Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang wiraswasta Ade Mulyana Saleh dalam penyidikan kasus izin ekspor benih lobster. Dia dipanggil sebagai saksi untuk tersangka eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka EP (Edhy Prabowo)," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (16/3).
Sebelumnya KPK, juga memeriksa sakai pihak swasta bernama Hebrin Yanke. Pemeriksaan itu terkait dengan penyitaan duit Rp52,3 miliar yang dilakukan penyidik, Senin (15/3) kemarin. Duit itu disita lantaran diduga sebagai suap dari para eksportir benih lobster.
"Saksi (Hebrin Yanke) dihadirkan dalam proses penyitaan sejumlah uang tunai senilai Rp52,3 miliar yang diduga sumber uang tersebut berasal dari para ekspoktir yang mendapatkan izin ekspor benih benih lobster," imbuh Ali Fikri.
Terkait uang sitaan, KPK mengamankannya dari Bank BNI Cabang Gambir, Jakarta Pusat. Uang yang berasal dari eksportir itu diduga disimpan dengan modus jaminan bank. Duit itu ditengarai sebagai komitmen eksportir.
Lebih lanjut, KPK menduga Edhy memerintahkan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan agar membuat surat perintah mengenai penarikan jaminan bank yang ditujukan kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM).
Kepala BKIPM kemudian memerintahkan Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Soekarno Hatta untuk menerima jaminan tersebut. KPK menyebut terkait jaminan dari eksportir itu tidak memiliki dasar aturan.
"Aturan penyerahan jaminan bank dari para eksportir sebagai bentuk komitmen dari pelaksanaan ekspor benih benih lobster tersebut diduga tidak pernah ada," ucap Ali Fikri. (Dhk/OL-09)
Budi mengatakan, agenda berobat itu sudah dijadwalkan Hasto sejak jauh hari. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga sudah memberikan izin.
Herdiansyah mendorong agar kedua tokoh tersebut menolak pemberian amnesti serta abolisi tersebut dan melanjutkan pembuktiannya.
Konsistensi Kepala Negara dalam penanganan kasus korupsi dinilai tidak sejalan dengan langkah KPK yang berupaya menindak tanpa pandang bulu.
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hasto Kristiyanto bersalah.
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hasto Kristiyanto bersalah, dalam kasus dugaan suap pada proses PAW anggota DPR untuk Harun Masiku.
PRESIDEN Prabowo Subianto dan DPR memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Padahal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah siap mengajukan banding.
Turunnya ekspor Indonesia didorong oleh sektor non-migas seperti komoditas bijih logam serta terak dan abu yang turun 98,32% dengan andil terhadap ekspor nonmigas 4,57%.
Kerja sama ini dinilai membawa prospek cerah pada pengembangan budidaya lobster, serta memperbesar peluang Indonesia menjadi bagian dari rantai pasok lobster dunia.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan kerja sama pengembangan budidaya lobster dengan Vietnam untuk kepentingan nasional.
POLEMIK prokontrak ekspor benih bening lobster (Puerulus) yang terjadi ialah wajar di tengah upaya membangun lapangan kerja sektor perikanan.
UMK Program Gedor Ekspor Pelindo memamerkan produk-produk unggulan mereka.
KOMODITAS lobster laut dalam industri perikanan dinilai sangat signifikan. Pasalnya, salah satu hasil laut itu memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan sangat dicari di pasar global.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved