Rabu 14 April 2021, 14:03 WIB

Merasa Dijebak, Penyuap Kasus Ekspor Benur Minta Dibebaskan

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Merasa Dijebak, Penyuap Kasus Ekspor Benur Minta Dibebaskan

Antara/ Reno Esnir.
Tersangka mantan Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Safri, Rabu (24/3).

 

DIREKTUR PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito yang didakwa sebagai penyuap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, terkait izin ekspor benih bening lobster meminta majelis hakim untuk membebaskannya dari segala tuntutan. Hal itu disampaikan penasihat hukum Suharjito dalam sidang pembacaan nota pembelaan (pleidoi).

"Kami memohon patutlah menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa atau melepas terdakwa atau setidak-tidaknya memberikan pengampunan hakim berupa pidana yang seringan-ringannya," ujar penasihat hukum Suharjito, Aldwin Rahadian, di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (14/4).

Aldwin mengklaim kliennya merupakan korban dari praktik korupsi yang sistematis. Praktik tersebut, lanjutnya, terejawantahkan dalam birokrasi yang sulit dengan kehadiran tim due diligence (uji tuntas). Ia menyebut suap yang diberikan Suharjito kepada Edhy sebesar US$103 ribu dan Rp706.055.440 tanpa didasari niat sama sekali.

Menurut Aldwin, pengusaha dipersulit dengan birokrasi yang ada sehingga kliennya memberikan sesuatu agar izin yang dimohon dapat diberikan. Ini juga diperkuat dengan keterangan saksi ahli meringankan atau a de charge, Muzakkir, dalam persidangan sebelumnya yang menyebut bahwa Suharjito hanyalah korban dari korupsi yang sistematis. "Terdakwa ialah korban dari muslihat staf khusus Menteri KKP, sehingga terdakwa terpaksa melalukan tindakan penyuapan kepada pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan," tandas Aldwin.

Sementara itu, Suharjito yang mengikuti sidang secara virtual dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai tuntutan pidana 3 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan masih berat untuk dijalani. Ia berharap majelis hakim yang diketuai Albertus Usada bisa mengabulkan permohonan justice collaborator-nya. "Saya sangat menyesal atas perbuatan yang saya lakukan karena saya belum mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," aku Suharjito.

Atas pleidoi yang dibacakan Suharjito dan penasihat hukumnya, jaksa KPK langsung menanggapi dengan replik secara lisan. "Kami tim penuntut umum tetap pada (surat)tuntutan," singkat jaksa KPK Rony Yusuf.

"Begitu pun kami tim penasihat hukum menyampaikan secara lisan tetap pada nota pembelaan," timpal Aldwin saat mengutarakan duplik pihaknya. Dengan berakhirnya rangkaian pemeriksaan hingga duplik, Albertus menyatakan berikutnya majelis hakim akan melakukan musyawarah sebelum membacakan vonis. Adapun sidang putusan terhadap Suharjito akan dibacakan pada Rabu (21/4). (OL-14)

Baca Juga

ANTARA/Fikri Yusuf

Menhan tidak Akan Lindungi Mafia Alutsista

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Senin 10 Mei 2021, 10:50 WIB
Prabowo berpemikiran permainan pengadaan alutsista merupakan tindakan korupsi paling berbahaya. Pasalnya, hal itu bisa membuat pertahanan...
ANTARA/Muhammad Adimaja

Nasib 75 Pegawai yang Gagal Tes Wawasan Kebangsaan bukan Ranah KPK

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Senin 10 Mei 2021, 09:43 WIB
Lembaga Antikorupsi bakal berkoordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB untuk kelanjutan nasib...
ANTARA/Rivan Awal Lingga

Jusuf Kalla: Dialog Damai di Papua bukan Hal Mustahil

👤Emir Chairullah 🕔Senin 10 Mei 2021, 09:11 WIB
"Bagi saya, penyelesaian konflik Papua harus dilakukan melalui cara dialog. Hanya saja mungkin saat ini pemerintah kesulitan mencari...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Berharap tidak Ada Guncangan Baru

LAPORAN Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2021 tumbuh di angka -0,74% (year on year/yoy).

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya