Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengetahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Rabu dini hari tadi. Ia memberikan instruksi kepada anggotanya untuk menunggu keterangan resmi terkait penangkapan itu.
Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco mengatakan itu, Rabu (25/11), di gedung Senayan, Jakarta. Informasi yang telah beredar tersebut, menurut Sufmi, sudah disampaikan kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
"Kami sudah sampaikan kepada ketua umum kami dan instruksi selanjutnya menunggu keterangan dari KPK," ungkapnya.
Pihaknya mengaku baru menerima kabar tersebut dari media sehingga harus dipastikan kembali kabar tertangkapnya Edhy dari keterangan resmi KPK.
Sebelum bertolak ke Amerika, Sufmi yang juga Wakil Ketua DPR mengatakan berkomunikasi dengan Edhy dua pekan sebelum berangkat. Tapi Edhy tidak mengatakan tujuan lawatan tersebut.
"Tidak. Dia cuma pamit saja mau ke Amerika," ungkapnya.
Sebelumnya, pimpinan KPK membenarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Edhy dan beberapa petinggi Kementerian Kelauatan dan Perikanan, termasuk istri Edhy, Iis Edhy Prabowo. (OL-14)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan lima orang tersangka setelah melakukan OTT di Sumatera Utara (Sumut).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara, pada Kamis (26/6).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap enam orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatra Utara. Kasus ini terkait korupsi pembangunan jalan.
KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatra Utara. Sebanyak enam orang ditangkap dalam operasi tersebut.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Medan.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya
Pria yang kerap disapa Eddy itu juga menepis anggapan bahwa klausul tersebut tidak berpihak pada pemberantasan korupsi.
Pemerintah dan DPR seharusnya melibatkan peran aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam merumuskan RUU KUHAP
Budi mengatakan, lahan sawit itu masih beroperasi selama enam bulan pascadisita KPK. Total, Rp3 miliar keuntungan didapat dari kegiatan sawit di sana, dan kini disita penydiik.
Pencegahan kepada saksi dilakukan agar mudah dipanggil, saat keterangannya dibutuhkan penyidik.
KPK berharap mereka berdua memenuhi panggilan penyidik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved