PENELITI Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayoga menyoroti lemahnya sistem pengawasan di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikannya menyusul penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas duguaan suap yang melibatkan petugas pajak.
Pasalnya, praktik rasuah yang dilakukan wajib pajak ke petugas pajak kerap terjadi. ICW sendiri menemukan setidaknya 13 kasus korupsi perpajakan selama 2005-2019. Total suap dari belasan kasus itu pun mencapai Rp160 miliar. Oleh karenanya, ia menyebut korupsi di DJP Kemenkeu sudah menjadi penyakit yang kronis.
"Kita perlu mempertanyakan bagaimana sistem pengawasan yang sudah mereka bangun. Apakah sistem itu sudah mampu membendung praktik koruptif atau belum?" ujar Egi kepada Media Indonesia, Jumat (5/3).
Baca juga : Regulasi Masih Berikan Celah Suap Pajak
"Jangan sampai kita hanya menimpalkan permasalahan ke oknum," sambungnya.
Menurut Egi, kasus korupsi yang terjadi di DJP Kemenkeu menunjukkan adanya kongkalingkong antara petugas pajak dan pihak swasta. Misalnya, suap dari perusahaan yang berujuan untuk menurunkan pendapatan korporasi.
"Supaya perusahannya bisa membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya," pungkasnya. (OL-7)
