Penguatan Internal Jadi Prioritas DJP Hadapi Tantangan Pajak

DIREKTUR Eksekutif IEF Research Institute, Ariawan Rahmat menekankan di tengah berbagai tantangan pajak yang ada, langkah pertama yang mesti dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah membangun kohesi dan soliditas internal. Hal ini menjadi penting mengingat DJP baru saja mengalami pergantian kepemimpinan dengan ditunjuknya Bimo Wijayanto sebagai direktur jenderal pajak yang baru.

Menurut Ariawan, tugas utama yang harus segera diselesaikan oleh DJP di bawah kepemimpinan Bimo adalah memastikan tidak adanya fragmentasi maupun ego sektoral di dalam tubuh DJP.

"Koordinasi solid, efisiensi kerja, serta peningkatan moral dan motivasi para pegawai sangat bergantung pada integrasi internal yang kuat," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (26/5).

Baca juga : KPK Periksa Eks Pejabat Pajak sebagai Tersangka Dugaan Gratifikasi Rp21,5 Miliar

Sebagai sosok berpengalaman lintas lembaga dan pernah tergabung dalam tim Center for Tax Analysis di bawah Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan DJP, kehadiran Bimo diharapkan mendapatkan dukungan penuh dari seluruh unit vertikal DJP.

“Saya berharap seluruh jajaran DJP dapat membangun chemistry yang baik dengan pimpinan baru," ucapnya. 

Ariawan berpandangan hambatan sektoral atau benturan ego antar unit hanya akan menghalangi terciptanya visi terpadu dan alur kerja yang efisien. Ketidakharmonisan internal semacam itu tidak hanya berdampak pada efektivitas operasional, tetapi juga menurunkan moral dan motivasi yang pada akhirnya memengaruhi kinerja DJP secara kolektif.

Baca juga : M Haniv Bungkam Seusai Diperiksa KPK

Lebih lanjut, Ariawan berharap seluruh unit DJP semakin solid dan kohesif dalam melakukan penguatan internal serta membangun budaya kolaborasi. Hal ini sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan dan mencapai target-target DJP ke depan.

Dia juga menilai momentum pergantian kepemimpinan ini seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Menurutnya, dukungan dari pihak eksternal perlu dibangun melalui kemitraan aktif dengan asosiasi profesi, akademisi, serta pelaku dunia usaha.

Ariawan menegaskan kebijakan perpajakan yang tepat sasaran tidak bisa hanya lahir dari internal birokrasi. Kompleksitas ekonomi digital, kerumitan administrasi sektor informal, serta dinamika pelaku usaha membutuhkan pendekatan dialogis yang berkelanjutan. 

Kolaborasi aktif dengan asosiasi pengusaha, konsultan pajak, dan akademisi juga dinilai menjadi kebutuhan strategis. Keterlibatan mereka sejak tahap perumusan kebijakan akan memperkuat legitimasi publik dan menekan potensi resistensi. (E-4)