Headline
Presiden sebut dampak perang nuklir lintas batas dan jangka panjang.
Presiden sebut dampak perang nuklir lintas batas dan jangka panjang.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengetahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Rabu dini hari tadi. Ia memberikan instruksi kepada anggotanya untuk menunggu keterangan resmi terkait penangkapan itu.
Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco mengatakan itu, Rabu (25/11), di gedung Senayan, Jakarta. Informasi yang telah beredar tersebut, menurut Sufmi, sudah disampaikan kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
"Kami sudah sampaikan kepada ketua umum kami dan instruksi selanjutnya menunggu keterangan dari KPK," ungkapnya.
Pihaknya mengaku baru menerima kabar tersebut dari media sehingga harus dipastikan kembali kabar tertangkapnya Edhy dari keterangan resmi KPK.
Sebelum bertolak ke Amerika, Sufmi yang juga Wakil Ketua DPR mengatakan berkomunikasi dengan Edhy dua pekan sebelum berangkat. Tapi Edhy tidak mengatakan tujuan lawatan tersebut.
"Tidak. Dia cuma pamit saja mau ke Amerika," ungkapnya.
Sebelumnya, pimpinan KPK membenarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Edhy dan beberapa petinggi Kementerian Kelauatan dan Perikanan, termasuk istri Edhy, Iis Edhy Prabowo. (OL-14)
Masyarakat mengharapkan KPK menindak kasus korupsi kakap yang berdampak besar bagi negara.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan pemeriksaan belasan saksi, terkait kasus pemerasan dalam pengisian perangkat desa yang menjerat Bupati Pati Sudewo.
Pakar menanggapi permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kebutuhan peralatan yang lebih canggih untuk menunjang operasi tangkap tangan (OTT).
Indikator keberhasilan KPK tidak seharusnya diukur dari banyak atau sedikitnya OTT, melainkan dari keberanian lembaga antirasuah itu menyasar perkara-perkara strategis dan kontroversial.
Wana Alamsyah mengatakan lemahnya pemberantasan korupsi terlihat dari masih berulangnya kasus korupsi, khususnya yang melibatkan kepala daerah.
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan intensif di Kantor dan Rumah Dinas Bupati Pati, Jawa Tengah, pada Kamis (22/1).
Adapun tiga saksi yang diperiksa hari ini berasal dari berbagai jenjang pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan.
KPK tak kunjung menahan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Tahun 2023-2024. Kerugian negara Masih diperiksa oleh BPK
KPK tak kunjung menahan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota ibadah haji Tahun 2023-2024. Sebab, perhitungan kerugian negara
Juru bicara Gus Yaqut, Anna Hasbie, mengungkapkan pembagian kuota Haji Tambahan 2024 harus dilihat secara utuh. Hal itu pula yang mendasari penerbitan Buku Putih Kuota Haji Tambahan 2024.
Yaqut dibantu petugas keamanan bergegas meninggalkan Gerung Merah Putih KPK. Dalam kasus ini, KPK tengah sibuk mendalami kerugian keuangan negara.
Budi tidak bisa memerinci progres penghitungan kerugian negara. Sebab, data itu masuk ranah auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved