Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
POLRI menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) guna mengusut adanya dugaan bocornya data 279 juta Warga Negara Indonesia (WNI) di BPJS Kesehatan.
"Yang pertama Dit Siber Bareskrim telah melakukan instansi terkait. Diantaranya dengan BSSN dalam rangka pendalaman terhadap kasus ini," tutur Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/5).
Pihaknya, lanjut Rusdi, telah memanggil salah satu pihak BPJS Kesehatan untuk melakukan klarifikasi terkait munculnya dugaan kebocoran data WNI tersebut.
"Pada hari ini, meminta klarifikasi dari pejabat BPJS Kesehatan. Dalam hal ini yang menangani operasional daripada teknologi informasi di BPJS Kesehatan," terang Rusdi.
Baca juga: Masalah BPJS Kesehatan, BSSN Datangi Bareskrim
Sementara itu, Kepala Pusat Operasi Keamanan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Brigjen TNI Ferdinand Mahulette mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (24/5).
Ferdinan menyebut kedatangannya untuk berbicara terkait masalah BPJS Kesehatan ihwal dugaan kebocoran data 279 juta warga yang dijual di forum peretas Raid Forums.
"Sebenarnya kami tidak punya kapasitas untuk ngomong itu. Cuma memang tadi kami pertemuan di atas untuk berbicara masalah BPJS kesehatan," terang Ferdinand di Bareskrim, Senin (24/5).
Ferdinand menuturkan pihak BSSN menemui bagian Siber Bareskrim guna menyampaikan dari kapasitas ahli dalam hal peretasan atau dugaan scamming. (OL-4)
Peretas dapat mencoba mengendalikan data penting seperti akun perbankan, media sosial, WhatsApp (WA), hingga nomor telepon pribadi.
Dalam keterangan resminya, BSSN menyebut rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama dalam melindungi data dan sistem penting Indonesia dari serangan siber.
Ancaman siber yang kian kompleks membuat perusahaan di Indonesia membutuhkan solusi backup yang lebih cerdas dan efisien.
DEPUTI Bidang Operasi Keamanan Siber BSSN Dominggus Pakel menyebutkan anomali trafik web di Indonesia terkait judi online di awal 2025 menurun dibandingkan 2024.
Amelia mengatakan butuh lembaga yang khusus mengawasi media sosial karena persoalan di dalamnya lebih kompleks
BSSN menyiapkan ribuan SDM yang berkompeten di bidang keamanan siber dan sandi untuk menghadapi berbagai ancaman dan serangan siber
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menegaskan data pribadi sebagai hak bagi setiap warga negara wajib untuk dilindungi secara maksimal
ISU soal keamanan data pribadi warga negara belakangan ini kembali mencuat.
Bambang Soesatyo menegaskan bahwa pemindahan data pribadi ke luar negeri, termasuk ke Amerika Serikat, bukan merupakan pelanggaran hukum selama memenuhi ketentuan
Bima mengatakan tidak bisa menjawab secara detail mengenai kesepakatan pertukaran data RI dan AS.
Setiap transfer data ke AS harus disertai syarat yang setara, misalnya perlindungan hukum timbal balik, termasuk hak audit bagi otoritas Indonesia, dan kontrol penuh atas data strategis WN.
KETUA DPR RI Puan Maharani merespons adanya transfer data pribadi masyarakat Indonesia ke Amerika Serikat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved