Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayoga menyoroti lemahnya sistem pengawasan di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikannya menyusul penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas duguaan suap yang melibatkan petugas pajak.
Pasalnya, praktik rasuah yang dilakukan wajib pajak ke petugas pajak kerap terjadi. ICW sendiri menemukan setidaknya 13 kasus korupsi perpajakan selama 2005-2019. Total suap dari belasan kasus itu pun mencapai Rp160 miliar. Oleh karenanya, ia menyebut korupsi di DJP Kemenkeu sudah menjadi penyakit yang kronis.
"Kita perlu mempertanyakan bagaimana sistem pengawasan yang sudah mereka bangun. Apakah sistem itu sudah mampu membendung praktik koruptif atau belum?" ujar Egi kepada Media Indonesia, Jumat (5/3).
Baca juga : Regulasi Masih Berikan Celah Suap Pajak
"Jangan sampai kita hanya menimpalkan permasalahan ke oknum," sambungnya.
Menurut Egi, kasus korupsi yang terjadi di DJP Kemenkeu menunjukkan adanya kongkalingkong antara petugas pajak dan pihak swasta. Misalnya, suap dari perusahaan yang berujuan untuk menurunkan pendapatan korporasi.
"Supaya perusahannya bisa membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya," pungkasnya. (OL-7)
Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Utara.
Tim penyidik lembaga antirasuah juga memanggil dua pejabat aktif dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD bukanlah solusi untuk menekan ongkos politik. Menurutnya, mekanisme tersebut justru berpotensi memperparah praktik suap.
Asep mengatakan, uang itu diterima Ade Kuswara sepanjang 2025. KPK menyebut dana itu diberikan sejumlah pihak yang belum bisa dirinci nama-namanya.
KPK membeberkan pola penyalahgunaan kedekatan keluarga dalam perkara dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kini semakin sulit disusupi praktik suap.
Struktur birokrasi yang ada saat ini terlalu panjang, sehingga menciptakan celah penyimpangan yang kerap berulang.
KPK mengawali tahun 2026 dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan seorang pegawai Direktorat Jenderal Perpajakan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui layanan Kring Pajak mengingatkan kepada seluruh wajib pajak (WP) bahwa kode otorisasi atau sertifikat elektronik Coretax memiliki masa berlaku.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) buka suara terkait penggeledahan rumah pejabat pajak oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Dari rencana semula 133 aset, berhasil disita 161 aset yang dimiliki oleh 125 wajib pajak (WP) dengan total tunggakan sebesar Rp411.365.142.531.
Ditjen Pajak dan Satgassus OPN telah melakukan pertemuan dan membahas ihwal kerja sama serta kolaborasi untuk memperkuat penerimaan pajak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved