Headline

Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.

Fokus

Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.

Sidang Gratifikasi Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Digelar

Candra Yuri Nuralam
20/1/2021 06:27
Sidang Gratifikasi Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Digelar
Tersangka mantan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Subang Heri Tantan Sumaryana.(MI/ADAM DWI )

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas kasus rasuah yang dilakukan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang 2012-2016, Heri Tantan Sumaryana. Dia akan segera diadili dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi.

"Tim jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK Agung Satrio Wibowo telah melimpahkan berkas perkara terdakwa Heri Tantan Sumaryana ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (19/1).

Ali mengatakan penahanan Heri sekarang jadi kewenangan Pengadilan Negeri Tipikor Bandung. Dia, saat ini, ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung.

Baca juga: Enam Tahanan KPK di Wisma Atlet Kembali ke Rutan

"Selanjutnya menunggu penetapan penunjukan majelis hakim yang nantinya akan memimpin persidangan dan penetapan jadwal persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan," ujar Ali.

Heri terjerat kasus dugaan gratifikasi bersama mantan Bupati Subang Ojang Sohandi. Dia ditahan pada 10 September 2020.

Heri menjadi tersangka pada Oktober 2019. Ia diduga menjadi penadah uang gratifikasi yang diperintahkan Ojang.

Ojang memerintahkan Heri mengumpulkan uang dari calon peserta yang akan mengikuti seleksi tes pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Subang dari pegawai kategori 2 (K2). Total uang dikumpulkan sejak 2013-2015 mencapai Rp20 miliar.

Heri disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (OL-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya