Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
PRESIDEN Joko Widodo meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk ikut mengawal program-program strategis pemerintah, terutama yang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial dan stimulus ekonomi.
Permintaan itu disampaikan bukan tanpa alasan. Dana yang begitu besar yang digelontorkan untuk program-program strategis tentu memunculkan peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran. "Saya minta PPATK ikut mengawal dan ikut melakukan pengawasan melekat atas penyaluran bantuan sosial itu," ujar Jokowi dalam Koordinasi Tahunan Mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) 2021, kemarin.
PPATK diminta berperan lebih besar dalam mendukung pencegahan aksi-aksi korupsi di lingkungan pemerintahan mengingat saat ini tindak pidana korupsi semakin beragam dan canggih. "PPATK perlu membantu mengawal pengisian jabatan-jabatan strategis dengan aktif melakukan penelusuran rekam jejak calon pejabat publik. PPATK harus bisa memastikan rekam jejak transaksi keuangan yang bersih," jelas Presiden.
Dugaan pungli
Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) mengatakan ada dugaan pungli penyaluran bantuan sosial tunai (BST) di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. "Dugaan ini berdasar laporan masyarakat dan masih kami selidiki," ujar Sekjen SPRI, Dika Moehammad, kemarin.
SPRI mendorong adanya penguatan pencegahan praktik pungli dalam penyaluran bantuan sosial. Caranya, informasi program harus dibuka luas untuk warga, khususnya penerima. “Penerima juga tidak perlu memberi uang kepada penyelenggara. Ada budaya memberi di kalangan warga bawah sebagai ucapan terima kasih,” ujarnya.
Selain itu, perlu ada sarana pengaduan yang efektif, mudah diakses, dan cepat merespons laporan pengaduan warga. “Sebagian besar warga belum mengetahui ke mana harus melapor bila ada pungli,” jelasnya.
Upaya terakhir, perlu ada peningkatan pengawasan terhadap perangkat pelaksana. "Jika ada RT/RW dan oknum kelurahan yang nakal, harus ditindak," ujar Dika.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemarin sempat meninjau pelaksanaan penyaluran BST. Ia menilai distribusi bantuan dampak pandemi berjalan baik. Harapannya, para penerima BST menggunakan dana bantuan dengan bijak dan memprioritaskan kebutuhan keluarga. (Pra/Hld/X-11)
UNIVERSITAS Paramadina turut mempertanyakan angka pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2025 yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 5,12% (yoy).
Center of Economic and Law Studies (Celios) meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turut mengaudit data pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).
DATA Badan Pusat Statistik (BPS) belakangan ini dikritik dan menjadi diskursus di ruang publik. Itu karena angka-angka yang dirilis dianggap tidak mencerminkan realitas yang ada. Angka
Presiden rabowo Subianto menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,12% sebagai salah satu yang tertinggi di kawasan G20 maupun ASEAN.
Pemerintah provinsi sangat aktif dan peduli terhadap dunia usaha, bahkan turun langsung ke lapangan untuk memastikan sinergi berjalan.
Menteri Pariwisata menjelaskan perjalanan wisatawan nusantara pada kuartal kedua 2025 mencapai 331,37 juta perjalanan atau meningkat 22,32% dibandingkan kuartal kedua 2024.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap seluruh proses analisis atas rekening dormant.
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Kemensos menelusuri temuan penerima bansos yang terindikasi tidak wajar. Dalam data tersebut, sejumlah nama tercatat sebagai pegawai BUMN, dokter, hingga manajer perusahaan.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyarankan PPATK untuk bertindak tegas dengan memblokir rekening penerima bansos.
Rina (43), seorang pegawai swasta, tak pernah menyangka tabungan yang ia persiapkan demi pendidikan anaknya justru mendapatkan masalah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved