Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
JURU Bicara Komisi Yudisial (KY) Miko Ginting mengonfirmasi bahwa terdakwa kasus korupsi PT. Asuransi Jiwasyara Benny Tjokrosaputro mengadukan majelis hakim yang mengadili kasusnga ke Dewan Pengawas Mahkamah Agung (MA).
Majelis hakim yang diadukan adalah Rosmina selaku ketua majelis,serta Ignatius Eko Purwanto, Susanti Arsi Wibawani, H. Sigit Herman Binaji dan Sukartono masing-masing sebagai anggota majelis.
"Benar, kami konfirmasi ada laporan dari penasihat hukum terdakwa kepada Komisi Yudisial. Saat ini, Komisi Yudisial sedang melakukan verifikasi dan pemeriksaan kelengkapan, baik secara administrasi maupun kelengkapan," ujar Miko melalui pesan singkat, Kamis (22/4).
Benny Tjokrosaputro Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk (MYRX) dijatuhkan hukuman pidana seumur hidup dalam kasus korupsi di Jiwasraya. Selain pidana pidana penjara, Bentjok juga dikenakan hukuman uang pengganti kerugian negara senilai Rp 6,078 triliun.
Menurut Kuasa Hukum Benny Tjokrosaputra, Fajar Gora alasan kliennya mengadukan majelis hakim karena dianggap profesional dalam memutus status hukumnya di perkara korupsi Jiwasraya.(Ind/OL-09)
Menkum optimistis kebijakan tersebut mampu menekan praktik-praktik rasuah yang melibatkan para penegak hukum di lembaga peradilan Indonesia.
Survei Litbang Kompas dilakukan pada 7–13 April 2025 terhadap 1.200 responden dari 38 provinsi di Indonesia.
Permasalahan di Raja Ampat keburu melebar sebelum kajian KPK rampung.
Akibat perbuatan tersangka, berdasarkan hasil penyidikan kerugian negara lebih dari 20% dari dana hibah yang diterima
WAKTU pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak masih dibahas di DPR
Kenaikan gaji seharusnya dilihat sebagai pelaksanaan tugas negara dalam memenuhi hak keuangan para hakim dan tidak perlu dikaitkan dengan tujuan lain.
Sistem pengawasan Komisi Yudisial (KY) yang terlalu kaku dan formal menjadi salah satu penyebab kurang efektifnya pemberantasan mafia peradilan.
KY menerima informasi maupun pendapat masyarakat terkait nama-nama calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM yang sejauh ini lulus.
KY sudah memberikan rekomendasi agar MA memberikan sanksi terhadap Hakim Agung yang identitasnya dirahasiakan tersebut terkait kasasi kasus Ronald Tannur
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved