Kamis 14 Januari 2021, 12:46 WIB

KPK Dalami Pengumpulan Dana Pencalonan Wenny Saat Pilkada

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
KPK Dalami Pengumpulan Dana Pencalonan Wenny Saat Pilkada

MI/ ADAM DWI
Bupati Banggai Laut nonaktif Wenny Bukamo (rompi tahanan dan peci) menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kongkalikong pengumpulan dana untuk pencalonan mantan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Keterangan itu didapat dari wiraswasta John Robert alias Ungke yang diperiksa pada Rabu (13/1).

"Didalami pengetahuannya terkait dugaan adanya pertemuan pembahasan persiapan dana untuk pencalonan kembali tersangka WB (Wenny Bukamo) sebagai bupati," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri berdasarkan keterangan tertulis, Rabu (13/1).

Robert merupakan anggota tim sukses Wenny pada Pilkada 2020. Keterangannya penting untuk membongkar rasuah yang dilakukan Wenny.

Baca juga: KPK Panggil Sekjen Kemensos Hartono Laras

KPK juga memanggil Kepala bidang Cipta Karya Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Banggai Laut Ramli Hi Patta Ketua Pokja ULP Pemkab Banggai Laut Nasir Gobel, dan ibu rumah tangga Widiyawati, kemarin.

Ramli dan Nasir dimintai keterangan terkait prosedur lelang proyek di Kabupaten Banggai Laut.

Sementara itu, Widiyawati ditanyai tentang pengelolaan beberapa rekening milik tersangka sekaligus Direktur PT Raja Muda Indonesia Hengky Thiono.

Ali enggan membeberkan lebih rinci materi pemeriksaan mereka semua.

Wenny Bukamo ditangkap KPK, 3 Desember 2020 lalu. Uang Rp2 miliar dalam kardus menjadi barang bukti dari tangkap tangan itu.

Uang itu berasal dari beberapa kontraktor di Banggai Laut. KPK menduga uang itu dikumpulkan Wenny untuk serangan fajar saat pemilihan kepala daerah di wilayahnya.

Enam orang ditetapkan sebagai tersangka di kasus ini dengan tiga orang sebagai penerima. Tiga orang penerima yakni Wenny, orang kepercayaan Bupati, Recky Suhartono Godiman (RSG); dan Direktur PT Raja Muda Indonesia Hengky Thiono (HTO).

Kemudian tiga orang pemberi yakni Komisaris PT Bangun Bangkep Persada Hedy Thiono (HDO); Direktur PT Antamusa Karyatama Mandiri Dzufri Katili (DK); dan Direktur PT Andronika Putra Delta, Andreas Hongkoriwang (AHO).

Para penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara itu, para pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (OL-1)

Baca Juga

Antara

RUU Pemilu Perlu Tingkatkan Batas Sumbangan Kampanye

👤Tri Subarkah 🕔Minggu 24 Januari 2021, 22:30 WIB
Ia juga mendorong agar laporan dana kampanye diatur lebih ketat dengan dengan audit investigatif, transparan, dan...
Antara

Munarman FPI Berang ke PPATK, Ini Penyebabnya

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Minggu 24 Januari 2021, 20:06 WIB
“Memangnya kalau dari luar negeri itu otomatis bandit semua apa, koruptor semua apa? Seperti para elit di sini,”...
Antara

PPATK Sebut FPI Banyak Terima Dana dari Luar Negeri

👤Despian Nurhidayat 🕔Minggu 24 Januari 2021, 19:45 WIB
"Iya itu betul, tapi kan belum berarti bisa disimpulkan apa-apa. Transaksi ke luar negeri biasa juga dilakukan organisasi, individu,...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya