Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
PRESIDEN Joko Widodo meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk ikut mengawal program-program strategis pemerintah, terutama yang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial dan stimulus ekonomi.
Permintaan itu disampaikan bukan tanpa alasan. Dana yang begitu besar yang digelontorkan untuk program-program strategis tentu memunculkan peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran. "Saya minta PPATK ikut mengawal dan ikut melakukan pengawasan melekat atas penyaluran bantuan sosial itu," ujar Jokowi dalam Koordinasi Tahunan Mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) 2021, kemarin.
PPATK diminta berperan lebih besar dalam mendukung pencegahan aksi-aksi korupsi di lingkungan pemerintahan mengingat saat ini tindak pidana korupsi semakin beragam dan canggih. "PPATK perlu membantu mengawal pengisian jabatan-jabatan strategis dengan aktif melakukan penelusuran rekam jejak calon pejabat publik. PPATK harus bisa memastikan rekam jejak transaksi keuangan yang bersih," jelas Presiden.
Dugaan pungli
Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) mengatakan ada dugaan pungli penyaluran bantuan sosial tunai (BST) di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. "Dugaan ini berdasar laporan masyarakat dan masih kami selidiki," ujar Sekjen SPRI, Dika Moehammad, kemarin.
SPRI mendorong adanya penguatan pencegahan praktik pungli dalam penyaluran bantuan sosial. Caranya, informasi program harus dibuka luas untuk warga, khususnya penerima. “Penerima juga tidak perlu memberi uang kepada penyelenggara. Ada budaya memberi di kalangan warga bawah sebagai ucapan terima kasih,” ujarnya.
Selain itu, perlu ada sarana pengaduan yang efektif, mudah diakses, dan cepat merespons laporan pengaduan warga. “Sebagian besar warga belum mengetahui ke mana harus melapor bila ada pungli,” jelasnya.
Upaya terakhir, perlu ada peningkatan pengawasan terhadap perangkat pelaksana. "Jika ada RT/RW dan oknum kelurahan yang nakal, harus ditindak," ujar Dika.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemarin sempat meninjau pelaksanaan penyaluran BST. Ia menilai distribusi bantuan dampak pandemi berjalan baik. Harapannya, para penerima BST menggunakan dana bantuan dengan bijak dan memprioritaskan kebutuhan keluarga. (Pra/Hld/X-11)
ARAH pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai semakin suram. Indikator-indikator utama terus melemah, kebijakan publik dianggap belum efektif.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Langkah pemerintah melakukan deregulasi terkait impor dan kemudahan berusaha diapresiasi.
HIMPUNAN Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan perlunya langkah konkret untuk memperkuat ekosistem investasi kawasan industri di tengah target ambisius pemerintah
PENURUNAN tajam peringkat daya saing Indonesia dalam laporan IMD World Competitiveness Ranking 2025 tidak lepas dari merosotnya efisiensi pemerintah dan efisiensi bisnis.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Prabowo memanggil Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat Kamis (22/5). Salah satu topik yang dibahas soal kebijakan pemblokiran rekening dormant
Masyarakat dapat menghubungi PPATK untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait status rekeningnya.
Perputaran uang dari judi online (judol) di Indonesia bisa mencapai Rp150,36 triliun sepanjang 2025. Prediksi ini didasarkan pada data kuartal pertama (Januari–Maret) 2025,
PPATK mengungkapkan bahwa dari total 8,8 juta pemain judi online (judol) di Indonesia sepanjang 2024, sebanyak 3,8 juta di antaranya diketahui memiliki utang pinjaman.
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan telah terjadi penurunan drastis transaksi keuangan perjudian judi online (judol) mencapai lebih dari 80 persen.
SEBAGAI salah satu kejahatan lintas negara, praktik judi online (judol) di Indonesia membutuhkan penanganan secara komprehensif. Bank Indonesia harus lebih tegas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved