Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
DEPUTI Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyarankan peningkatan pengawasan terhadap petugas pajak. Hal itu bisa dilakukan dengan supervisi bertingkat.
"Kalau disupervisi ketat, yang namanya oknum bisa ketangkep. Sekarang ini supervisinya lebih lunak, kalau ada yang ketangkep, misalnya pemeriksa, ya pemeriksa saja yang kena," ujar Pahala kepada Media Indonesia, Jumat (5/3).
Ia menjelaskan, pengetatan supervisi diperlukan karena pemeriksaan pajak memiliki keahlian khusus. Dalam praktiknya di lapangan, keahlian tersebut tercermin dari pengetahuan yang tidak simetris antara petugas pajak dan wajib pajak.
Baca juga : Suap Pajak, ICW Soroti Pengawasan Kemenkeu
Pahala menyebut ketidakseimbangan pengetahuan itu menjadi celah bagi petugas pajak nakal untuk memanipulasi angka yang seharusnya dibayarkan wajib pajak.
Ini misalnya terjadi saat seseorang memiliki kewajiban membayar pajak 100. Namun petugas pajak memintanya membayar 500. Akhirnya, petugas pajak membuka ruang negosiasi dengan meminta wajib pajak membayar kewajibannya sebesar 100 dan memberikan petugas tersebut 100 sebagai tanda jasa.
"Sebenernya harus bayar 100, karena pengetahuannya nggak ada, jadi kemakan sama gertakan petugas pajak," terangnya Pahala. (OL-7)
SEJUMLAH tokoh Nahdlatul Ulama (NU) memberikan catatan kritis terhadap penetapan tersangka mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penggunaan fasilitas mewah dari pihak swasta merupakan indikasi kuat adanya gratifikasi yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
KPK nyatakan Menag Nasaruddin Umar bebas sanksi pidana jet pribadi OSO karena melapor sebelum 30 hari. Simak penjelasan hukum Pasal 12C UU Tipikor di sini.
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.
Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.
Pemkot Bandung berencana menyiapkan program pembinaan khusus, termasuk dukungan teknis dalam pengelolaan sampah dan air limbah secara mandiri.
STNK mati 2 tahun di 2026 berisiko penghapusan data permanen. Simak panduan aturan terbaru UU LLAJ dan solusi bayar pajak online via aplikasi SIGNAL.
Panduan lengkap cara cek dan bayar pajak kendaraan online 2026 via SIGNAL. Hindari risiko kendaraan jadi bodong akibat aturan STNK mati 2 tahun!
Kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang (mati pajak) selama dua tahun berturut-turut setelah masa berlaku STNK 5 tahun habis, akan dihapus data registrasinya secara permanen.
Pelajari cara membuat faktur pajak dengan e-Faktur online untuk PKP. Solusi praktis, cepat, dan aman untuk kelola serta lapor PPN secara digital.
LITERASI pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sektor bahan bangunan disebut harus terus ditingkatkan. Hal itu untuk mendukung kesiapan UMKM menghadapi dinamika ekonomi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved