Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
KOMISI Kepolisian Nasional (Kompolnas) akan mengirim surat rekomendasi nama calon Kapolri ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat. Ketua Kompolnas Mahfud MD menyebut pihaknya akan menyerahkan surat rekomendasi tersebut sebelum Jokowi menyerahkan nama calon Kapolri kepada DPR pada Senin (11/1).
“Dari Presiden ke DPR mungkin tanggal (11/1) sudah diserahkan. Namun, dari Kompolnas atau ke Kompolnas kan kapan-kapan, bisa besok, bisa tanggal (10/1), bisa tanggal (11/1) pagi,” ucap Mahfud yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tersebut, kemarin.
Selaku Ketua Kompolnas, Mahfud menyatakan namanama calon Kapolri yang beredar di media dan media sosial hanya spekulasi. Nama calon Kapolri fi nal baru akan diserahkan kepada Presiden dalam waktu dekat.
“Semua nama yang beredar adalah spekulasi. Finalnya diputuskan oleh Kompolnas untuk kemudian diserahkan kepada Presiden. Kemudian Presiden meminta pertimbangan ke DPR,” terangnya.
Kompolnas tengah menjaring calon Kapolri. Rencananya hasil seleksi akan diserahkan ke Presiden Jokowi sebelum masa reses DPR berakhir pada 10 Januari.
“Kompolnas akan menyerahkan lebih dari satu nama. Kami akan menyerahkan dalam waktu dekat,” ujar Komisioner Kompolnas Poengky Indarti kepada Media Indonesia, Minggu (3/1).
Anggota Komisi III Arsul Sani menambahkan DPR bakal menindaklanjuti supres pencalonan Kapolri setelah masa sidang dimulai. DPR memiliki waktu 20 hari menindaklanjuti supres tersebut.
“Katakanlah pembukaan itu baru tanggal 11 Januari, jadi DPR masih punya waktu 20 hari (menindaklanjuti supres calon Kapolri),” kata Arsul di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menyebutkan, Komisi III berkomitmen menyelesaikan uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri dalam sepekan. Nama-nama yang santer disebut, yakni Komjen Boy Rafli Amar yang saat ini menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Gatot Eddy Pramono yang kini menjabat Wakapolri, dan Komjen Agus Andrianto yang sekarang menjabat Kepala Baharkam Polri.
Nama Kepala Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Firli Bahuri turut meramaikan bursa calon Kapolri. (Ykb/Medcom.id/Ant/P-2)
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, menegaskan bahwa dirinya sedang dalam masa pemulihan .Sebelumnya beredar foto di media sosial yang menunjukkan wajahnya tampak membengkak dan memerah
PENGAMAT politik Adi Prayitno menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi akan total mendukung dan mengamankan jalan anaknya Kaesang Pangarep dalam perebutan kursi Ketua Umum PSI.
Kaesang Pangarep memastikan sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, tidak akan mendaftar sebagai calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025.
Kaesang datang di Kantor DPP PSI pada Sabtu (21/6) sekitar pukul 16.15 WIB.
BURSA calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berpotensi sepi peminat jika Presiden ke-7 RI Joko Widodo benar-benar mendaftarkan diri dalam kontes Pemilu Raya PSI
DEMAM batu akik seolah menjadi epidemi yang melanda masyarakat Indonesia saat ini
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu materi RUU Kejaksaan yang menjadi sorotan, dijelaskan Mahfud, yakni perlunya izin Jaksa Agung sebelum memeriksa jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved