Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKAR komunikasi politik Effendi Ghazali memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyidikan kasus bansos covid-19 yang menjerat eks Menteri Sosial Juliari Batubara. Dia menjelaskan kedatangannya sebagai saksi dalam perkara itu.
"Saya baru mendapat panggilan semalam jam 19.41 WIB melalui WA (Whatsapp). Saya belum mendapat surat panggilan resminya tapi karena ini demi KPK saya datang saja," kata Effendi di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/3).
Effendi disebut-sebut memiliki kuota bansos melalui CV Hasil Bumi Nusantara yang menggarap 162.250 paket sembako dengan nilai Rp48,6 miliar. Namun, Effendi membantah dugaan itu. Dia mengatakan tak tahu-menahu perusahaan itu. Ia bahkan siap dikonfrontasi.
"Mengenai ada PT atau CV itu, saya mengatakan saya tidak kenal. Yang lebih gampang begini sebenarnya, panggil saja PT atau CV-nya dikonfrontasi dengan saya. Apakah dia memang dapat segitu, kapan dikasihnya, kemudian apa urusannya dengan saya," kata Effendi.
Effendi juga mengaku heran dengan panggilan KPK. Dalam pemanggilan yang diterima, ia turut diminta penyidik untuk membawa rekening perusahaan.
"Panggilan KPK isinya harap membawa rekening perusahaan sejak Januari 2020 dan PO bansos Kemensos. Saya ambil rekening siapa, dari perusahaan mana," ucapnya.
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pemanggilan Effendi sebagai saksi untuk tersangka Matheus Joko Santoso. Dalam perkara itu, komisi antirasuah menetapkan lima tersangka yakni Juliari Batubara, dua pejabat pembuat komitmen Kemensos yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, serta pihak swasta Ardian dan Harry.
Dari lima tersangka, baru perkara Harry dan Ardian yang sudah disidangkan di pengadilan. (Dhk/OL-09)
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti lemahnya kemampuan negara mengembalikan aset hasil korupsi, meski kerugian negara terus membengkak hingga ratusan triliun rupiah.
Ada upaya penguasaan diam-diam atas aset yang seharusnya dilelang untuk negara.
Kepolisian Norwegia resmi menjerat eks PM Thorbjørn Jagland dengan tuduhan korupsi berat terkait hubungannya dengan Jeffrey Epstein.
Bagi publik, pencantuman pasal TPPU adalah simbol keseriusan negara; sebuah pesan bahwa pelaku tidak hanya akan dipenjara, tetapi harta hasil kejahatannya pun akan dikejar hingga akarnya.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian kredit fiktif di PT BPR Intan Jabar, Kabupaten Garut.
Kejaksaan Agung mengungkap modus korupsi ekspor CPO dengan dokumen palsu POME, melibatkan 11 tersangka dan merugikan negara Rp14 triliun.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai lebih dari Rp5 miliar dalam penggeledahan yang dilakukan di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pada Jumat (13/2).
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK akan memanggil satu saksi persidangan kasus dugaan pemerasan penerbitan sertifikat K3, oleh mantan Menaker Immanuel Ebenezer Noel termasuk mengonfirmasi dugaan aliran dana ke Ida Fauziyah
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami laporan masyarakat terkait dugaan gratifikasi dalam penanganan perkara tenaga kerja asing asal Singapura berinisial TCL yang dinilai janggal.
KPK mendalami jabatan Mulyono sebagai komisaris di 12 perusahaan terkait kasus suap restitusi pajak dan dugaan benturan kepentingan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved