Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPOLISIAN Norwegia resmi membuka penyelidikan korupsi terhadap mantan Perdana Menteri (PM) Thorbjørn Jagland. Langkah hukum ini diambil setelah nama Jagland muncul dalam dokumen terbaru terkait mendiang terpidana pelanggaran seksual, Jeffrey Epstein, yang dirilis di Amerika Serikat.
Økokrim, unit khusus kepolisian Norwegia yang menangani kejahatan ekonomi, menyatakan pria berusia 75 tahun tersebut dicurigai terlibat dalam "korupsi berat". Penyelidikan ini akan fokus pada masa jabatan Jagland saat ia memegang posisi strategis di panggung internasional.
Kepala Økokrim, Pål K. Lønseth, menegaskan ada alasan kuat untuk memulai proses hukum ini. "Kami menganggap ada alasan yang wajar untuk penyelidikan, mengingat ia menjabat sebagai ketua Komite Nobel dan Sekretaris Jenderal Dewan Eropa selama periode yang tercakup dalam dokumen yang dirilis," ujar Lønseth.
Lønseth menambahkan pihak penyidik akan mendalami apakah ada penerimaan hadiah, biaya perjalanan, hingga pinjaman yang berkaitan dengan posisi jabatan yang diemban Jagland kala itu.
Mengingat Jagland adalah mantan diplomat senior, kepolisian telah meminta Kementerian Luar Negeri Norwegia untuk mencabut hak imunitasnya. Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide, mendukung penuh langkah transparan ini.
"Penting agar fakta-fakta dalam kasus ini diungkap ke terang," tegas Eide.
Pemerintah Norwegia juga berencana meminta Dewan Eropa (Council of Europe) untuk mencabut kekebalan hukum Jagland agar proses pemeriksaan bisa berjalan maksimal.
Di sisi lain, pihak Thorbjørn Jagland menyatakan siap bersikap kooperatif. Anders Brosveet, pengacara Jagland, menyambut baik dibukanya penyelidikan ini sebagai sarana untuk membuktikan kliennya tidak bersalah.
Kepada media lokal VG, Brosveet menambahkan bahwa pihaknya akan segera menyerahkan temuan kunci dan dokumentasi pendukung kepada Økokrim dalam waktu dekat.
Thorbjørn Jagland merupakan sosok berpengaruh di Norwegia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri pada periode 1996-1997, Ketua Komite Nobel Norwegia (2009-2015), dan Sekretaris Jenderal Dewan Eropa selama satu dekade (2009-2019). Hingga saat ini, kepolisian belum merinci detail spesifik dari dokumen Epstein yang menyeret namanya, namun informasi lebih lanjut dijanjikan akan dirilis pada tahap berikutnya. (BBC/Z-2)
Jaksa Agung Pam Bondi angkat bicara soal subpoena dokumen Jeffrey Epstein dan walkout anggota Demokrat. James Comer akui lontarkan kata kasar dalam rapat.
Rapat tertutup Jaksa Agung Pam Bondi dengan Komite Pengawas DPR AS berakhir ricuh. Anggota Demokrat tuduh adanya upaya penutupan dokumen kasus Epstein.
Parlemen Norwegia sepakat selidiki hubungan diplomat dan pejabat tinggi dengan Jeffrey Epstein. Nama mantan PM hingga Putri Mahkota terseret dalam skandal ini.
Komite Pengawasan DPR AS resmi memanggil paksa Jaksa Agung Pam Bondi terkait penyelidikan berkas Jeffrey Epstein. Anggota dewan tuntut transparansi penuh.
Richard Kahn, akuntan Jeffrey Epstein, diperiksa 7 jam oleh DPR AS. Ia klaim tak tahu soal perdagangan seks meski kelola ribuan dokumen keuangan.
Terungkap! PM Keir Starmer diperingatkan soal risiko reputasi Lord Mandelson dan Jeffrey Epstein sebelum penunjukan Dubes AS.
Parlemen Norwegia sepakat selidiki hubungan diplomat dan pejabat tinggi dengan Jeffrey Epstein. Nama mantan PM hingga Putri Mahkota terseret dalam skandal ini.
WACANA pemotongan gaji menteri dan DPR untuk merespons tekanan ekonomi global dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal Indonesia, kata Agus Pambagio
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved