MA Dukung Kebijakan Tilang Elektronik

Polri Diharapkan Lebih Humanis dan Lepaskan Budaya Kekuasaan

Sebagai hasil akhir, forum diskusi ini merumuskan sejumlah rekomendasi profesional yang akan disampaikan kepada pihak kepolisian terkait.

Terjerat Kasus Narkoba Eks Kapolres Bima AKBP Didik Dimutasi ke Yanma Polri

MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masuk dalam daftar 54 personel Polri yang dimutasi pada Februari 2026. Mutasi tersebut dilakukan di tengah proses pemberhentian tidak hormat

Ko Erwin, Bandar Narkoba yang Setor Uang ke Eks Kapolres Bima, Jadi DPO!

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.

Kontras Peringatkan Bahaya Pemolisian Politik

Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.

Kekerasan Berulang, Wakil Menteri HAM Dukung Bodycam bagi Anggota Polri

WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.

CSIS: Kultur Militeristik di Pendidikan Polri Jadi Akar Kekerasan Aparat

Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.

UU Mahkamah Agung Digugat, Anggaran Peradilan di Bawah Pemerintah Dipersoalkan

SIDANG gugatan terkait ketiadaan aturan mengenai kemandirian anggaran lembaga peradilan dalam UU MA digugat ke MK

Respons Tuntutan Perkara Pertamina, Febri Diansyah: Paradoks Penegakan Hukum

Praktisi hukum Febri Diansyah menyoroti tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun terhadap Kerry Riza dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina.

Sepanjang 2025, MA Jatuhkan Sanksi kepada 220 Hakim dan Aparatur Peradilan

Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi disiplin kepada ratusan hakim dan aparatur peradilan sepanjang 2025

OTT KPK di PN Depok, Mahkamah Agung Siapkan Pemberhentian Tidak Hormat

MA akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur PN Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua MA Tegaskan tak Ada Toleransi bagi Koruptor, Pengawasan Hakim akan Dievaluasi

MAHKAMAH Agung (MA) akan mengevaluasi sistem pengawasan hakim agar berjalan lebih efektif dan menegaskan tidak mentoleransi praktik korupsi di lingkungan peradilan. 

Pakar Hukum: Anggaran Elemen Kunci Independensi Peradilan

Pakar menyoroti praktik penganggaran MA dan Mahkamah Konstitusi MK yang hingga kini masih harus melalui proses negosiasi dan penelaahan substansi oleh Kementerian Keuangan.

NU dan NKRI: Menjaga Kalimatun Sawa di Tengah Kepungan Algoritma dan Pragmatisme

Pendidikan dalam Pasung Komodifikasi

Menakar Harga Beras dengan Tenaga Perempuan Buruh Tani

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia