Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
DIREKTUR Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron mangkir dari pemeriksaan penyidik Polri. Dia dijadwalkan untuk diperiksa terkait dugaan kebocoran data 279 juta warga yang dijual dalam forum peretas Raid Forums.
Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono menyebut pihaknya baru meminta klarifikasi dari pejabat BPJS Kesehatan, yang menangani operasional teknologi informasi di BPJS kesehatan.
"Salah satu pejabat yang berwenang betul-betul bertanggung jawab terhadap operasional teknologi informasi di BPJS kesehatan," jelas Rusdi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/5).
Baca juga: Masalah BPJS Kesehatan, BSSN Datangi Bareskrim
Lebih lanjut, dia mengatakan penyidik siber hanya memeriksa satu orang yang merupakan perwakilan dari BPJS kesehatan. Saksi tersebut datang ke Bareskrim untuk dimintai keterangan sekitar pukul 10.30 WIB. Saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan terkait adanya dugaan peretasan.
"Ada kemungkinan itu akan dilihat nanti oleh penyidik. Yang penting penyidik mendapat informasi dulu dari bahan-bahan yang didapat klarifikasi pada hari ini," papar Rusdi.
Baca juga: DPR Minta Transparansi dan Usut Kebocoran Data
Di lain sisi, Ali Ghufron mengklaim pihaknya telah melakukan klarifikasi terhadap kepolisian. "Sudah ada klarifikasi sebelumnya dan sudah ada yang ditunjuk untuk mewakili BPJS," katanya saat dikonfirmasi.
Sebelumnya, 279 juta data penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum peretas Raid Forums pada 12 Mei 2021. Akun bernama kotz mengunggah data yang terdiri dari nama lengkap, KTP, nomor telepon, email, NID dan alamat.
Akun itu juga memberikan 1 juta data sampel secara gratis untuk diuji dari 279 juta data yang tersedia. Bahkan, akun itu menyebut ada 20 juta data foto pribadi di dalam data yang dimilikinya.(OL-11)
DIREKTUR SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Andi Afdal Abdullah, mengatakan, upaya untuk meningkatkan layanan BPJS Kesehatan tidak bisa jika hanya mengandalkan teknologi.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan pentingnya meningkatkan literasi jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Layanan BPJS Kesehatan Keliling di Ternate
BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan informasi yang transparan dan membangun kepercayaan publik.
Pemerintah resmi menghapus sistem kelas 1, 2, dan 3 dalam layanan BPJS Kesehatan mulai Juli 2025. Sebagai gantinya, diberlakukan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Perpres 59/2024 menetapkan bahwa penyesuaian manfaat, tarif, dan iuran BPJS Kesehatan paling lambat diberlakukan pada 1 Juli 2025.
Kejagung membuka penyelidikan soal pengoplosan beras dan penyimpangan harga jual beras. Perkara ini dibuka untuk menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Safaruddin mengusulkan pemanfaatan teknologi CCTV atau kamera pengawas untuk mencegah kekerasan dalam proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
DAPS berencana untuk penyediaan layanan estetika premium serta konsultasi bedah plastik pada klinik utama milik Diagnos.
Jika sudah ada kecurigaan Parkinson, akan dilakukan uji tantangan levodopa (Levodopa Challenge Test) yaitu tes untuk mengonfirmasi diagnosis penyakit Parkinson.
Wiwik juga menjelaskan detail cara-cara penanganan perkara yang tidak sesuai dengan prosedur kepada penyidik Divpropam Polri.
WAKIL Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan bahwa per 10 April 2025 sudah ada 1,8 juta orang yang mendaftar program Cek Kesehatan Gratis (CKG)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved