Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mempersoalkan adanya pertemuan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju dalam skandal suap yang juga melibatkan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Pertemuan ketiganya di rumah politikus Golkar itu dinilai janggal.
"Penyidik Robin melakukan pertemuan dengan Syahrial di rumah dinas Azis Syamsudin. Tentu ini janggal dan harus ditelisik oleh KPK dari mana terbangun relasi antara penyidik Robin dengan Azis Syamsudin. Lalu, apakah itu pertemuan pertama, atau sebelumnya mereka sudah menjalin komunikasi," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Jumat (23/4).
Dalam konstruksi perkara suap itu, KPK menyebutkan ada pertemuan di rumah Azis pada Oktober 2020. Diduga, pertemuan itu membicarakan soal kasus jual-beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai yang tengah ditangani komisi antirasuah. Azis disebut mengenalkan AKP Stepanus Robin kepada Syahrial.
"Dalam hal ini, pertanyaan yang harus dijawab darimana Azis tahu bahwa KPK sedang melakukan penyelidikan dugaan korupsi di Tanjungbalai. Bukankah informasi penyelidikan itu tertutup. Besar kemungkinan ada informasi yang bocor dari internal KPK yang harus juga ditindaklanjuti," kata Kurnia.
Baca juga: Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto Dorong BIG Kebut Pemetaan
Menurut ICW, dugaan tindakan Azis itu bertentangan dan perlu diproses secara etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Dugaan tindakan yang dilakukan oleh Azis, kata Kurnia, berpotensi bertentangan dengan berbagai ketentuan yang tercantum dalam Kode Etik DPR.
Di sisi lain, ICW juga meyakini AKP Stepanus Robin tidak bertindak sendiri dalam kasus dugaan suap itu. Sebabnya, proses untuk merealisasikan janji menghentikan perkara bisa jadi merupakan kesepakatan kolektif bersama penyidik lain dan perlu mendapat persetujuan dari atasan.
KPK menetapkan tersangka terhadap penyidiknya AKP Stepanus Robin Pattuju lantaran diduga menerima suap dari Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial dengan modus menjanjikan penghentian perkara. Seorang pengacara Maskur Husain juga menjadi tersangka.
Penyidik komisi antirasuah asal kepolisian itu diduga telah menerima suap Rp1,3 miliar itu dari komitmen Rp1,5 miliar. Dia menjanjikan kasus tak naik ke penyidikan meski ujungnya perkara itu tetap lanjut.(OL-4)
KPK tegaskan pemindahan penahanan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas adalah keputusan kolektif lembaga dan strategi penyidikan, bukan intervensi pihak luar. Simak selengkapnya
KPK tegaskan pemindahan penahanan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas sesuai prosedur dan tidak sembunyi-sembunyi. Simak penjelasan strategi penyidikannya di sini.
KPK janji ungkap progres besar kasus korupsi kuota haji pada Senin (30/3). Simak kronologi penahanan mantan Menag Yaqut hingga audit kerugian negara Rp622 miliar di sini.
DEPUTI KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan laporan MAKI ke Dewas KPK kepedulian publik terhadap upaya pemberantasan korupsi, laporan terkait status Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah
Sampai 11 Maret 2026, baru 67,98% penyelenggara negara yang menyerahkan LHKPN, padahal batas waktu sampai 31 Maret.
KOORDINATOR MAKI, Boyamin Saiman menduga ada pihak yang melakukan intervensi kepada KPK sehingga eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bisa menjadi tahanan rumah.
Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima ingatkan pemerintah bahwa WFH satu hari bukan solusi tunggal hemat BBM.
Legislator PDIP Harris Turino mengajak masyarakat memperkuat solidaritas dan menjaga integritas di tengah tantangan ekonomi pada momen Idulfitri 1447 H.
Wakil Ketua Komisi X DPR, MY Esti Wijayanti, menolak keras wacana sekolah daring untuk penghematan BBM. Ingatkan dampak buruk 'learning loss' dan penurunan karakter siswa.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan penjelasan mendetail terkait polemik peralihan penahanan Yaqut Cholil Qoumas.
Pemerintah resmi menetapkan Idulfitri 1 Syawal 1447 H jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Ketua Komisi VIII DPR dan Menteri Agama imbau masyarakat jaga toleransimeski ada perbedaan lebaran
WAKIL Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi kesiapan petugas dalam arus mudik Lebaran 2026. Ia pun menyebut koordinasi antar-instansi sudah berjalan sangat baik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved