Rabu 03 Maret 2021, 20:38 WIB

Penyidik KPK Geledah Kantor Gubernur Sulsel Enam Jam

Lina Herlina | Politik dan Hukum
Penyidik KPK Geledah Kantor Gubernur Sulsel Enam Jam

MI/Lina Herlina.
KPK menggeledah Kantor Gubernur Sulsel.

 

TIM penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah tiga hari berada di Kota Makassar. Pada Rabu (3/3) KPK kembali melakukan penggeledahan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumohardjo, dan rumah Agung Sucipto selaku Direktur PT Agung Perdana Bulukumba di Jalan Cempaka, Makassar.

Tim penyidik KPK berada di Kantor Gubernur Sulsel sekitar enam jam. Mereka melakukan penggeledahan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Biro Ekonomi Provinsi Sulsel. Tim mengangkut tiga koper dari tempat tersebut.

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dari hasil penggeledahan di dua lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan barang bukti di antaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara yang melibatkan Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah.

"Selanjutnya bukti ini akan divalidasi dan dianalisa untuk dilakukan penyitaan untuk menjadi kelengkapan berkas perkara penyidikan," kata Ali Fikri dalam pesannya, Rabu (3/3).

 

Sebelumnya, dua hari berturut-turut penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di Rumah Dinas Gubernur Sulsel, Jalan Jenderal Sudirman, Rumah Dinas Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Sulsel, Jalan Letjen Hertasning, Kantor Dinas PUTR, Jalan AP Pettarani, dan Rumah pribadi Nurdin Abdullah di Kompleks Perumahan Dosen Unhas Tamalanrea, Makassar.

Penggeledahan tersebut merupakan tindak lanjut dari kasus dugaan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulsel tahun anggaran 2020-2021. Tersangkanya ialah Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Sekdis PUTR Sulsel Edy Rahmat dan Agung Sucipto, Direktur PT Agung Perdana Bulukumba.

Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman saat dimintai keterangannya tentang penggeledahan di kantornya mengatakan itu tidak menjadi masalah. "Kami harus menghormati kinerja aparat penegak hukum," katanya singkat.

Kepala Dinas PUTR Sulsel Rudy Djamaluddin hingga saat ini belum memberi keterangan sama sekali. Saat ditemui oleh sejumlah jurnalis pada acara Forum OPD PUTR dalam salah satu hotel di Jalan Andi Djemma, Rudy menghindar bahkan sempat dikejar-kejar dengan sejumlah jurnalis. (OL-14)

Baca Juga

DOK DPR RI

Puan Maharani: Musuhi Virusnya, Bukan Orangnya

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 25 Juli 2021, 22:06 WIB
Puan mengimbau masyarakat menggunakan cara-cara persuasif kepada pasien Covid-19 di lingkungannya, yang dinilai melanggar protokol...
DOK DPR RI

Wakil Ketua Komisi VI: Ini Sudah Titik Nadir, Menperin harus Segera Cabut Izin PT KTM

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 25 Juli 2021, 13:39 WIB
DPP APTRI menyatakan sikap dan permohonan kepada Menteri Perindustrian untuk mencabut izin usaha PT KTM dengan empat...
medcom.id

Kepala Daerah Diminta Percepat Pencairan Insentif Nakes

👤Putra Ananda 🕔Minggu 25 Juli 2021, 12:30 WIB
Insentif nakes harus segera disalurkan karena itu menjadi hak mereka danbisa menjaga semangat mereka dalam melakukan pelayanan di masa...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Dunia Usaha Jangan Menyerah

BADAI covid-19 kembali menerpa Indonesia. Sapuan gelombang kedua itu otomatis membuat berbagai rencana yang telah disusun harus dihitung ulang.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya