Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
PAKAR komunikasi politik Effendi Ghazali memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyidikan kasus bansos covid-19 yang menjerat eks Menteri Sosial Juliari Batubara. Dia menjelaskan kedatangannya sebagai saksi dalam perkara itu.
"Saya baru mendapat panggilan semalam jam 19.41 WIB melalui WA (Whatsapp). Saya belum mendapat surat panggilan resminya tapi karena ini demi KPK saya datang saja," kata Effendi di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/3).
Effendi disebut-sebut memiliki kuota bansos melalui CV Hasil Bumi Nusantara yang menggarap 162.250 paket sembako dengan nilai Rp48,6 miliar. Namun, Effendi membantah dugaan itu. Dia mengatakan tak tahu-menahu perusahaan itu. Ia bahkan siap dikonfrontasi.
"Mengenai ada PT atau CV itu, saya mengatakan saya tidak kenal. Yang lebih gampang begini sebenarnya, panggil saja PT atau CV-nya dikonfrontasi dengan saya. Apakah dia memang dapat segitu, kapan dikasihnya, kemudian apa urusannya dengan saya," kata Effendi.
Effendi juga mengaku heran dengan panggilan KPK. Dalam pemanggilan yang diterima, ia turut diminta penyidik untuk membawa rekening perusahaan.
"Panggilan KPK isinya harap membawa rekening perusahaan sejak Januari 2020 dan PO bansos Kemensos. Saya ambil rekening siapa, dari perusahaan mana," ucapnya.
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pemanggilan Effendi sebagai saksi untuk tersangka Matheus Joko Santoso. Dalam perkara itu, komisi antirasuah menetapkan lima tersangka yakni Juliari Batubara, dua pejabat pembuat komitmen Kemensos yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, serta pihak swasta Ardian dan Harry.
Dari lima tersangka, baru perkara Harry dan Ardian yang sudah disidangkan di pengadilan. (Dhk/OL-09)
Masih ada sejumlah tantangan dalam menjalankan Koperasi Merah Putih.
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa kasus dugaan korupsi terkait kuota haji khusus tidak hanya terjadi pada tahun 2024, tetapi juga tahun-tahun sebelumnya.
KPK menyatakan belum mengembalikan barang-barang milik mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto karena masih mempelajarinya.
KPK sudah berhasil membuat Hasto dinyatakan bersalah melakukan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.
Keberadaan dua instansi itu diharap bisa memaksimalkan fungsi transparansi, sampai akuntabilitas penyelenggaraan haji di Indonesia.
Permintaan keterangan ditujukan untuk membuat kasus ini semakin terang. KPK tengah berupaya menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
Asep enggan memerinci pom bensin mana saja yang ditemukan selisih data. Menurut dia, selisih ini membuat negara merugi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved