Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
WAKIL Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus AMI mendukung keinginan warga terdampak bencana pergerakan tanah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat untuk direlokasi.
Pasalnya dampak bencana itu sangat menghawatirkan keselamatan warga setempat. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bencana pergerakan tanah ini berdampak kepada 129 rumah dan ratusan jiwa.
“Kementerian PU saya minta untuk segera menangani. Serta semua pihak yang terkait dengan legalitas,” kata Gus AMI saat berkunjung ke Desa Cijangkar, Nyalindung, Sukabumi, Jumat (19/2).
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mendukung aspirasi masyarakat yang ingin mendapatkan ganti sebidang tanah sebanding dengan luas tanah yang mereka miliki di Sukabumi.
Warga sebelumnya berkeinginan mendapatkan relokasi tanah atau lahan 1 banding 1 dari pemerintah. Kendati demikian, keinginan tersebut memerlukan kajian mendalam dari pihak-pihak terkait.
“(Warga ingin relokasi 1 banding 1) saya kira bisa, tanah PTP saya kira bisa. Memang itu kan penyesuaian dengan keadaan, (tapi) seharusnya bisa diusahakan semaksimal mungkin,” tutur Gus AMI.
Mengingat pandemi hingga kini belum berakhir, Ketua Tim Pengawasan Penanganan Covid-19 DPR RI ini berpesan agar warga tetap menjaga kesehatan di tengah rundungan bencana yang menimpa mereka.
“Kepada seluruh masyarakat tetap jaga kesehatan bahagia supaya tidak bangak penyakit sabar dan hotong royong harus terjaga, terutama protokol kesehayan harus terus terjaga,” tutup Gus AMI.
Sebelumnya, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) merekomendasikan masyarakat terdampak bencana Pergerakan Tanah di Kecamatan Nyalindung dan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi untuk direlokasi. Pasalnya, dua daerah yang terkena bencana itu, potensi pergerakan tanahnya dalam kategori menengah sampai tinggi. (RO/OL-09)
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
KETUA BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa Ketua DPR Puan Maharani mengirim surat resmi kepada PBB untuk mendesak pembukaan blokade Gaza.
MPLS tahun akademik 2025/2026 di sekolah rakyat tersebut diikuti oleh 100 siswa jenjang SMP dan SMA. Mereka akan mengikuti MPLS selama dua minggu ke depan.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerbitkan imbauan kepada bupati dan wali kota di wilayahnya untuk membebaskan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) perorangan
FORUM masyarakat makan bergizi gratis (FMMBG) Jawa Barat (Jabar) menemukan adanya dapur fiktif dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Diterbitkannya kebijakan pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sesuai konstitusi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
FORUM Sekolah Swasta menggugat Pemerintah Provinsi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke soal rimbongan belajar (rombel). Dedi Mulyadi menjawab gugatan tersebut
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved