Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengetahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Rabu dini hari tadi. Ia memberikan instruksi kepada anggotanya untuk menunggu keterangan resmi terkait penangkapan itu.
Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco mengatakan itu, Rabu (25/11), di gedung Senayan, Jakarta. Informasi yang telah beredar tersebut, menurut Sufmi, sudah disampaikan kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
"Kami sudah sampaikan kepada ketua umum kami dan instruksi selanjutnya menunggu keterangan dari KPK," ungkapnya.
Pihaknya mengaku baru menerima kabar tersebut dari media sehingga harus dipastikan kembali kabar tertangkapnya Edhy dari keterangan resmi KPK.
Sebelum bertolak ke Amerika, Sufmi yang juga Wakil Ketua DPR mengatakan berkomunikasi dengan Edhy dua pekan sebelum berangkat. Tapi Edhy tidak mengatakan tujuan lawatan tersebut.
"Tidak. Dia cuma pamit saja mau ke Amerika," ungkapnya.
Sebelumnya, pimpinan KPK membenarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Edhy dan beberapa petinggi Kementerian Kelauatan dan Perikanan, termasuk istri Edhy, Iis Edhy Prabowo. (OL-14)
KPK tengah melanjutkan OTT di Sulawesi Selatan, setelah sebelumnya melakukan OTT di Sulawesi Tenggara dan Jakarta. OTT di tiga lokasi itu berkaitan dengan dugaan suap DAK rumah sakit
BENDAHARA Partai NasDem, Ahmad Sahroni, membantah kabar operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sepanjang 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru dua kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). L
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan lima orang tersangka setelah melakukan OTT di Sumatera Utara (Sumut).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara, pada Kamis (26/6).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap enam orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatra Utara. Kasus ini terkait korupsi pembangunan jalan.
Diduga ada pelanggaran dalam kuota haji. Itu karena pelaksanaannya melanggar peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, dia mengatakan KPK menargetkan penyelidikan kasus tersebut untuk bisa segera naik ke tahap penyidikan pada bulan ini.
Kerusakan lingkungan atas kasus korupsi juga disebut merugikan hak masyarakat adat di sejumlah wilayah. Salah satunya terjadi di wilayah Halmahera Timur, Maluku Utara.
Langkah KPK itu dilakukan dalam rangka mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi tersebut.
KPK pada 7 Agustus 2025, menetapkan anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG) sebagai tersangka kasus tersebut.
KPK telah memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kamis (7/8).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved