Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
JAJARAN DPP PDI Perjuangan (PDIP) menerima kunjungan kerja jajaran DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Meskipun berlawanan dari sisi pandangan politik, namun komunikasi harus terjaga.
"Dengan ini, saya menerima jajaran pusat DPP PKS," kata Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto saat menerima rombongan PKS yang dipimpin Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (27/4).
Habib Aboe didampingi Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, Ketua DPP Mardani Ali Sera, Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati, dan Wakil Sekretaris Jenderal Hubungan Antar Lembaga Moh Rozaq Asyhari.
Sedangkan Hasto Kristiyanto didampingi Wakil Bendahara Rudianto Tjen, serta Wakil Sekjen yang juga Ketua Fraksi PDIP di DPR Utut Adianto. Turut mendampingi Hasto, yakni jajaran Ketua DPP PDIP seperti Ahmad Basarah, Djarot Saiful Hidayat, Rudianto Tjen, Wiryanti Sukamdani, Hamka Haq, I Made Urip, Sukur Nababan.
Selain itu, hadir Ketua Komisi IV DPR Sudin, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka, Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng, Politikus PDIP Zuhairi Misrawi serta Kepala Sekretariat PDIP Yoseph Adhi Dharmo.
Baca juga: Presiden belum Singgung Isu Reshuffle
Hasto mengatakan, pihaknya menyambut dengan terbuka kedatangan Habib Aboe beserta rombongan PKS. Politikus asal Yogyakarta itu menilai komunikasi politik memang sudah harus dilakukan, terlebih berbicara atau berbagi untuk kemajuan bangsa.
Selain itu, Hasto juga menyinggung sosok Habib Aboe sebelum rapat dimulai. Hasto mengatakan Habib Aboe merupakan rekan yang sudah dikenalnya sejak lama.
Hasto juga mengatakan PDIP sangat menghormati posisi PKS yang berada di luar pemerintahan. "Walau berbeda posisi di pemerintahan, bukan berarti tak ada ruang untuk dialog," tukas Hasto.
Sementara Habib Aboebakar Al-Habsyi mengaku pihaknya sangat berbahagia bisa sowan dan hadir di kantor pusat PDIP.
"Kita datang ke sini seperti sedang berasa di rumah sendiri. Terasa penuh dengan berkah," kata Habib Aboe.
Dia mengakui pihaknya datang untuk belajar bagaimana mengurus negara. "Bagi-bagi ilmunya lah," imbuh dia.
Dia menekankan kedatangan mereka juga dengan semangat, sebagai pengurus baru partai hasil Musyawarah Nasional.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu sebenarnya dijadwalkan memimpin rombongan PKS. Namun Habib Aboe mengakui rencana itu terganjal berita duka, sekretaris majelis syuro partainya wafat.
"Di pertemuan silaturahmi ini membahas masalah kebangsaan. Jangan kesannya seakan PDI Perjuangan dan PKS selalu berlawanan. Kita bersama saja. Kalau berbeda pendapat itu hal biasa. Maksud saya, bernegara harus kita bikin suasana happy. Kalau ada berbeda sedikit, ya silahkan. Kalau di luar pemerintahan, itu balancing dan hak demokrasi," pungkasnya. (OL-4)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengeklaim bahwa hanya PDIP yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Bintang Muda Indonesia (BMI) periode 2025–2030 resmi dilantik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved