Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayoga menyoroti lemahnya sistem pengawasan di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikannya menyusul penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas duguaan suap yang melibatkan petugas pajak.
Pasalnya, praktik rasuah yang dilakukan wajib pajak ke petugas pajak kerap terjadi. ICW sendiri menemukan setidaknya 13 kasus korupsi perpajakan selama 2005-2019. Total suap dari belasan kasus itu pun mencapai Rp160 miliar. Oleh karenanya, ia menyebut korupsi di DJP Kemenkeu sudah menjadi penyakit yang kronis.
"Kita perlu mempertanyakan bagaimana sistem pengawasan yang sudah mereka bangun. Apakah sistem itu sudah mampu membendung praktik koruptif atau belum?" ujar Egi kepada Media Indonesia, Jumat (5/3).
Baca juga : Regulasi Masih Berikan Celah Suap Pajak
"Jangan sampai kita hanya menimpalkan permasalahan ke oknum," sambungnya.
Menurut Egi, kasus korupsi yang terjadi di DJP Kemenkeu menunjukkan adanya kongkalingkong antara petugas pajak dan pihak swasta. Misalnya, suap dari perusahaan yang berujuan untuk menurunkan pendapatan korporasi.
"Supaya perusahannya bisa membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya," pungkasnya. (OL-7)
KPK memeriksa pegawai Bea Cukai terkait kasus dugaan suap importasi barang. Enam tersangka, termasuk pejabat Ditjen Bea Cukai, telah ditetapkan.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK ungkap tren baru dalam transaksi suap, yakni pembayaran menggunakan emas dan cryptocurrency. KPK memantau metode ini untuk menanggulangi praktik korupsi yang semakin kompleks
KPK memeriksa PNS Cholid Mawardi terkait dugaan suap di Direktorat Jenderal Pajak. Lima tersangka sudah ditetapkan, termasuk penerima dan pemberi suap.
Struktur birokrasi yang ada saat ini terlalu panjang, sehingga menciptakan celah penyimpangan yang kerap berulang.
KPK mengawali tahun 2026 dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan seorang pegawai Direktorat Jenderal Perpajakan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui layanan Kring Pajak mengingatkan kepada seluruh wajib pajak (WP) bahwa kode otorisasi atau sertifikat elektronik Coretax memiliki masa berlaku.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) buka suara terkait penggeledahan rumah pejabat pajak oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Dari rencana semula 133 aset, berhasil disita 161 aset yang dimiliki oleh 125 wajib pajak (WP) dengan total tunggakan sebesar Rp411.365.142.531.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved