Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Perdana Menteri Norwegia, Thorbjørn Jagland, resmi didakwa atas tuduhan "korupsi berat" terkait hubungannya dengan terpidana kasus kekerasan seksual asal Amerika Serikat, mendiang Jeffrey Epstein. Dakwaan ini dijatuhkan setelah Dewan Eropa mencabut imunitas diplomatik yang sebelumnya melekat pada Jagland.
Unit kejahatan ekonomi Norwegia, Økokrim, bergerak cepat dengan melakukan penggeledahan di tiga properti milik Jagland yang berlokasi di Oslo, Risør, dan Rauland. Jagland, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Komite Nobel Norwegia dan Sekretaris Jenderal Dewan Eropa, kini bersiap menghadapi pemeriksaan intensif.
Penyelidikan ini dipicu rilis dokumen dari Departemen Kehakiman AS (DoJ) yang mengungkap rangkaian surat elektronik (email). Dokumen tersebut menunjukkan rencana kunjungan Jagland, baik secara pribadi maupun bersama keluarga, ke rumah-rumah mewah milik Epstein di Paris, New York, dan Palm Beach.
Kunjungan-kunjungan tersebut direncanakan tetap berlangsung meski saat itu Epstein telah menyandang status terpidana pelanggaran seksual anak. Berdasarkan data yang ada, Epstein diduga menanggung biaya perjalanan Jagland dan keluarganya ke berbagai properti tersebut. Bahkan, pada 2014, Jagland sempat merencanakan perjalanan keluarga ke pulau pribadi Epstein di Karibia, meski akhirnya batal karena Epstein jatuh sakit.
Selain fasilitas perjalanan, Jagland juga menghadapi tuduhan bahwa ia sempat meminta bantuan Epstein untuk mendapatkan pinjaman bank. Namun, pihak kepolisian belum mengonfirmasi apakah poin ini masuk dalam unsur dakwaan korupsi berat tersebut.
Melalui pengacaranya, Jagland membantah adanya pertanggungjawaban pidana dalam hubungan tersebut. "Ia bersedia bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang," ujar sang pengacara saat mendampingi Jagland meninggalkan kediamannya di Oslo, Kamis (12/2).
Skandal Epstein ini terus mengguncang Norwegia dan menyeret sejumlah tokoh publik papan atas lainnya, di antaranya:
Kasus Jagland menjadi sorotan tajam karena posisi strategisnya di Dewan Eropa pada periode 2009–2019, lembaga yang justru menjadi pengawas demokrasi dan hak asasi manusia di benua tersebut. Penyelidikan Økokrim fokus pada dugaan korupsi yang terjadi antara tahun 2011 hingga 2018.
Meskipun pencantuman nama dalam dokumen Epstein tidak secara otomatis menunjukkan kesalahan hukum, proses pengadilan di Norwegia ini akan menjadi penentu apakah fasilitas mewah yang dinikmati Jagland merupakan bentuk suap atau korupsi yang melanggar hukum nasional. (BBC/Z-2)
Jaksa Agung Pam Bondi angkat bicara soal subpoena dokumen Jeffrey Epstein dan walkout anggota Demokrat. James Comer akui lontarkan kata kasar dalam rapat.
Rapat tertutup Jaksa Agung Pam Bondi dengan Komite Pengawas DPR AS berakhir ricuh. Anggota Demokrat tuduh adanya upaya penutupan dokumen kasus Epstein.
Parlemen Norwegia sepakat selidiki hubungan diplomat dan pejabat tinggi dengan Jeffrey Epstein. Nama mantan PM hingga Putri Mahkota terseret dalam skandal ini.
Komite Pengawasan DPR AS resmi memanggil paksa Jaksa Agung Pam Bondi terkait penyelidikan berkas Jeffrey Epstein. Anggota dewan tuntut transparansi penuh.
Richard Kahn, akuntan Jeffrey Epstein, diperiksa 7 jam oleh DPR AS. Ia klaim tak tahu soal perdagangan seks meski kelola ribuan dokumen keuangan.
Terungkap! PM Keir Starmer diperingatkan soal risiko reputasi Lord Mandelson dan Jeffrey Epstein sebelum penunjukan Dubes AS.
KPK memberi status tahanan rumah pada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menuari sorotan. tidak sejalan dengan karakter kasus korupsi besar yang ditangani dan penegakan hukum
Parlemen Norwegia sepakat selidiki hubungan diplomat dan pejabat tinggi dengan Jeffrey Epstein. Nama mantan PM hingga Putri Mahkota terseret dalam skandal ini.
WACANA pemotongan gaji menteri dan DPR untuk merespons tekanan ekonomi global dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal Indonesia, kata Agus Pambagio
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved