Jumat 05 Maret 2021, 19:23 WIB

Suap Pajak, ICW Soroti Pengawasan Kemenkeu

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Suap Pajak, ICW Soroti Pengawasan Kemenkeu

Antara/M.Risyal Hidahayt
Warga melakukan pendaftaran untuk melaporkan SPT

 

PENELITI Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayoga menyoroti lemahnya sistem pengawasan di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikannya menyusul penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas duguaan suap yang melibatkan petugas pajak. 

Pasalnya, praktik rasuah yang dilakukan wajib pajak ke petugas pajak kerap terjadi. ICW sendiri menemukan setidaknya 13 kasus korupsi perpajakan selama 2005-2019. Total suap dari belasan kasus itu pun mencapai Rp160 miliar. Oleh karenanya, ia menyebut korupsi di DJP Kemenkeu sudah menjadi penyakit yang kronis.

"Kita perlu mempertanyakan bagaimana sistem pengawasan yang sudah mereka bangun. Apakah sistem itu sudah mampu membendung praktik koruptif atau belum?" ujar Egi kepada Media Indonesia, Jumat (5/3).

Baca juga : Regulasi Masih Berikan Celah Suap Pajak

"Jangan sampai kita hanya menimpalkan permasalahan ke oknum," sambungnya.

Menurut Egi, kasus korupsi yang terjadi di DJP Kemenkeu menunjukkan adanya kongkalingkong antara petugas pajak dan pihak swasta. Misalnya, suap dari perusahaan yang berujuan untuk menurunkan pendapatan korporasi. 

"Supaya perusahannya bisa membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya," pungkasnya. (OL-7)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Teror Mencuat, Perpres RAN PE Mendesak Dijalankan

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 12 April 2021, 10:01 WIB
Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur mengatakan banyak regulasi selama ini  memiliki kelemahan. Seperti Perpes RAN PE secara...
ANTARA

OTK Bakar Heli di Apron Bandara Ilaga Papua

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 12 April 2021, 08:39 WIB
Sebuah helikopter dibakar oleh orang tak dikenal saat parkir di Apron Bandara Ilaga, Kabupaten Puncak, Minggu (11/4)...
ANTARA/PRASETIA FAUZANI

DPR akan Dukung Kebijakan untuk Mendapatkan Vaksin

👤Budi Ernanto 🕔Senin 12 April 2021, 05:35 WIB
Vaksin merupakan barang publik sehingga tidak boleh ada pembatasan terhadap produksi dan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Modal Bikin Bank Baru kian Besar

 Di ketentuan RPOJK Bank Umum, bagi perbankan yang baru mau berdiri, diwajibkan memenuhi modal inti Rp10 triliun, termasuk untuk pendirian bank digital.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya