Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengetahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Rabu dini hari tadi. Ia memberikan instruksi kepada anggotanya untuk menunggu keterangan resmi terkait penangkapan itu.
Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco mengatakan itu, Rabu (25/11), di gedung Senayan, Jakarta. Informasi yang telah beredar tersebut, menurut Sufmi, sudah disampaikan kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
"Kami sudah sampaikan kepada ketua umum kami dan instruksi selanjutnya menunggu keterangan dari KPK," ungkapnya.
Pihaknya mengaku baru menerima kabar tersebut dari media sehingga harus dipastikan kembali kabar tertangkapnya Edhy dari keterangan resmi KPK.
Sebelum bertolak ke Amerika, Sufmi yang juga Wakil Ketua DPR mengatakan berkomunikasi dengan Edhy dua pekan sebelum berangkat. Tapi Edhy tidak mengatakan tujuan lawatan tersebut.
"Tidak. Dia cuma pamit saja mau ke Amerika," ungkapnya.
Sebelumnya, pimpinan KPK membenarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Edhy dan beberapa petinggi Kementerian Kelauatan dan Perikanan, termasuk istri Edhy, Iis Edhy Prabowo. (OL-14)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa belasan saksi yang merupakan pejabat Kabupaten Pati di Kantor Polrestabes Semarang Selasa (24/2).
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
Penguatan pengawasan internal dan eksternal perlu dibarengi dengan kewenangan yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
PENGUATAN sistem pengawasan hakim kembali dipertanyakan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Korupsi Pati, Bupati Sudewo, pemerasan bupati pati, Perangkat Desa Pati, KPK, Sunarwi, Syaiful Arifin, OTT Pati.
KPK membantah klaim eks Menag Yaqut soal alasan keselamatan jiwa dalam pembagian kuota haji. Penyidik sita bukti uang dan aset yang diduga jadi dasar transaksi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri komunikasi antara Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin (ALB) dengan Sudewo (SDW) saat masih menjabat sebagai Bupati Pati.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Bupati Pati, Sudewo (SDW), melakukan pengondisian sejumlah proyek di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dengan melibatkan timsesnya.
KPK menanggapi peluang pengembalian 57 mantan pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) 2021 setelah Komisi Informasi Pusat memerintahkan BKN membuka hasil tes.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved