Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
JAJARAN DPP PDI Perjuangan (PDIP) menerima kunjungan kerja jajaran DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Meskipun berlawanan dari sisi pandangan politik, namun komunikasi harus terjaga.
"Dengan ini, saya menerima jajaran pusat DPP PKS," kata Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto saat menerima rombongan PKS yang dipimpin Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (27/4).
Habib Aboe didampingi Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, Ketua DPP Mardani Ali Sera, Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati, dan Wakil Sekretaris Jenderal Hubungan Antar Lembaga Moh Rozaq Asyhari.
Sedangkan Hasto Kristiyanto didampingi Wakil Bendahara Rudianto Tjen, serta Wakil Sekjen yang juga Ketua Fraksi PDIP di DPR Utut Adianto. Turut mendampingi Hasto, yakni jajaran Ketua DPP PDIP seperti Ahmad Basarah, Djarot Saiful Hidayat, Rudianto Tjen, Wiryanti Sukamdani, Hamka Haq, I Made Urip, Sukur Nababan.
Selain itu, hadir Ketua Komisi IV DPR Sudin, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka, Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng, Politikus PDIP Zuhairi Misrawi serta Kepala Sekretariat PDIP Yoseph Adhi Dharmo.
Baca juga: Presiden belum Singgung Isu Reshuffle
Hasto mengatakan, pihaknya menyambut dengan terbuka kedatangan Habib Aboe beserta rombongan PKS. Politikus asal Yogyakarta itu menilai komunikasi politik memang sudah harus dilakukan, terlebih berbicara atau berbagi untuk kemajuan bangsa.
Selain itu, Hasto juga menyinggung sosok Habib Aboe sebelum rapat dimulai. Hasto mengatakan Habib Aboe merupakan rekan yang sudah dikenalnya sejak lama.
Hasto juga mengatakan PDIP sangat menghormati posisi PKS yang berada di luar pemerintahan. "Walau berbeda posisi di pemerintahan, bukan berarti tak ada ruang untuk dialog," tukas Hasto.
Sementara Habib Aboebakar Al-Habsyi mengaku pihaknya sangat berbahagia bisa sowan dan hadir di kantor pusat PDIP.
"Kita datang ke sini seperti sedang berasa di rumah sendiri. Terasa penuh dengan berkah," kata Habib Aboe.
Dia mengakui pihaknya datang untuk belajar bagaimana mengurus negara. "Bagi-bagi ilmunya lah," imbuh dia.
Dia menekankan kedatangan mereka juga dengan semangat, sebagai pengurus baru partai hasil Musyawarah Nasional.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu sebenarnya dijadwalkan memimpin rombongan PKS. Namun Habib Aboe mengakui rencana itu terganjal berita duka, sekretaris majelis syuro partainya wafat.
"Di pertemuan silaturahmi ini membahas masalah kebangsaan. Jangan kesannya seakan PDI Perjuangan dan PKS selalu berlawanan. Kita bersama saja. Kalau berbeda pendapat itu hal biasa. Maksud saya, bernegara harus kita bikin suasana happy. Kalau ada berbeda sedikit, ya silahkan. Kalau di luar pemerintahan, itu balancing dan hak demokrasi," pungkasnya. (OL-4)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved