Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk ikut mengawal program-program strategis pemerintah, terutama yang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial dan stimulus ekonomi.
Permintaan itu disampaikan bukan tanpa alasan. Dana yang begitu besar yang digelontorkan untuk program-program strategis tentu memunculkan peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran. "Saya minta PPATK ikut mengawal dan ikut melakukan pengawasan melekat atas penyaluran bantuan sosial itu," ujar Jokowi dalam Koordinasi Tahunan Mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) 2021, kemarin.
PPATK diminta berperan lebih besar dalam mendukung pencegahan aksi-aksi korupsi di lingkungan pemerintahan mengingat saat ini tindak pidana korupsi semakin beragam dan canggih. "PPATK perlu membantu mengawal pengisian jabatan-jabatan strategis dengan aktif melakukan penelusuran rekam jejak calon pejabat publik. PPATK harus bisa memastikan rekam jejak transaksi keuangan yang bersih," jelas Presiden.
Dugaan pungli
Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) mengatakan ada dugaan pungli penyaluran bantuan sosial tunai (BST) di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. "Dugaan ini berdasar laporan masyarakat dan masih kami selidiki," ujar Sekjen SPRI, Dika Moehammad, kemarin.
SPRI mendorong adanya penguatan pencegahan praktik pungli dalam penyaluran bantuan sosial. Caranya, informasi program harus dibuka luas untuk warga, khususnya penerima. “Penerima juga tidak perlu memberi uang kepada penyelenggara. Ada budaya memberi di kalangan warga bawah sebagai ucapan terima kasih,” ujarnya.
Selain itu, perlu ada sarana pengaduan yang efektif, mudah diakses, dan cepat merespons laporan pengaduan warga. “Sebagian besar warga belum mengetahui ke mana harus melapor bila ada pungli,” jelasnya.
Upaya terakhir, perlu ada peningkatan pengawasan terhadap perangkat pelaksana. "Jika ada RT/RW dan oknum kelurahan yang nakal, harus ditindak," ujar Dika.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemarin sempat meninjau pelaksanaan penyaluran BST. Ia menilai distribusi bantuan dampak pandemi berjalan baik. Harapannya, para penerima BST menggunakan dana bantuan dengan bijak dan memprioritaskan kebutuhan keluarga. (Pra/Hld/X-11)
UBS menggelar UBS OneASEAN Summit untuk ke-14 kalinya dengan menghadirkan lebih dari 850 investor institusional, pembuat kebijakan, serta pemimpin industri dari berbagai negara.
Bank Indonesia (BI) mengapresiasi catatan surplus neraca perdagangan Indonesia pada Januari tahun ini.
Gubernur BI Perry Warjiyo proyeksikan pertumbuhan ekonomi RI triwulan I 2026 tetap kuat di tengah tantangan global. Simak faktor pendorong dan analisisnya.
Presiden Prabowo Subianto menjelaskan langkah pemerintah dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5% sekaligus mempercepat pembangunan konektivitas.
Pelajari cara menghitung pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan rumus PDB riil. Panduan lengkap beserta indikator dan contoh penghitungan mudah.
Transisi menuju ekonomi sirkular dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif, meningkatkan daya saing nasional, serta membantu pencapaian target Net Zero Emissions 2060.
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
PINTU mendorong dan menciptakan keamanan bertransaksi aset kripto.
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap data terkait aktivitas kejahatan keuangan berbasis lingkungan atau Green Financial Crime (GFC) di Indonesia.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Safaruddin, berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) khusus dengan tiga instansi penegak hukum guna menelusuri kejelasan tindak lanjut laporan dari PPATK.
Pernyataan PPATK yang menyebut di tahun 2025 untuk pertama kalinya Indonesia berhasil menekan angka judi online (Judol) dipertanyakan.
Sepanjang 2025, PPATK menerima 43 juta laporan dari pihak pelapor, meningkat 22,5% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 35,6 juta laporan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved