Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua tidak pernah mengonfirmasi status kewarganegaraan Orient P Riwu Kore. Hal itu terungkap saat persidangan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor perkara 135/PHP.BUP-XIX/2021.
"Kami mengklarifikasi dari dokumen. Kami tidak lakukan (mengonfirmasi langsung) karena tidak diatur (dalam Peraturan KPU)," kata perwakilan KPU Sabu Raijua, Alpius P Saba, dikutip Selasa (30/3).
Ketua Panel sidang Saldi Isra menanyakan hal tersebut kepada Komisioner KPU Hasyim Asy'ari. Menurut Hasyim, klarifikasi dapat dilakukan jika terdapat laporan dari masyarakat dan terdapat keraguan.
Baca juga: Sulawesi Selatan Episentrum Partai NasDem
"Dimungkinkan dan diperbolehkan untuk mendapatkan keyakinan, maka dapat dilakukan klarifikasi (langsung)," ujar Hasyim.
Pertanyaan serupa juga dilayangkan kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo. Jonixon Hege, yang mewakili Bawaslu, mengaku tidak mengonfirmasi langsung, lantaran Bawaslu hendak memastikan dulu kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua.
"Klarifikasi langsung dimungkinkan. Tapi kemarin kami ingin memastikan kepada KPU dulu," ujar Jonixon.
Hal itu disayangkan Panel Hakim Khusus MK karena Bawaslu memiliki banyak waktu untuk berkirim surat kepada KPU dan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS). Tenggat waktu itu bisa dilakukan pada 5 September 2020 hingga Januari 2021.
"Tapi ini sesungguhnya mengenai siapa yang bekerja kurang maksimal dalam perkara ini? Coba evaluasi masing-masing karena semua punya kewenangan. Pintu itu terbuka dari publik dan Bawaslu," tegas Suhartoyo.
Di samping itu, Bupati Terpilih Kabupaten Sabu Raijua Orient P Riwu Kore mengakui memiliki paspor AS yang masih berlaku hingga 2027. Dia mengaku meninggalkan AS sejak Maret 2019.
"(Berlaku) hingga 2027 yang mulia," ucap Orient saat menghadiri persidangan secara virtual.
MK meminta Orient memfotokopi paspor tersebut. Salinan paspor itu akan digunakan sebagai bukti.
Perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh pasangan calon (Paslon) Nomor Urut 3 Takem Irianto Radja Pono-Herman Hegi Radja. Pemohon minta MK menetapkan pemungutan suara ulang di Kabupaten Sabu Raijua. (OL-1)
Militer AS mengumumkan pemimpin senior ISIS Dhiya’ Zawba Muslih al-Hardani dan kedua putranya tewas dalam serangan di Suriah.
Prancis jadi negara berkekuatan besar pertama di Eropa yang menyatakan secara terbuka niatnya mengakui Palestina.
AS menuduh Hamas tidak menunjukkan keseriusan dalam merespons proposal gencatan senjata yang telah dibahas selama lebih dari dua pekan.
Skema kerja sama merupakan bagian dari kesepakatan tarif timbal balik antara kedua negara.
PEMERINTAH Indonesia dan Amerika Serikat telah sepakat untuk menyusun protokol keamanan dalam menjaga data pribadi warga negara Indonesia (WNI)
Hingga kini Amerika Serikat belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang setara dengan regulasi Indonesia.
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved