Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
KASUS dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi di Mile 32, Mimika, Papua, tahun anggaran 2015, masih tertahan di penyelidikan.
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri memastikan, kasus yang menelan anggaran sekitar Rp160 miliar ini masih di tahap penyelidikan. "Kasus masih di tingkat penyelidikan," kata Ali dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (24/11).
Tidak ada keterangan lebih jauh dari Ali perihal status kasus yang diduga melibatkan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ini. Padahal, sudah lebih dari 30 orang dimintai keterangan.
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menyayangkan kinerja KPK dalam hal penangan kasus ini. Menurutnya, sudah tidak lagi yang perlu ditunda oleh KPK atas apa yang terjadi di Mimika.
"KPK harus segera kerjakan kasus ini. Karena masih banyak kasus serupa di Mimika," kata Haris dalam keterangan tertulisnya.
Dikatakan, pembangunan Gereja Kingmi yang sudah berlangsung tiga tahun lebih dan menelan anggaran lebih dari seratus miliar, tidak kunjung selesai.
"Kasihan rakyat di Mimika menyaksikan bupatinya yang seenaknya kalau bicara, pembangunan tidak jalan," lanjut Haris.
Hingga saat ini, para saksi yang dimintai keterangannya oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi tersebut berasal dari lingkungan Pemda Mimika, swasta, dan tokoh agama.
Pihak-pihak yang sudah dimintai keterangan oleh KPK diantaranya adalah Direktur PT Nemangkawi Jaya Alexander Omaleng yang tak lain adalah anak kandung Bupati Mimika Eltinus Omaleng.
Selain itu ada juga Sekda Kabupaten Mimika 2014-2015 Ausilius You, Kadis Pendapatan Kabupaten Mimika tahun 2013-2015 Cheryl Lumenta, Asisten Daerah Bidang Kesra Kabupaten Mimika tahun 2015-2017 Alfred Duow, Kadis Sosial Kabupaten Mimika tahun 2014-2015 Gerrit Jan Koibur, Kepala Cabang PT Darma Abadi Consultant Muhammad Natsar, dan Direktur PT. Kuala Persada Papua Nusantara M. Ilham Danto. (OL-13)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa sembilan orang terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Rejang Lebong, Bengkulu ke Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (10/3).
Penguatan pengawasan semata tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan kesadaran moral dari para pemangku kepentingan di daerah.
Penyidik saat ini tengah mendalami aliran dana dan detail proyek yang menjadi objek perkara.
Selain menangkap para pejabat teras tersebut, tim penyidik juga menyita alat bukti pendukung lainnya.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Operasi senyap ini diduga kuat berkaitan dengan praktik rasuah dalam pengerjaan proyek di wilayah tersebut.
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.
Papua Connection menyerukan penghentian kekerasan bersenjata di Tanah Papua, khususnya yang menyasar warga sipil, guru, dan tenaga kesehatan.
Insiden penyerangan terjadi di Pos Pengamanan PT Kristal Kilometer 38, Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.
KAPOLRES Nabire AKBP Samuel Tatiratu, mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya menyerang pos milik PT Kristalin yang berlokasi di Makimi, Kabupaten Nabire.
Agenda utama pertemuan adalah pembahasan pengembangan, hilirisasi, serta potensi ekspor komoditas kakao Papua ke pasar global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved