Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
TIM penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah tiga hari berada di Kota Makassar. Pada Rabu (3/3) KPK kembali melakukan penggeledahan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumohardjo, dan rumah Agung Sucipto selaku Direktur PT Agung Perdana Bulukumba di Jalan Cempaka, Makassar.
Tim penyidik KPK berada di Kantor Gubernur Sulsel sekitar enam jam. Mereka melakukan penggeledahan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Biro Ekonomi Provinsi Sulsel. Tim mengangkut tiga koper dari tempat tersebut.
Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dari hasil penggeledahan di dua lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan barang bukti di antaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara yang melibatkan Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah.
"Selanjutnya bukti ini akan divalidasi dan dianalisa untuk dilakukan penyitaan untuk menjadi kelengkapan berkas perkara penyidikan," kata Ali Fikri dalam pesannya, Rabu (3/3).
Sebelumnya, dua hari berturut-turut penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di Rumah Dinas Gubernur Sulsel, Jalan Jenderal Sudirman, Rumah Dinas Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Sulsel, Jalan Letjen Hertasning, Kantor Dinas PUTR, Jalan AP Pettarani, dan Rumah pribadi Nurdin Abdullah di Kompleks Perumahan Dosen Unhas Tamalanrea, Makassar.
Penggeledahan tersebut merupakan tindak lanjut dari kasus dugaan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulsel tahun anggaran 2020-2021. Tersangkanya ialah Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Sekdis PUTR Sulsel Edy Rahmat dan Agung Sucipto, Direktur PT Agung Perdana Bulukumba.
Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman saat dimintai keterangannya tentang penggeledahan di kantornya mengatakan itu tidak menjadi masalah. "Kami harus menghormati kinerja aparat penegak hukum," katanya singkat.
Kepala Dinas PUTR Sulsel Rudy Djamaluddin hingga saat ini belum memberi keterangan sama sekali. Saat ditemui oleh sejumlah jurnalis pada acara Forum OPD PUTR dalam salah satu hotel di Jalan Andi Djemma, Rudy menghindar bahkan sempat dikejar-kejar dengan sejumlah jurnalis. (OL-14)
Menurut Maqdir, tidak ada alasan rasional yang membenarkan upaya penyidik KPK kembali menahan kliennya tersebut.
KPK merespons pernyataan Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, yang menyatakan siap dipanggil sebagai saksi dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara.
Penangkapan dan penahanan terhadap Nurhadi dilakukan KPK pada Minggu (29/6) dini hari.
KOORDINATOR Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengancam akan menggugat praperadilan KPK jika tidak memanggil Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
BANK-bank yang mayoritas kepemilikan sahamnya oleh asing akan diwajibkan membangun pusat data di Indonesia
PEMERINTAH Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan (Sulsel), resmi memberlakukan jam malam bagi seluruh pelajar.
SEBANYAK 27 unit Bus Trans Sulsel (Sulawesi Selatan) dari DAMRI (Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia) akan dioperasikan oleh Pemprov Sulsel, pada Selasa 9 Juli 2025 mendatang
Jelajahi profil Sulawesi Selatan: daftar kabupaten, suku utama seperti Bugis dan Makassar, serta jumlah penduduk terbaru.
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, upaya pembangunan dan pelestarian alam bisa dijalankan dengan bersamaan dan bertanggung jawab.
Tanaman air invasif Lukut, meskipun bukan asli dari danau-danau ultra-oligotrofik di Sulawesi, telah menyebar dengan cepat dan berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem perairan.
Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Juni 2025 dan tertuang dalam surat resmi Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, yang ditujukan kepada seluruh kepala perangkat daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved