Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPOLISIAN Norwegia resmi membuka penyelidikan korupsi terhadap mantan Perdana Menteri (PM) Thorbjørn Jagland. Langkah hukum ini diambil setelah nama Jagland muncul dalam dokumen terbaru terkait mendiang terpidana pelanggaran seksual, Jeffrey Epstein, yang dirilis di Amerika Serikat.
Økokrim, unit khusus kepolisian Norwegia yang menangani kejahatan ekonomi, menyatakan pria berusia 75 tahun tersebut dicurigai terlibat dalam "korupsi berat". Penyelidikan ini akan fokus pada masa jabatan Jagland saat ia memegang posisi strategis di panggung internasional.
Kepala Økokrim, Pål K. Lønseth, menegaskan ada alasan kuat untuk memulai proses hukum ini. "Kami menganggap ada alasan yang wajar untuk penyelidikan, mengingat ia menjabat sebagai ketua Komite Nobel dan Sekretaris Jenderal Dewan Eropa selama periode yang tercakup dalam dokumen yang dirilis," ujar Lønseth.
Lønseth menambahkan pihak penyidik akan mendalami apakah ada penerimaan hadiah, biaya perjalanan, hingga pinjaman yang berkaitan dengan posisi jabatan yang diemban Jagland kala itu.
Mengingat Jagland adalah mantan diplomat senior, kepolisian telah meminta Kementerian Luar Negeri Norwegia untuk mencabut hak imunitasnya. Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide, mendukung penuh langkah transparan ini.
"Penting agar fakta-fakta dalam kasus ini diungkap ke terang," tegas Eide.
Pemerintah Norwegia juga berencana meminta Dewan Eropa (Council of Europe) untuk mencabut kekebalan hukum Jagland agar proses pemeriksaan bisa berjalan maksimal.
Di sisi lain, pihak Thorbjørn Jagland menyatakan siap bersikap kooperatif. Anders Brosveet, pengacara Jagland, menyambut baik dibukanya penyelidikan ini sebagai sarana untuk membuktikan kliennya tidak bersalah.
Kepada media lokal VG, Brosveet menambahkan bahwa pihaknya akan segera menyerahkan temuan kunci dan dokumentasi pendukung kepada Økokrim dalam waktu dekat.
Thorbjørn Jagland merupakan sosok berpengaruh di Norwegia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri pada periode 1996-1997, Ketua Komite Nobel Norwegia (2009-2015), dan Sekretaris Jenderal Dewan Eropa selama satu dekade (2009-2019). Hingga saat ini, kepolisian belum merinci detail spesifik dari dokumen Epstein yang menyeret namanya, namun informasi lebih lanjut dijanjikan akan dirilis pada tahap berikutnya. (BBC/Z-2)
Tekanan meningkat bagi Pangeran Andrew untuk bersaksi di AS terkait hubungannya dengan Jeffrey Epstein. Buckingham Palace menyatakan siap mendukung penyelidikan polisi.
Dokumen terbaru Departemen Kehakiman AS mengungkap peran Jeffrey Epstein dalam mengatur hubungan asmara Kimbal Musk, adik Elon Musk, dengan seorang perempuan di jaringannya.
Pemimpin Mayoritas Senat John Thune menuntut transparansi penuh dari Menteri Perdagangan Howard Lutnick terkait hubungannya dengan Jeffrey Epstein.
Tekanan anggota parlemen memaksa Departemen Kehakiman AS membuka nama-nama yang sebelumnya disensor dalam file kasus Jeffrey Epstein, termasuk miliarder dan taipan.
Howard Lutnick mengakui pernah makan siang di pulau pribadi Jeffrey Epstein pada 2012 bersama keluarga, memicu desakan mundur akibat keterangan yang dinilai menyesatkan.
Dokumen FBI terbaru mengungkap pengakuan mantan Kepala Polisi Palm Beach yang mengklaim Donald Trump meneleponnya pada 2006 untuk membongkar perilaku menyimpang Jeffrey Epstein.
Kejaksaan Agung mengungkap modus korupsi ekspor CPO dengan dokumen palsu POME, melibatkan 11 tersangka dan merugikan negara Rp14 triliun.
KPK memeriksa Ketua Kadin Surakarta Ferry Septha Indrianto terkait dugaan suap proyek jalur kereta DJKA Kemenhub, untuk melengkapi berkas tersangka Sudewo.
Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2025 merosot ke 34, menempatkan Indonesia di peringkat 109 dunia, akibat lemahnya pengawasan dan kebijakan permisif.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka kasus korupsi ekspor CPO 2020–2024. Negara diperkirakan rugi Rp14,3 triliun akibat manipulasi klasifikasi produk untuk hindari aturan DMO.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk pejabat ASN yang menerima imbalan untuk meloloskan ekspor.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved