Jumat 15 Januari 2021, 04:10 WIB

PPATK Diminta Ikut Kawal Bansos

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
PPATK Diminta Ikut Kawal Bansos

ANTARA FOTO/HO/Setpres-Lukas
Presiden Joko Widodo.

 

PRESIDEN Joko Widodo meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk ikut mengawal program-program strategis pemerintah, terutama yang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial dan stimulus ekonomi.

Permintaan itu disampaikan bukan tanpa alasan. Dana yang begitu besar yang digelontorkan untuk program-program strategis tentu memunculkan peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran. "Saya minta PPATK ikut mengawal dan ikut melakukan pengawasan melekat atas penyaluran bantuan sosial itu," ujar Jokowi dalam Koordinasi Tahunan Mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) 2021, kemarin.

PPATK diminta berperan lebih besar dalam mendukung pencegahan aksi-aksi korupsi di lingkungan pemerintahan mengingat saat ini tindak pidana korupsi semakin beragam dan canggih. "PPATK perlu membantu mengawal pengisian jabatan-jabatan strategis dengan aktif melakukan penelusuran rekam jejak calon pejabat publik. PPATK harus bisa memastikan rekam jejak transaksi keuangan yang bersih," jelas Presiden.

 

Dugaan pungli

Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) mengatakan ada dugaan pungli penyaluran bantuan sosial tunai (BST) di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. "Dugaan ini berdasar laporan masyarakat dan masih kami selidiki," ujar Sekjen SPRI, Dika Moehammad, kemarin.

SPRI mendorong adanya penguatan pencegahan praktik pungli dalam penyaluran bantuan sosial. Caranya, informasi program harus dibuka luas untuk warga, khususnya penerima. “Penerima juga tidak perlu memberi uang kepada penyelenggara. Ada budaya memberi di kalangan warga bawah sebagai ucapan terima kasih,” ujarnya.

Selain itu, perlu ada sarana pengaduan yang efektif, mudah diakses, dan cepat merespons laporan pengaduan warga. “Sebagian besar warga belum mengetahui ke mana harus melapor bila ada pungli,” jelasnya.

Upaya terakhir, perlu ada peningkatan pengawasan terhadap perangkat pelaksana. "Jika ada RT/RW dan oknum kelurahan yang nakal, harus ditindak," ujar Dika.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemarin sempat meninjau pelaksanaan penyaluran BST. Ia menilai distribusi bantuan dampak pandemi berjalan baik. Harapannya, para penerima BST menggunakan dana bantuan dengan bijak dan memprioritaskan kebutuhan keluarga. (Pra/Hld/X-11)

Baca Juga

MI/MOHAMAD IRFAN

Rutan KPK Diklaim Paling Manusiawi di Tengah Pandemi Covid-19

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Rabu 27 Januari 2021, 07:13 WIB
Makanannya pun dijamin sehat oleh dokter. Para tahanan kasus rasuah itu sehari makan tiga...
ANTARA/M Risyal Hidayat

Hiendra Soenjoto Bacakan Eksepsi Hari Ini

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Rabu 27 Januari 2021, 06:37 WIB
KPK mendakwa Hiendra Soenjoto dengan tuduhan menyuap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi lebih dari Rp45...
Antara

Haris Azhar: Berantas Ekstremisme Bukan dengan Menghakimi Ideologi

👤Insi Nantika Jelita 🕔Rabu 27 Januari 2021, 01:23 WIB
Menurutnya, dalam keadaan sulit atau terdesak akibat kondisi ekonomi, seseorang bisa bertindak...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya