Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
JAKSA Pinangki Sirna Malasari disebut meminta kelebihan pembayaran kartu kredit hingga Rp397 juta, demikian kata saksi Kepala Bagian Fraud Management Personal Loan Bank Panin, Hendrawan Kurniawan.
“Ada permintaan dari bank KCP Sungai Sambas pada 3 Desember 2019 untuk refund kelebihan pembayaran kurang lebih Rp397 juta, tapi karena ada pemakaian, yang di-refund Rp350 juta,” kata Hendrawan Kurniawan sebagai saksi untuk terdakwa jaksa Pinangki terkait kasus korupsi terkait dengan kepengurusan fatwa bagi terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko S Tjandra di Mahkamah Agung (MA), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin.
Dalam dakwaan disebutkan pembayaran kartu kredit Bank Panin senilai Rp950 juta meski batas limitnya hanya Rp67 juta. “Memang tidak lazim pembayaran besar oleh nasabah karena nasabah terima billing statement secara tidak langsung tertera berapa dibayarkan tapi menurut catatan call center nasabah minta refund dengan alasan wrong input number atau salah pembayaran kartu kredit,” jelas Hendrawan.
Atas permintaan pengembalian dana tersebut, pihak bank meminta agar Pinangki membuka rekening tabungan biasa. “Pembukaan rekening dilakukan pada 9 Desember 2019 dan sudah dikembalikan Rp350 juta oleh Bank Panin KCP Sambas,” ungkap Hendrawan.
Sementara itu, saksi lainnya, pengelola Apartemen Pakubuwono Signature Hendry Utama mengungkapkan harga sewa setahun apartemen yang didiami jaksa Pinangki senilai US$63.600 ribu atau sekitar Rp882 juta, dari Februari 2020- Februari 2021.
Menurut Hendry, Pinangki juga mendapat fasilitas free parking untuk Toyota Alphard dan Mercedes Benz hitam. “Satu lagi ada BMW X-5 tapi BMW belum terdaftar hanya ada saja mobilnya,” tambah Hendry.
Selain membayar biaya sewa ke pemilik, kewajiban penghuni apartemen ialah membayar biaya perawatan. Bila ingin membeli apartemen seluas 319 meter persegi itu kisaran harganya ialah Rp13 miliar-Rp14 miliar.
“Tapi Bu Pinangki tidak pernah mengajukan pembelian, dan selama menyewa tidak ada tunggakan,” ungkap Hendry.
Pinangki disebut sengaja menggunakan nama agent marketing Jethro Property Cella dalam transaksi pembayaran sewa untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaannya yang berasal dari tindak pidana korupsi. (Cah/Ant/P-5)
PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memperketat pengawasan terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menangkal praktik gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan.
KPK terbitkan SE larangan gratifikasi Lebaran 2026 bagi ASN dan pejabat. Tercatat 32 laporan masuk senilai Rp13,6 juta. Simak aturan lengkapnya di sini.
Penggunaan fasilitas mewah dari pihak swasta merupakan indikasi kuat adanya gratifikasi yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
KPK nyatakan Menag Nasaruddin Umar bebas sanksi pidana jet pribadi OSO karena melapor sebelum 30 hari. Simak penjelasan hukum Pasal 12C UU Tipikor di sini.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tengah mendalami laporan dugaan gratifikasi terkait penanganan tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Singapura berinisial TCL.
Mantan Bupati Kukar, Rita Widyasari (RW), diduga menerima aliran dana melalui tiga perusahaan
SIDANG perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan kembali bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
KPK menegaskan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sudah menerima SPDP terkait dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji.
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim mengaku sempat dirawat empat hari akibat pendarahan saat menjalani sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor.
KPK memeriksa PNS Cholid Mawardi terkait dugaan suap di Direktorat Jenderal Pajak. Lima tersangka sudah ditetapkan, termasuk penerima dan pemberi suap.
KPK mendalami dugaan aliran uang yang terafiliasi Bupati nonaktif Pati Sudewo melalui koperasi. Sejumlah saksi telah diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih.
Mantan Komisaris Utama Pertamina Ahok hadir sebagai saksi di sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dengan kerugian negara Rp285 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved