Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
DPR RI terus mendorong pemetaan wilayah di Indonesia oleh Badan
Informasi Geospasial (BIG). Pemetaan penting, karena menjadi dasar batas wilayah, hingga sertifikasi tanah oleh Badan Pertanahan Nasional
(BPN).
Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa pihaknya terus
mendorong percepatan pemetaan yang dilakukan oleh BIG. "Dengan pemetaan
skala 1:5.000 yang dilaksanakan oleh BIG, maka batas desa, kecamatan
sampai ke warga menjadi lebih jelas. BIG juga sebagai pemberi data
informasi bagi BPN dalam melaksanakan sertifikasi tanah," jelasnya seusai Sosialiasi Pemetaan Batas Desa/Kelurahan di Purwokerto, Jawa Tengah, Jumat (23/4).
Dijelaskan oleh Sugeng, dengan data hasil dari pemetaan BIG, maka BPN
akan lebih cepat dalam melakukan sertifikasi. Dulu, setiap tahunnya BPN
hanya mampu melakukan sertifikasi sekitar 100 ribu bidang per tahun.
"Padahal Indonesia memiliki sekiutar 120 juta bidang tanah dengan
berbagai ukuran. Namun, berkat adanya teknologi, maka bisa dipercepat.
Pemetaan dilaksanakan oleh BIG dan datanya digunakan oleh BPN dalam
rangka sertifikasi," lanjutnya.
Menurut dia, sebelumnya batas-batas desa atau kelurahan sampai ke tingkat warga bersifat imajiner. Namun, berkat pemetaan dari BIG sudah bisa berbasis koordinat secara pasti.
"Kami terus mendorong adanya pemetaan di seluruh desa di Indonesia. Nantinya, kalau sudah dipetakan maka akan ada istilahnya desa lengkap, karena peta berbasis koordinat," tambah politikus Partai NasDem ini.
Percepatan pemataan
Di tempat yang sama, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik BIG
Antonius Bambang Wijanarto memaparkan pihaknya memiliki program percepatan pemataan batas desa dan kelurahan. "Kami menyiapkan kebijakan umum terkait teknis dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap teknis penetapan dan penegasan batas desa."
Pada 2021, dengan bantuan BIG bakal dilaksanakan kegiatan kesepakatan
teknis batas administrasi desa dan kelurahan sebanyak 94 desa dan
kelurahan di 10 kecamatan di Cilacap.
Rinciannya adalah Adipala 16 desa, Bantarsari 8 desa, Cilacap Selatan, Cilacap Tengah dan Cilacap Utara masing-masing 5 kelurahan. Kemudian Kecamatan Jeruklegi 13 desa, Kampung Laut 4 desa, Kawunganten 12 desa, Kesugihan 16 desa dan Maos 10 desa. (N-3)
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
KETUA BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa Ketua DPR Puan Maharani mengirim surat resmi kepada PBB untuk mendesak pembukaan blokade Gaza.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan perlunya evaluasi pembinaan di tubuh TNI agar membangun hubungan senior-junior yang saling menghormati.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mendampingi Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja di BPPMHKP Makassar.
Namun kenyataannya, mereka yang mampu dan memiliki penghasilan tetap seperti ASN bahkan mereka yang secara kategori ekonomi mampu justru ikut menerima bansos.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, menegaskan komitmennya mendukung industri kreatif nasional melalui regulasi yang lebih berpihak
HUJAN deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Purbalingga dan Banyumas, Jawa Tengah, mengakibatan sejumlah bencana pada Minggu malam (3/8).
Kolaborasi lintas institusi ini difokuskan pada pemberdayaan pelaku pascaperkara melalui pelatihan keterampilan, pendampingan, serta fasilitasi penempatan kerja.
Ayah dan anak balitanya ditemukan meninggal dunia setelah terjatuh ke dalam sumur tua di Desa Pejogol, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Tiap pelaku UMKM menerima bantuan senilai Rp5 juta dalam bentuk barang, seperti rak display serta komoditas pangan berupa beras, gula, dan minyak goreng.
Potensi cuaca ekstrem di 13 daerah di Jawa Tengah berlangsung hingga Selasa (8/7) yakni Banyumas hingga Salatiga,
peserta BPJS Kesehatan yang terdampak penonaktifan masih memiliki kesempatan untuk mengaktifkan kembali keanggotaannya dan tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan lewat dinsos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved