Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin mendukung Polri untuk menerapkan kebijakan tilang elektronik. Guna memastikan kelancaran program tersebut, MA dan Polri siap membahas mekanisme lebih rinci.
"Kita berbicara masalah ke depan. Kita mendukung program yang akan dilaksanakan Polri," ujar Syarifuddin seusai menerima kunjungan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung MA, Selasa (2/2).
Menurutnya, salah satu program yang menjadi pembahasan dalam pertemuan ialah mekanisme sidang virtual untuk tilang elektronik. Polri dan MA akan membuat forum khusus untuk membahas mekanisme tersebut.
Baca juga: Bertemu Ketua MA, Kapolri Bahas Tilang Elektronik
Selain itu, isu lain yang mencuat dalam pertemuan, yakni pengamanan proses persidangan dan aplikasi perkara pidana. "Misalnya penahanan. Itu kan ada aplikasi yang sudah dibangun. Masing-masing kita ini memiliki kewajiban untuk menerapkan aplikasi itu. Baik di Polri maupun MA," imbuh Syarifuddin.
Dia pun berharap sinergi MA dan Polri semakin kuat. Serta, program bersama bisa terlaksana sesuai rencana. "Itu yang kita sinergikan untuk ke depan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.(OL-11)
Petugas kepolisian saat ini tetap disiagakan di lapangan untuk memantau pergerakan masyarakat, terutama di area aglomerasi dan kampung halaman.
Korlantas Polri resmi menghentikan one way nasional KM 414 hingga KM 70 pada Rabu (25/3) sore karena arus balik Lebaran 2026 mulai melandai.
Bareskrim Polri menangkap Direktur dan Manajer White Rabbit terkait dugaan peredaran narkoba sejak 2024. Polisi kini memburu aliran dana dan TPPU.
Pendaftaran Bintara Penerimaan Polri 2026 resmi dibuka dengan kuota 5.141 orang. Cek syarat, cara daftar online, dan batas waktu verifikasi hingga 30 Maret 2026!
Polri resmi buka pendaftaran Akpol, Bintara, dan Tamtama 2026 mulai 9-30 Maret. Cek syarat lengkap, kuota 6.900 orang, dan cara daftar di sini!
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak aparat kepolisian untuk mempercepat respons terhadap laporan masyarakat guna mencegah meluasnya aksi main hakim sendiri.
Mahkamah Agung resmi melantik Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031. Simak daftar lengkap nama pejabat baru OJK
Mahkamah Agung (MA) resmi menolak kasasi Google LLC. Google wajib bayar denda Rp202,5 Miliar terkait monopoli Google Play Billing System di Indonesia.
SIDANG gugatan terkait ketiadaan aturan mengenai kemandirian anggaran lembaga peradilan dalam UU MA digugat ke MK
Praktisi hukum Febri Diansyah menyoroti tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun terhadap Kerry Riza dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina.
Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi disiplin kepada ratusan hakim dan aparatur peradilan sepanjang 2025
MA akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur PN Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved