Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKAR komunikasi politik Effendi Ghazali memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyidikan kasus bansos covid-19 yang menjerat eks Menteri Sosial Juliari Batubara. Dia menjelaskan kedatangannya sebagai saksi dalam perkara itu.
"Saya baru mendapat panggilan semalam jam 19.41 WIB melalui WA (Whatsapp). Saya belum mendapat surat panggilan resminya tapi karena ini demi KPK saya datang saja," kata Effendi di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/3).
Effendi disebut-sebut memiliki kuota bansos melalui CV Hasil Bumi Nusantara yang menggarap 162.250 paket sembako dengan nilai Rp48,6 miliar. Namun, Effendi membantah dugaan itu. Dia mengatakan tak tahu-menahu perusahaan itu. Ia bahkan siap dikonfrontasi.
"Mengenai ada PT atau CV itu, saya mengatakan saya tidak kenal. Yang lebih gampang begini sebenarnya, panggil saja PT atau CV-nya dikonfrontasi dengan saya. Apakah dia memang dapat segitu, kapan dikasihnya, kemudian apa urusannya dengan saya," kata Effendi.
Effendi juga mengaku heran dengan panggilan KPK. Dalam pemanggilan yang diterima, ia turut diminta penyidik untuk membawa rekening perusahaan.
"Panggilan KPK isinya harap membawa rekening perusahaan sejak Januari 2020 dan PO bansos Kemensos. Saya ambil rekening siapa, dari perusahaan mana," ucapnya.
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pemanggilan Effendi sebagai saksi untuk tersangka Matheus Joko Santoso. Dalam perkara itu, komisi antirasuah menetapkan lima tersangka yakni Juliari Batubara, dua pejabat pembuat komitmen Kemensos yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, serta pihak swasta Ardian dan Harry.
Dari lima tersangka, baru perkara Harry dan Ardian yang sudah disidangkan di pengadilan. (Dhk/OL-09)
TAHUN baru menumbuhkan harapan baru bagi bangsa ini. Kali ini, harapan baru eliminasi korupsi mulai berembus dari Senayan (Editorial Media Indonesia, 16/1/2026).
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
Praktik lancung Bupati Pati Sudewo bermula saat Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana perekrutan perangkat desa untuk Maret 2026.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Pemerintah juga meminta KPK memberikan dukungan untuk menyelesaikan proyek bangunan di Meikarta
Berdasarkan catatan KPK, Endin Samsudin sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.03 WIB.
Budi mengatakan, kasus Meikarta yang diusut KPK sudah jelas, tanpa adanya penyitaan aset. KPK mendukung pemerintah menjadikan hunian di sana menjadi rusun.
WAKIL Bupati Pati Risma Ardhi Chandra ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo menjadi tersangka
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan surat perintah tentang penunjukan Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun.
Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved