Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
DEPUTI Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyarankan peningkatan pengawasan terhadap petugas pajak. Hal itu bisa dilakukan dengan supervisi bertingkat.
"Kalau disupervisi ketat, yang namanya oknum bisa ketangkep. Sekarang ini supervisinya lebih lunak, kalau ada yang ketangkep, misalnya pemeriksa, ya pemeriksa saja yang kena," ujar Pahala kepada Media Indonesia, Jumat (5/3).
Ia menjelaskan, pengetatan supervisi diperlukan karena pemeriksaan pajak memiliki keahlian khusus. Dalam praktiknya di lapangan, keahlian tersebut tercermin dari pengetahuan yang tidak simetris antara petugas pajak dan wajib pajak.
Baca juga : Suap Pajak, ICW Soroti Pengawasan Kemenkeu
Pahala menyebut ketidakseimbangan pengetahuan itu menjadi celah bagi petugas pajak nakal untuk memanipulasi angka yang seharusnya dibayarkan wajib pajak.
Ini misalnya terjadi saat seseorang memiliki kewajiban membayar pajak 100. Namun petugas pajak memintanya membayar 500. Akhirnya, petugas pajak membuka ruang negosiasi dengan meminta wajib pajak membayar kewajibannya sebesar 100 dan memberikan petugas tersebut 100 sebagai tanda jasa.
"Sebenernya harus bayar 100, karena pengetahuannya nggak ada, jadi kemakan sama gertakan petugas pajak," terangnya Pahala. (OL-7)
Hati-hati! KPK temukan peredaran surat panggilan palsu di Jawa Timur yang mengincar pejabat BUMN dan perusahaan. Simak peringatan resmi dari Jubir KPK di sini.
Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra tegaskan peralihan status tahanan rumah bagi tersangka korupsi harus selektif dan sesuai aturan ketat dalam KUHAP baru.
KPK tegaskan pemindahan penahanan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas adalah keputusan kolektif lembaga dan strategi penyidikan, bukan intervensi pihak luar. Simak selengkapnya
KPK tegaskan pemindahan penahanan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas sesuai prosedur dan tidak sembunyi-sembunyi. Simak penjelasan strategi penyidikannya di sini.
KPK janji ungkap progres besar kasus korupsi kuota haji pada Senin (30/3). Simak kronologi penahanan mantan Menag Yaqut hingga audit kerugian negara Rp622 miliar di sini.
DEPUTI KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan laporan MAKI ke Dewas KPK kepedulian publik terhadap upaya pemberantasan korupsi, laporan terkait status Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah
KETUA Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah tidak mengecilkan berbagai persoalan sistem administrasi perpajakan yakni masalah Coretax.
Pemkot Bandung berencana menyiapkan program pembinaan khusus, termasuk dukungan teknis dalam pengelolaan sampah dan air limbah secara mandiri.
STNK mati 2 tahun di 2026 berisiko penghapusan data permanen. Simak panduan aturan terbaru UU LLAJ dan solusi bayar pajak online via aplikasi SIGNAL.
Panduan lengkap cara cek dan bayar pajak kendaraan online 2026 via SIGNAL. Hindari risiko kendaraan jadi bodong akibat aturan STNK mati 2 tahun!
Kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang (mati pajak) selama dua tahun berturut-turut setelah masa berlaku STNK 5 tahun habis, akan dihapus data registrasinya secara permanen.
Pelajari cara membuat faktur pajak dengan e-Faktur online untuk PKP. Solusi praktis, cepat, dan aman untuk kelola serta lapor PPN secara digital.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved