Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
BARESKRIM Polri pasti menindaklanjuti rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait tewasnya anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI). Hal itu menanggapi pernyataan calon Kapolri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mengatakan akan menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM tersebut.
"Rekomendasi pasti ditindaklanjuti," papar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi kepada Media Indonesia, Kamis (21/1). Meski begitu, Andi menyebut pihaknya masih belum menerima surat rekomendasi tersebut.
"Penyidik belum terima (rekomendasi dari Komnas HAM)," ungkapnya. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis membentuk tim khusus yang terdiri dari Bareskrim, Divpropam, dan Div Hukum Polri untuk merespons temuan Komnas HAM terkait tewasnya enam anggota Laskar FPI di Km 50 Tol Jakarta-Cikampek.
Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyebut nanti tim khusus tersebut akan melakukan penilaian terkait administrasi dan tindakan yang dilakukan penyidik dalam mengusut insiden tersebut.
"Polri kan juga sedang proses sidik kasus penyerangan terhadap petugas Polri. Tim gabungan akan asesmen berkaitan dengan administrasi dan tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan kasus tersebut," ujar Argo, Sabtu (9/1). (OL-14)
Polri menyatakan akan mendalami polemik terkait penetapan Nabilah O’Brien, pemilik rumah makan Bibi Kelinci, sebagai tersangka.
Sebagai hasil akhir, forum diskusi ini merumuskan sejumlah rekomendasi profesional yang akan disampaikan kepada pihak kepolisian terkait.
MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masuk dalam daftar 54 personel Polri yang dimutasi pada Februari 2026. Mutasi tersebut dilakukan di tengah proses pemberhentian tidak hormat
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah tegaskan sanksi PTDH bagi oknum Brimob penganiaya siswa di Tual tidak cukup. Komnas HAM segera turun lapangan kawal proses pidana.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
Dampak penembakan ini telah meluas hingga melumpuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat.
Dalam koridor pembatasan HAM, tidak ada alasan untuk kepentingan nasional.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa sinergi antarlembaga merupakan kunci utama agar setiap kasus yang menimpa insan pers dapat diselesaikan secara berkeadilan.
Komnas HAM memastikan penilaian kepatuhan HAM ini akan diperluas ke berbagai wilayah lainnya guna memperkuat akuntabilitas nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved