Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan suap kepada Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo dari pengusaha terkait perizinan ekspor benih losbter.
Pendalaman itu dilakukan penyidik ketika memeriksa sekretaris pribadi (sepsri) dan staf khusus Edhy.
"Penyidik memeriksa para saksi seputar dugaan aliran uang yang diterima tersangka APM (Andreau Pribadi Misata) dan EP (Edhy Prabowo). Yang diduga bersumber dari perizinan ekspor benur di KKP," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (14/12).
Baca juga: Ditangkap KPK, Edhy Prabowo Minta Maaf ke Jokowi dan Prabowo
Ali menyebut keterangan soal penerimaan uang tersebut digali penyidik saat memeriksa dua sespri Edhy, yakni Fidya Yusri dan Anggia Putri Tesalonikacloer, pada Jumat (11/12) pekan lalu.
Penyidik juga memeriksa sespri Edhy yang menjadi tersangka, yakni Amiril Mukminin. Tujuannya juga mengonfirmasi soal penerimaan uang. Penyidik pun memeriksa staf khusus sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas Andreau Pribadi Misata, untuk mendalami tugas tim bentukan Edhy tersebut.
Dalam kasus itu, Edhy diduga menggunakan rekening anak buah atau staf istrinya, Ainul Faqih, sebagai penampung duit dari pengusaha eksportir benih lobster. ATM rekening Ainul dipakai Edhy untuk membeli barang mewah saat berada di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.
Baca juga: KPK Ingatkan BPD Agar tidak Disetir Kepala Daerah
Sebelumnya, KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus tersebut, yakni Edhy Prabowo, berikut dua Staf Khusus Menteri KKP Safri dan Andreau Pribadi Misata. Kemudian, staf istri Menteri KKP Ainul Faqih, pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi, Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito dan sekretaris pribadi Edhy, Amiril Mukminin.
Edhy diduga menerima suap sebesar Rp3,4 miliar dan US$100 ribu (setara US$1,4 miliar). Uang senilai US$100 ribu diduga berasal dari Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito pada Mei lalu. Adapun uang Rp3,4 miliar diduga bersumber dari Ahmad Bahtiar selaku pemilik PT ACK yang ditransfer pada 5 November ke rekening staf istri Edhy.(OL-11)
Konferensi pers penetapan tersangka baru terkait pengembangan kasus dugaan korupsi kuota haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023–2024.
Ia menjelaskan bahwa permohonan tersebut diajukan dengan pertimbangan hukum dari pihaknya, sementara keputusan akhir tetap berada pada kewenangan KPK
GUBERNUR Jawa Tengah Ahmad Luthfi menghadirkan langsung pimpinan KPK untuk memberikan arahan dan pembekalan kepada para kepala daerah dan DPRD di wilayahnya.
Sebanyak 96 ribu pejabat belum lapor LHKPN. MAKI mendesak KPK bertindak tegas dan membuka identitas pejabat yang tidak patuh demi transparansi publik.
JURU bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya menemukan informasi tentang masih adanya pejabat yang melakukan perjalanan mudik Lebaran 2026 dengan menggunakan kendaraan dinas.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil penjualan barang rampasan kasus rasuah dengan cara lelang pada Maret 2026. Total, negara mendapatkan Rp10,9 miliar.
Pemerintah mendorong agar lobster dibesarkan terlebih dahulu di dalam negeri hingga mencapai ukuran minimal 50 gram sebelum diekspor.
Turunnya ekspor Indonesia didorong oleh sektor non-migas seperti komoditas bijih logam serta terak dan abu yang turun 98,32% dengan andil terhadap ekspor nonmigas 4,57%.
Kerja sama ini dinilai membawa prospek cerah pada pengembangan budidaya lobster, serta memperbesar peluang Indonesia menjadi bagian dari rantai pasok lobster dunia.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan kerja sama pengembangan budidaya lobster dengan Vietnam untuk kepentingan nasional.
POLEMIK prokontrak ekspor benih bening lobster (Puerulus) yang terjadi ialah wajar di tengah upaya membangun lapangan kerja sektor perikanan.
UMK Program Gedor Ekspor Pelindo memamerkan produk-produk unggulan mereka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved