Minggu 28 Maret 2021, 19:10 WIB

KPU: Tak Ada Kampanye dalam PSU Pilkada

Emir Chairullah | Politik dan Hukum
KPU: Tak Ada Kampanye dalam PSU Pilkada

Antara
Evi Novida

 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memastikan tidak ada proses kampanye calon kepala daerah dalam pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2020.

Menurut Komisioner KPU Evi Novida Ginting, pihaknya segera menyiapkan proses tahapan PSU di 16 wilayah yang bakal dimulai April 2021. “Tidak ada lagi kampanye. KPU tidak lagi fasilitasi kampanye,” katanya dalam diskusi secara daring, Minggu (28/3).

Evi menjelaskan, pihaknya juga segera mengadakan rekruitmen badan ad hoc penyelenggara pemilu di daerah atas permintaan Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah ini untuk memastikan para penyelenggara di tingkat lokal. “KPU Provinsi akan diminta mensupervisi KPU Kabupaten/Kota,” ungkapnya.

KPU, tambah Evi, juga akan menggunakan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) dalam proses penghitungan suara, termasuk untuk penghitungan suara di dua kabupaten di Papua yaitu Boven Digul dan Nabire. “Kita wajibkan ke KPUD untuk gunakan sirekap,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menyebutkan, pihaknya kan minta Bawaslu Papua lakukan supervisi kepada Bawaslu di kabupaten/kota saat lakukan pengawasan.

“Apalagi ada laporan yang menyebutkan kurangnya pengawasan di sejumlah wilayah,” jelasnya.

Rahmat juga mengkhawatirkan tidak mencukupinya dana yang disiapkan pemerintah daerah dalam PSU mendatang. “Menurut saya hal ini harus segera dikoordinasikan dengan KPU dan pemerintah pusat,” ujarnya.

Sebelumnya, MK menggelar sidang putusan sengketa hasil Pilkada 2020 yang dilaksanakan sejak Kamis (18/3/2021) hingga Senin (22/3/2021). Dari 32 perkara yang diputus, MK meminta 16 daerah dilakukan pemungutan suara ulang. (OL-8)

Baca Juga

Ilustrasi

ICJR Minta Temuan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat Diusut

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 25 Januari 2022, 23:08 WIB
ICJR juga meminta kepada Presiden untuk memerintahkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk melakukan penyidikan...
MI/ADAM DWI

KPK: IPK 2021 jadi Gambaran Pemberantasan korupsi masih Butuh Perbaikan

👤Mediaindonesia 🕔Selasa 25 Januari 2022, 20:45 WIB
Khususnya pada dua sektor, yakni korupsi politik dan penegakan hukum. Kedua aspek itu masih belum ada perbaikan yang...
 ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Diduga Lakukan Praktik Perbudakan, Bupati Langkat Mesti Dihukum Berat

👤Andhika prasetyo 🕔Selasa 25 Januari 2022, 20:21 WIB
Ia pun berharap aparat penegak hukum mendengar suara hati dan rasa keadilan masyarakat dan menghukum seberat-beratnya pelaku praktik...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya