Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron mangkir dari pemeriksaan penyidik Polri. Dia dijadwalkan untuk diperiksa terkait dugaan kebocoran data 279 juta warga yang dijual dalam forum peretas Raid Forums.
Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono menyebut pihaknya baru meminta klarifikasi dari pejabat BPJS Kesehatan, yang menangani operasional teknologi informasi di BPJS kesehatan.
"Salah satu pejabat yang berwenang betul-betul bertanggung jawab terhadap operasional teknologi informasi di BPJS kesehatan," jelas Rusdi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/5).
Baca juga: Masalah BPJS Kesehatan, BSSN Datangi Bareskrim
Lebih lanjut, dia mengatakan penyidik siber hanya memeriksa satu orang yang merupakan perwakilan dari BPJS kesehatan. Saksi tersebut datang ke Bareskrim untuk dimintai keterangan sekitar pukul 10.30 WIB. Saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan terkait adanya dugaan peretasan.
"Ada kemungkinan itu akan dilihat nanti oleh penyidik. Yang penting penyidik mendapat informasi dulu dari bahan-bahan yang didapat klarifikasi pada hari ini," papar Rusdi.
Baca juga: DPR Minta Transparansi dan Usut Kebocoran Data
Di lain sisi, Ali Ghufron mengklaim pihaknya telah melakukan klarifikasi terhadap kepolisian. "Sudah ada klarifikasi sebelumnya dan sudah ada yang ditunjuk untuk mewakili BPJS," katanya saat dikonfirmasi.
Sebelumnya, 279 juta data penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum peretas Raid Forums pada 12 Mei 2021. Akun bernama kotz mengunggah data yang terdiri dari nama lengkap, KTP, nomor telepon, email, NID dan alamat.
Akun itu juga memberikan 1 juta data sampel secara gratis untuk diuji dari 279 juta data yang tersedia. Bahkan, akun itu menyebut ada 20 juta data foto pribadi di dalam data yang dimilikinya.(OL-11)
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mengajak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) berkolaborasi untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait penonaktifan peserta PBI BPJS Kesehatan.
Pernyataan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan berpotensi menyesatkan publik dan memicu penyebaran hoaks
bpjs watch mengatakan dinsos dan kemensos perlu melakukan aktivasi peserta BPJS Kesehatan PBI yang dinonaktifkan
Banyak peserta PBPU sebenarnya mampu membayar iuran bulanan, tetapi tersandera oleh akumulasi tunggakan.
KOMISI IX DPR RI meminta BPJS Kesehatan jangan terlalu pasif dan lebih proaktif terutama kisruh penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang saat ini terjadi.
Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), memastikan rumah sakit tetap melayani pasien Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan (PBI JK) yang sempat dinonaktifkan.
CKG tidak berhenti pada proses skrining, tetapi dilanjutkan dengan pencegahan dan penanganan yang terintegrasi secara gratis.
Tersangka lainnya berinisial HYL selaku Dirut PT Praba telah diperiksa Selasa, 18 November 2025. Namun, apa saja materi pemeriksaan tidak dipublikasikan.
Stroke pada anak-anak banyak terjadi karena ditemukan kelainan jantung, kelainan pembuluh darah, atau dalam beberapa kasus karena gizi buruk.
KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut.
Kejagung membuka penyelidikan soal pengoplosan beras dan penyimpangan harga jual beras. Perkara ini dibuka untuk menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Safaruddin mengusulkan pemanfaatan teknologi CCTV atau kamera pengawas untuk mencegah kekerasan dalam proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved