Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
KEPALA Pusat Operasi Keamanan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Brigjen TNI Ferdinand Mahulette mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (24/5).
Ferdinan menyebut kedatangannya untuk berbicara terkait masalah BPJS Kesehatan ihwal dugaan kebocoran data 279 juta warga yang dijual di forum peretas Raid Forums.
"Sebenarnya kami tidak punya kapasitas untuk ngomong itu. Cuma memang tadi kami pertemuan di atas untuk berbicara masalah BPJS kesehatan," terang Ferdinand di Bareskrim, Senin (24/5).
Ferdinand menuturkan pihak BSSN menemui bagian Siber Bareskrim guna menyampaikan dari kapasitas ahli dalam hal peretasan atau dugaan scamming.
"Semuanya memungkinkan (dugaan peretasan atau scamming)," ucapnya.
Baca juga : Petang ini, Roy Suryo akan Laporkan Aktor Lucky
Namun, Ferdinand tidak menjelaskan lebih rinci terkait ada atau tidaknya dugaan kelalaian yang dilakukan BPJs kesehatan.
"Kami tidak berani ngomong karena sementara Kami sepakat dengan adakan investigasi," paparnya.
Sebelumnya, sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum peretas Raid Forums pada 12 Mei 2021.
Akun bernama kotz mengunggah data yang terdiri dari nama lengkap, KTP, nomor telepon, email, NID, dan alamat.
Akun itu juga memberikan 1 juta data sampel secara gratis untuk diuji dari 279 juta data yang tersedia. Bahkan, akun itu menyebut ada 20 juta data foto pribadi di dalam data yang dimilikinya. (OL-2)
Pemerintah resmi menghapus sistem kelas 1, 2, dan 3 dalam layanan BPJS Kesehatan mulai Juli 2025. Sebagai gantinya, diberlakukan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Perpres 59/2024 menetapkan bahwa penyesuaian manfaat, tarif, dan iuran BPJS Kesehatan paling lambat diberlakukan pada 1 Juli 2025.
Secara kelembagaan, BPJS Kesehatan meraih empat penghargaan dengan predikat platinum diantaranya Best Overall Digital Transformation of The Year 2025
PENGURUS IDI sekaligus Ketua Perhimpunan Dokter Indonesia Timur Tengah (PDITT), Iqbal Mochtar, menanggapi wacana dihadirkannya program obat gratis dari Presiden Prabowo Subianto.
BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk memperkuat strategi pendanaan dan mengembangkan layanan kesehatan jangka panjang
Sepanjang 2014–2024, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama meningkat 28%, dari yang semula 18.437 menjadi 23.682.
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menegaskan data pribadi sebagai hak bagi setiap warga negara wajib untuk dilindungi secara maksimal
ISU soal keamanan data pribadi warga negara belakangan ini kembali mencuat.
Bambang Soesatyo menegaskan bahwa pemindahan data pribadi ke luar negeri, termasuk ke Amerika Serikat, bukan merupakan pelanggaran hukum selama memenuhi ketentuan
Bima mengatakan tidak bisa menjawab secara detail mengenai kesepakatan pertukaran data RI dan AS.
Setiap transfer data ke AS harus disertai syarat yang setara, misalnya perlindungan hukum timbal balik, termasuk hak audit bagi otoritas Indonesia, dan kontrol penuh atas data strategis WN.
KETUA DPR RI Puan Maharani merespons adanya transfer data pribadi masyarakat Indonesia ke Amerika Serikat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved