Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersatu dalam perang melawan korupsi.
"Dengan menjadi manusia yang adil dan beradab, insyaallah sila ketiga Persatuan Indonesia akan menjadi kekuatan segenap bangsa dalam perang badar melawan korupsi," ujar Firli saat menyampaikan sambutan seusai melantik ASN di KPK, Selasa (1/6).
"Kejahatan kemanusiaan yang dampak destruktifnya bukan sekadar merugikan keuangan negara, namun dapat menghancurkan tujuan bernegara dan masa depan bangsa," imbuhnya.
Baca juga: PDIP: Pancasila Membuat Indonesia Terhindar dari Konflik SARA
Agar perang melawan korupsi dapat berjalan efektif, terukur dan cepat, Firli menilai perlu dilakukan secara hikmat dan kebijaksanaan sesuai esensi sila keempat Pancasila. Perang bersama melawan korupsi yang sudah mengakar harus digencarkan. Tujuannya, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana sila kelima Pancasila.
"Di mana impian dan harapan ini dapat menjadi keniscayaan, tatkala korupsi benar-benar sirna dari Bumi Pertiwi," pungkas Firli.
Hari Lahir Pancasila yang diperingati pada 1 Juni, merupakan ideologi dan dasar falsafah, serta pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila telah menjadi ruh dan kepribadian seluruh rakyat.
Baca juga: Presiden Ajak Semua Pihak Perkokoh Nilai-Nilai Pancasila
"Kami ingatkan kepada segenap bangsa Indonesia di mana pun berada, bahwa siapapun yang melakukan korupsi adalah pengkhianat Pancasila. Mengingat, kejahatan kemanusiaan ini jelas sangat bertentangan dengan setiap butir Pancasila," tuturnya.
Firli menyatakan sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara, Pancasila bukan sekadar wajib dihapal atau dipelajari sebagai sejarah perjuangan. Bahkan lebih dari itu, Pancasila sepatutnya dijiwai dalam karakter bangsa Indonesia, agar terbebas dari golongan yang anti terhadap ideologi negara.(OL-11)
Ketika disinggung mengenai dua anggota DPR Satori dan Heri Gunawan yang menjadi tersangka karena dana CSR, Melchias mengaku tak mengetahuinya.
Diduga ada pelanggaran dalam kuota haji. Itu karena pelaksanaannya melanggar peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, dia mengatakan KPK menargetkan penyelidikan kasus tersebut untuk bisa segera naik ke tahap penyidikan pada bulan ini.
Kerusakan lingkungan atas kasus korupsi juga disebut merugikan hak masyarakat adat di sejumlah wilayah. Salah satunya terjadi di wilayah Halmahera Timur, Maluku Utara.
Langkah KPK itu dilakukan dalam rangka mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi tersebut.
KPK pada 7 Agustus 2025, menetapkan anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG) sebagai tersangka kasus tersebut.
HUT ke-80 Republik Indonesia, ada fenomena pengibaran bendera bajak laut dari anime One Piece. BPIP mengajak generasi muda bijak dalam mengekspresikan kritik sosial
BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memberikan dukungan penuh terhadap peluncuran Gerakan Nasional Waktu Bermain Anak dan Penguatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
Di tengah dinamika kebangsaan yang kerap diwarnai ketegangan antara identitas agama dan tenun pluralitas, sebuah pertanyaan fundamental layak kita ajukan kembali.
KEPALA BPIP Yudian Wahyudi menyebut kehadiran nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Natuna bukan hanya sekedar slogan, melainkan sebagai kekuatan hidup yang terwujud di NKRI
KEPALA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menegaskan pentingnya peran pengajar dalam menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila secara holistik.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengungkapkan Magelang Kebangsaan Fun Run 2025 bukan sekadarperlombaan lari, tetapi Jadi Simbol Persatuan dan Semangat Pancasila
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved