksa dari pihak BPJS Kesehatan. Siapa penyedia teknologi informasinya di sana,” papar Karo Penmas Polri Brigjen Rusdi Hartono, Kamis (3/6).
Rusdi juga belum dapat menyimpulkan apakah dugaan kebocoran data itu merupakan skimming atau praktik pencurian informasi, dengan cara menyalin informasi pada strip magnetik kartu kredit atau debit.
Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan Mangkir dari Pemeriksaan Kebocoran Data
“Bagaimana modus kebocoran data ini, bagaimana pelaku membocorkan. Segala hal masih diteliti oleh penyidik,” terang Rusdi.
Pihaknya mengklaim tim penyidik Polri tidak menemui kendala dalam mengungkap kasus kebocoran data peserta BPJS kesehatan. “Semua proses, kami minta masyarakat untuk bersabar dahulu,” imbuhnya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron diketahui sudah membuat laporan resmi ke Mabes Polri terkait dugaan pelanggaran hukum dalam kasus peretasan tersebut. Ali meminta penyidik Bareskrim Polri segera menindak kasus yang menyeret BPJS Kesehatan.(OL-11)
Pemkot Bekasi pastikan tanggung seluruh biaya pengobatan 14 korban kebakaran SPBE Cimuning, termasuk rujukan ke RSCM akibat luka bakar serius.
BPJS Kesehatan merupakan badan resmi milik pemerintah yang bertugas memberikan perlindungan kesehatan agar masyarakat bisa mendapatkan layanan medis dengan biaya terjangkau.
Total biaya penanganan gagal ginjal mencapai Rp13 triliun pada 2025. Angka ini menempatkan gagal ginjal di posisi kedua setelah penyakit jantung yang menelan biaya Rp17 triliun.
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023, pemerintah telah menetapkan penguatan mekanisme penjaminan kasus dugaan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
Jangan khawatir sakit saat mudik! BPJS Kesehatan pastikan peserta JKN bisa berobat di seluruh Indonesia selama libur Lebaran 2026. Cek prosedur & titik poskonya
BPJS Kesehatan secara rutin menghadirkan Posko Mudik setiap periode Lebaran sebagai bentuk komitmen dalam memberikan kemudahan akses layanan bagi peserta JKN
Perbedaan inisial pelaku kasus penyiraman air keras Andrie Yunus antara TNI dan Polri terungkap. Keduanya berjanji menyelaraskan penyidikan.
KPK menemukan uang suap importasi barang di Ditjen Bea dan Cukai disimpan dalam safe house. Enam tersangka sudah ditetapkan, penyidikan masih berlangsung.
Kejagung menggeledah 16 lokasi terkait dugaan korupsi ekspor CPO, menyita dokumen, alat elektronik, dan mobil mewah. 11 tersangka ditahan 20 hari.
Polda Metro Jaya akan melimpahkan berkas tersangka klaster pertama kasus tuduhan ijazah Jokowi. Proses penyidikan terus berjalan dengan profesional.
Selain mobil, beberapa dokumen juga ikut disita saat penggeledahan KPK di rumahnya waktu itu. H
Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 5 KUHAP bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan (5), serta Pasal 28J ayat (2) UUD 1945
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved