Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Amin Ak mendesak pemerintah mempercepat pembentukan ekosistem digital untuk membantu pengembangan pelaku UMKM sehingga bisa mengejar berbagai raksasa perusahaan e-commerce yang di antaranya ada yang telah melakukan merger.
''Pemerintah harus mempercepat digitalisasi UMKM secara all out dengan roadmap yang jelas. Holding BUMN Mikro juga harus proaktif memperkuat layanan keuangan bagi UMKM,'' ucap Amin Ak dalam rilis di Jakarta, Senin (24/5).
Menurut Amin, fenomena mergernya platform digital raksasa seperti Gojek dan Tokopedia membuat digitalisasi UMKM menjadi mendesak dan memerlukan langkah taktis strategis. Pemerintah, lanjut dia, tidak bisa mengandalkan cara-cara biasa untuk mempercepat ekosistem digital UMKM, perlu program cepat, taktis dan terukur agar mereka tidak tergilas pebisnis raksasa.
Baca Juga: DPR Minta Transparansi dan Usut Kebocoran Data
Indonesia, kata dia, perlu belajar dari fenomena merger raksasa digital di beberapa negara maju, yang berdampak mengorbankan pelaku usaha kecil dan menengah.
Amin menyebut sejumlah faktor yang membuat pelaku UMKM kesulitan untuk terjun ke platform digital. Pertama, banyak pelaku UMKM yang masih belum melek digital sehingga mereka kesulitan menggunakan fitur-fitur di berbagai platform yang ada.
''Kedua, banyaknya pelaku UMKM yang kesulitan mengakses internet sehingga menghambat proses digitalisasi UMKM. Data Kementerian Koperasi dan UKM menyebut, ada 63% pelaku UMKM yang mengaku kesulitan bekerja dari rumah karena kurangnya akses internet,'' paparnya.
Selain itu, ujar dia, pandemi membuat jutaan UMKM terpuruk sehingga mereka kesulitan modal untuk bangkit, dan dari sekitar 57 juta pelaku UMKM, hanya 12 juta UMKM yang terlayani lembaga keuangan formal secara layak, serta 15 juta pelaku UMKM sudah terlayani namun belum layak, dan sisanya belum terlayani.
Baca Juga: Rachmat Gobel: Target Rencana ‘Tax Amnesty’ Jilid II Harus Tepat
Sebagaimana diwartakan, kolaborasi bisnis yang dilakukan oleh dua startup raksasa Gojek dan Tokopedia, melalui pembentukan GoTo diharapkan mampu menciptakan integrasi layanan yang semakin efisien dan mempecepat penguatan bisnis di sektor UMKM.
Hal ini disampaikan Deputi bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman. Dia turut mengatakan bahwa sektor UMKM membutuhkan daya dukung yang kuat untuk dapat membuatnya naik kelas.
''Konsolidasi GoTo ini diharapkan dapat menciptakan efisiensi dalam penyediaan layanan kepada UMKM. Seiring dengan terintegrasinya sistem kedua perusahaan tersebut, layanan yang tersedia tentunya akan terintegrasikan juga, sehingga baik logistik, e-commerce dan payment berada dalam satu ekosistem yang sama,'' ucap Hanung dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (18/5).
Hanung melihat bahwa kombinasi bisnis yang terbentuk dalam GoTo Group merupakan tuntutan pasar dan tantangan persaingan yang semakin ketat. Namun, langkah tersebut dinilai justru bakal menguntungkan pelaku usaha kecil, karena proses digitalisasi menjadi semakin cepat sehingga perluasan pasar bagi pelaku usaha UMKM lebih mudah dilakukan.
Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai jika entitas gabungan Gojek dan Tokopedia, GoTo, jadi melantai di bursa melalui mekanisme penawaran umum perdana atau IPO, maka akan berdampak positif terhadap pasar modal dan perekonomian Indonesia.
''Market capitalization GoTo akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap size market cap pasar modal Indonesia sehingga dapat meningkatkan attractiveness pasar modal Indonesia di global market,'' kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna di Jakarta, Rabu (18/5). (Ant/OL-10)
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
Shopee 10 tahun dorong UMKM, brand lokal, dan kreator tumbuh digital
Menko Airlangga menegaskan bahwa sektor digital kini berkedudukan sebagai mesin ketiga (third engine) pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Meski pembayaran nontunai kian dominan, pelaku industri menilai ketersediaan uang tunai tetap menjadi elemen penting.
Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang kerap diukur lewat valuasi dan pendanaan, MDI Ventures menghadirkan perspektif berbeda.
Pemerintah tengah bersiap melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), gelombang pendataan nasional yang menjadi fondasi penting dalam membaca denyut ekonomi Indonesia
Kebutuhan masyarakat terhadap akses internet kini setara dengan kebutuhan pokok, namun kenyataannya layanan tersebut masih belum dapat dinikmati secara merata.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved