Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KULIAH umum yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi momentum untuk menegaskan bahwa keberhasilan visi Indonesia Emas 2045 memerlukan sinergi kuat antara lembaga pengawasan keuangan dan lembaga keamanan siber, khususnya dalam membangun pemerintahan yang tangguh, transparan, dan berdaya saing global.
Demikian sambutan Kepala BSSN Letjen (Purn) Nugroho Sulistyo Budi dalam kegiatan kuliah umum di Kantor BSSN, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (27/10).
Menurut dia, kuliah umum ini menginspirasi taruna-taruni Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN) beserta pegawai BSSN untuk bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik secara berkelanjutan. “Ini menjadi inspirasi bagi taruna-taruni Poltek SSN beserta pegawai BSSN," ujar Nugroho.
Sementara itu, Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan akuntabel.
Menurutnya, keberhasilan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 tidak hanya ditentukan oleh kemajuan ekonomi dan teknologi, tetapi juga oleh sistem pengawasan yang kuat dan transparan.
“BPK dan BSSN memiliki peran strategis yang saling melengkapi, BPK memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan efektif, sedangkan BSSN menjaga keamanan informasi dan infrastruktur digital yang menjadi tulang punggung pemerintahan modern,” ujar dia.
Melalui forum tersebut, imbuhnya, para taruna-taruni sebagai calon insan siber masa depan didorong untuk memahami pentingnya integritas dan tanggung jawab publik dalam setiap aspek profesi keamanan siber dan sandi negara.
“Integritas dan akuntabilitas adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari profesi siber. Ketika teknologi semakin maju, ancaman juga semakin kompleks. Oleh karena itu, nilai-nilai kejujuran dan profesionalisme harus menjadi fondasi,” pesan Nyoman.
Menutup kuliah umumnya, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara kedua lembaga pemerintahan. “Yang satu mengawal akuntabilitas, yang satu menjaga keamanan informasi dan ruang siber, keduanya menyatu pada satu kompas, yaitu kepentingan rakyat di atas segalanya,” tutup Nyoman. (P-2)
KPK mengedepankan prinsip kehati-hatian guna menghindari celah hukum dalam proses penyidikan kelak.
BPK merilis ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) I pada 2025. Tercatat, ada 4.541 jemaah haji periode 2024 tidak berhak menerima subsidi untuk pejalanan dari pemerintah.
BPK masih melihat pemeriksaan berdasarkan administirasi, tidak melihat efek dari APBD,
Indonesia yang diwakili oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terpilih sebagai Anggota Dewan Pemeriksa PBB atau United Nations Board of Auditors (UN BoA) untuk periode 2026 hingga 2032.
BPK secara rutin memeriksa laporan keuangan daerah setiap tahun
Operator seluler tidak hanya bertarung melawan ancaman siber konvensional, tetapi juga mulai menghadapi risiko operasional baru akibat adopsi teknologi mutakhir.
Inggris berupaya memperkuat hubungan dagang sekaligus berbagi pengalaman dan teknologi keamanan siber guna mendukung transformasi digital Indonesia.
Ransomware-as-a-service kini menjadi model bisnis baru di dunia kejahatan digital.
Penguatan teknologi AI dan cyber defense ini tidak hanya penting dalam konteks pertahanan militer, tapi juga mendukung ketahanan pangan
Percakapan aktivis atau pegiat media sosial seperti Ferry Irwandi bukan tugas dan fungsi pokok dari TNI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved