KPK Dalami Sepeda Brompton dan Aliran Korupsi Bansos

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami pemberian barang mewah dan aliran uang hasil dalam rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Temuan ini terungkap melalui reka ulang atau rekonstruksi dengan 15 adegan dan menghadirkan tiga tersangka, mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta pihak swasta Harry Van Sidabuke.

Dalam rekonstruksi itu terungkap Harry Van Sidabuke diduga memberikan uang Rp1,53 miliar kepada mantan Wakil Ketua Komisi VIII yang saat ini menjabat Anggota Komisi II DPR RI asal PDIP, Ihsan Yunus lewat Agustri Yogasmara alias Yogas.

Sekretaris Umum Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jakarta Pusat periode 2017-2020 ini juga memberikan dua sepeda mewah merk Brompton kepada Ihsan lewat Yogas.

"Terkait dengan apakah peristiwa dugaan adanya pemberian uang atau barang dari tersangka kepada pihak-pihak lain sebagaimana adegan dalam rekonstruksi teresebut merupakan suap? tentu perlu dikonfirmasi lebih lanjut dengan saksi-saksi dan alat bukti di samping itu perlu pendalaman pula terkait maksud dari dugaan pemberian tersebut," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jakarta, Senin (1/2).

Ali mengatakan perkara ini memungkinkan adanya tersangka baru dalam kasus ini. Syaratnya ketika KPK menemukan bukti permulaan yang cukup bahwa pemberian itu merupakan tindak pidana korupsi.

"Prinsipnya apabila dalam proses penyidikan perkara ini ditemukan setidaknya dua bukti permulaan yang cukup keterlibatan pihak lain tentu KPK dapat menetapkan pihak tersebut sebagai tersangka," pungkasnya.

Rekonstruksi juga mengungkap Harry mengisi sebuah gitar akustik dengan uang sebanyak Rp150 juta. Harry sempat mendatangi sebuah ruangan di sekretariat lantai 5 Gedung Kemensos dan membawa uang Rp200 juta.

Selain itu, Harry dengan tersangka Matheus Joko Santoso sempat bernyanyi di Karaoke Raia, Jakarta, pada Oktober 2020. Di tempat hiburan tersebut, keduanya menghabiskan uang Rp50 juta.

Lalu, Harry kembali bertemu dengan Matheus di lantai 5 Gedung Kementerian Sosial di bulan yang sama. Harry menyerahkan Rp200 juta ke Matheus sebagai pembayaran suap tahap kesepuluh.

Rekonstruksi kasus ini yang digelar di Gedung KPK lama atau Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC), Jakarta, Senin (1/2). Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Juliari P. Batubara selaku Mensos bersama Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemsos serta dua pihak swasta bernama Ardian I.M dan Harry Sidabuke sebagai tersangka kasus dugaan suap bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Juliari dan dua anak buahnya diduga menerima suap senilai sekitar Rp 17 miliar secara bertahap dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemsos dalam pengadaan paket bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Kasus ini bermula dari pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kemensos 2020 dengan nilai sekitar Rp5,9 triliun dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dengan dua periode.

Juliari selaku Menteri Sosial menujuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan. Diduga disepakati adanya "fee" dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemensos melalui Matheus Joko Santoso.

Fee untuk setiap paket bansos disepakati oleh Matheus dan Adi Wahyono sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bansos.

Matheus dan Adi pada Mei 2020 sampai dengan November 2020 membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya Ardian IM, Harry Sidabuke dan juga PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga milik Matheus. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi Wahyono.

Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari Batubara melalui Adi dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar.

Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy N, selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari.

Untuk periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul uang "fee" dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari. (Cah/OL-09)