Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPOLISIAN Norwegia resmi membuka penyelidikan korupsi terhadap mantan Perdana Menteri (PM) Thorbjørn Jagland. Langkah hukum ini diambil setelah nama Jagland muncul dalam dokumen terbaru terkait mendiang terpidana pelanggaran seksual, Jeffrey Epstein, yang dirilis di Amerika Serikat.
Økokrim, unit khusus kepolisian Norwegia yang menangani kejahatan ekonomi, menyatakan pria berusia 75 tahun tersebut dicurigai terlibat dalam "korupsi berat". Penyelidikan ini akan fokus pada masa jabatan Jagland saat ia memegang posisi strategis di panggung internasional.
Kepala Økokrim, Pål K. Lønseth, menegaskan ada alasan kuat untuk memulai proses hukum ini. "Kami menganggap ada alasan yang wajar untuk penyelidikan, mengingat ia menjabat sebagai ketua Komite Nobel dan Sekretaris Jenderal Dewan Eropa selama periode yang tercakup dalam dokumen yang dirilis," ujar Lønseth.
Lønseth menambahkan pihak penyidik akan mendalami apakah ada penerimaan hadiah, biaya perjalanan, hingga pinjaman yang berkaitan dengan posisi jabatan yang diemban Jagland kala itu.
Mengingat Jagland adalah mantan diplomat senior, kepolisian telah meminta Kementerian Luar Negeri Norwegia untuk mencabut hak imunitasnya. Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide, mendukung penuh langkah transparan ini.
"Penting agar fakta-fakta dalam kasus ini diungkap ke terang," tegas Eide.
Pemerintah Norwegia juga berencana meminta Dewan Eropa (Council of Europe) untuk mencabut kekebalan hukum Jagland agar proses pemeriksaan bisa berjalan maksimal.
Di sisi lain, pihak Thorbjørn Jagland menyatakan siap bersikap kooperatif. Anders Brosveet, pengacara Jagland, menyambut baik dibukanya penyelidikan ini sebagai sarana untuk membuktikan kliennya tidak bersalah.
Kepada media lokal VG, Brosveet menambahkan bahwa pihaknya akan segera menyerahkan temuan kunci dan dokumentasi pendukung kepada Økokrim dalam waktu dekat.
Thorbjørn Jagland merupakan sosok berpengaruh di Norwegia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri pada periode 1996-1997, Ketua Komite Nobel Norwegia (2009-2015), dan Sekretaris Jenderal Dewan Eropa selama satu dekade (2009-2019). Hingga saat ini, kepolisian belum merinci detail spesifik dari dokumen Epstein yang menyeret namanya, namun informasi lebih lanjut dijanjikan akan dirilis pada tahap berikutnya. (BBC/Z-2)
Hillary Clinton menegaskan di depan Kongres hubungan suaminya dengan Jeffrey Epstein berakhir bertahun-tahun sebelum skandal kriminal mencuat.
Hillary Clinton membantah terlibat dalam skandal Jeffrey Epstein saat bersaksi di depan Kongres AS. Ia menantang Donald Trump untuk melakukan hal yang sama.
Dokumen terbaru Departemen Kehakiman AS mengungkap kedekatan Bill Clinton dengan Jeffrey Epstein dan peran Ghislaine Maxwell sebagai 'makelar' sosial.
Hillary Clinton memberikan kesaksian pedas di hadapan komite DPR AS terkait kasus Jeffrey Epstein. Ia menuding Partai Republik melakukan pengalihan isu untuk melindungi Donald Trump.
Hillary dan Bill Clinton akhirnya bersedia memberikan kesaksian terkait kasus Jeffrey Epstein untuk menghindari tuntutan penghinaan Kongres
Ahli biologi molekuler Dr. Richard Axel mengundurkan diri dari jabatan direktur institut bergengsi setelah dokumen mengungkap hubungan jangka panjangnya dengan Jeffrey Epstein.
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Lord Mandelson dibebaskan dengan jaminan usai ditangkap atas dugaan pelanggaran jabatan terkait hubungannya dengan Jeffrey Epstein.
Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.
Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved