Pilih Kapolri, Jokowi Didesak Libatkan KPK hingga PPATK

INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Jokowi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menentukan calon Kepala Kepolisian RI (Kapolri). Selain itu, kelima calon Kapolri mesti mendapatkan kesempatan membeberkan agenda kerja.

"ICW mendesak agar Presiden Jokowi dapat memanfaatkan lembaga pengawas, seperti KPK, PPATK, dan Direktorat Jenderal Pajak untuk melihat rekam jejak dugaan adanya aliran transaksi tidak wajar dan kepatuhan pembayaran pajak sebelum mengirimkan nama calon Kapolri ke DPR," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Senin (11/1).

Baca juga: KPK Panggil Bupati Kaur Terkait Suap Izin Ekspor Benih Lobster

Menurut dia, Jokowi juga dapat membuka kanal masukan dari masyarakat terhadap nama-nama kandidat yang dikirimkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Nantinya masukan publik dapat dijadikan salah satu pertimbangan Jokowi untuk memutuskan nama yang disodorkan ke DPR.

"Hal ini penting agar proses seleksi calon Kapolri dapat ditempuh secara transparan, akuntabel, dan partisipatif," jelasnya.

Kurnia mengatakan Jokowi juga semestinya memasukkan variabel kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai syarat menjadi Kapolri. Tidak hanya patuh, akan tetapi juga benar dan jujur saat mengisi daftar kekayaan.

"Sebab ICW meyakini kepatuhan, kebenaran, dan kejujuran saat pelaporan LHKPN menjadi indikator utama untuk melihat integritas dari setiap kandidat pejabat publik, terlebih Kapolri," paparnya.

Bahkan, kata Kurnia, tak salah pula jika Jokowi meminta agar lima kandidat Kapolri yang dikirimkan oleh Kompolnas dapat memaparkan terlebih dahulu agenda reformasi kepolisian kepada publik. "Tujuannya supaya nantinya masyarakat dapat melihat sejauh mana kompetensi dari para kandidat," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui Kompolnas sudah menyerahkan lima nama calon pengganti Jenderal Pol Idham Azis kepada Presiden Jokowi. Kelimanya adalah Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar, dan Kepala Bareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Pol, Arief Sulistyanto, dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Pol Agus Andrianto. (OL-6)