Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyetoran uang denda maupun uang pengganti dari lima terpidana korupsi. Total uang yang masuk ke kas negara mencapai Rp700 juta lebih. Plt juru bicara KPK Ali Fikri menyebut hal tersebut sebagai komitmen lembaga antirasuah untuk tetap memberikan pemasukan bagi negara.
"Sebagai komitmen untuk tetap memberikan pemasukan bagi negara dari aset recovery tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang ditangani oleh KPK," jelasnya melalui keterangan tertulis, Jumat (5/4).
Ali Fikri memaparkan uang tersebut berasal dari denda Kurnia Alexander Muskitta (kasus suap Krakatau Steel), Radian Azhar (kasus suap Kalapas Sukamiskin), Indung Andriani (kass suap ke Bowo Sidik), Ahmad Yani (mantan Bupati Muara Enim), dan Ramlan Suryadi (suap proyek PU-Pera di Muara Enim).
Uang yang dimasukan ke kas negara dari Muskitta adalah pembayaran denda sebesar Rp50 juta. Hukuman tersebut didasarkan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 79/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 11 November 2019.
Sejumlah Rp50 juta berasal dari Radian berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Bandung No. 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg tanggal 23 September 2020. Ketiga, pembayaran denda dari Indung sejumlah Rp200 juta berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1744/Pid.Sus/2020 tanggal 14 Juli 2020.
Empat, cicilan uang pengganti dari Ahmad Yani sejumlah Rp100 juta berdasarkan putusan MA No. 256/Pid.Sus/2021 tanggal 26 Januari 2021. Terakhir, cicilan uang pengganti dari Ramlan sebesar Rp302.675.000 berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Palembang No. 18/Pid.Sus- TPK/2020/PN.Plg tanggal 19 Januari 2021. (Tri/OL-09)
ALIRAN dana terhadap terduga korupsi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, sebesar Rp3 miliar untuk renovasi rumah perlu ditelusuri sebagai tppu
Tim jaksa penyidik Kejari Kota Bandung menyatakan bahwa proses penyidikan umum telah ditingkatkan ke tahap penyidikan khusus setelah ditemukan dua alat bukti yang sah dan cukup.
Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
Warga Pati juga berencana menggelar aksi demontrasi di depan Gedung Merah Putih di Jakarta pada 3-4 September mendatang.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Hidupkan kembali pengetatan remisi seperti PP 99. Terdapat dugaan adanya praktik jual-beli remisi. Sanksi pidana bagi Setnov cerminkan ketidakadilan.
Setyo menyebut meladeni bantahan Noel tidak penting dalam penanganan perkara. Pencarian bukti untuk memastikan kasus pemerasan ini bisa dibawa ke persidangan dinilai lebih penting.
Tersangka itu mengaku cuma memiliki satu mobil yakni Mitsubishi Pajero senilai Rp75,2 juta. Data lain yang dicatatkan yakni kas dan setara kas senilai Rp2,2 miliar.
KPK akan melakukan penelusuran aset untuk mencari barang yang diduga berkaitan dengan perkara, dan masih disembunyikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved