Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak akan berhenti menindak kasus rasuah yang terjadi di Indonesia. Penanganan korupsi juga tidak akan berhenti meski pemilihan kepala daerah (Pilkada) berlangsung.
"KPK mengambil sikap tetap akan melaksanakan segala tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, jika itu dilangsungkan di tengah-tengah penyelenggaraan Pilkada," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di Jakarta, Sabtu (5/12).
KPK menegaskan tidak akan menganulir alasan korupsi karena kebutuhan Pilkada. Penanganan perkara pun tidak akan berhenti hanya karena kampanye calon kepala daerah.
Baca juga: KPK Berharap OTT Kepala Daerah Berhenti di Banggai Laut
Nawawi juga mengaku sudah sering menegaskan pekerjaan KPK yang tidak berhenti meski Pilkada berlangsung. Menurutnya, Pilkada dan korupsi adalah dua hal yang bertolak belakang.
"Kami sudah menyebutkan, kami sudah mengingatkan kepada mereka, bahwa KPK sedikit berbeda dengan rekan rekan aparat penegak hukum (APH) lain yang untuk sementara menangguhkan penanganan penanganan perkara yang terindikasi Tipikor," ujar Nawawi. (OL-1)
Tren tutup muka ini masih menunjukkan bahwa korupsi menjadi aib bagi para tersangka.
Sebanyak Rp33 juta berhasil dikumpulkan pegawai KPK melalui metode zakat. Sementara itu, ada Rp12 juta infak yang juga terkumpul untuk menambah beasiswa yang diberikan.
Pembahasan dengan para pakar itu juga dilakukan untuk meyakinkan KPK dalam bekerja ke depannya.
Informasi terkait aliran dana itu juga didalami dengan memeriksa eks Senior Vice President Investasi Pasar Modal dan Pasar Uang Taspen Labuan Nababan.
KPK menyita Rp231 juta dalam OTT di Sumut. Namun, uang itu cuma sisa atas pembagian dana yang sudah terjadi.
Agus menyampaikan, apa yang dilakukan oleh Menteri UMKM tersebut adalah contoh yang baik dan patut ditiru oleh pejabat lain maupun masyarakat luas.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved