Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
BARESKRIM Polri pasti menindaklanjuti rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait tewasnya anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI). Hal itu menanggapi pernyataan calon Kapolri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mengatakan akan menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM tersebut.
"Rekomendasi pasti ditindaklanjuti," papar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi kepada Media Indonesia, Kamis (21/1). Meski begitu, Andi menyebut pihaknya masih belum menerima surat rekomendasi tersebut.
"Penyidik belum terima (rekomendasi dari Komnas HAM)," ungkapnya. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis membentuk tim khusus yang terdiri dari Bareskrim, Divpropam, dan Div Hukum Polri untuk merespons temuan Komnas HAM terkait tewasnya enam anggota Laskar FPI di Km 50 Tol Jakarta-Cikampek.
Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyebut nanti tim khusus tersebut akan melakukan penilaian terkait administrasi dan tindakan yang dilakukan penyidik dalam mengusut insiden tersebut.
"Polri kan juga sedang proses sidik kasus penyerangan terhadap petugas Polri. Tim gabungan akan asesmen berkaitan dengan administrasi dan tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan kasus tersebut," ujar Argo, Sabtu (9/1). (OL-14)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Dalam koridor pembatasan HAM, tidak ada alasan untuk kepentingan nasional.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa sinergi antarlembaga merupakan kunci utama agar setiap kasus yang menimpa insan pers dapat diselesaikan secara berkeadilan.
Komnas HAM memastikan penilaian kepatuhan HAM ini akan diperluas ke berbagai wilayah lainnya guna memperkuat akuntabilitas nasional.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan pada Senin pagi ini, ada 60 perwakilan keluarga korban yang mengadukan dugaan penyiksaan itu ke pihaknya.
Anis menyebut bahwa penilaian tersebut menggunakan indikator internasional PBB yang telah disesuaikan dengan konteks Indonesia dengan menggunakan 4 pendekatan hak.
SETIAP tanggal 10 Desember, dunia memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai momentum refleksi dan penguatan komitmen terhadap martabat manusia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved