Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI III DPR meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memprioritaskan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba ketimbang dijebloskan ke penjara.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP), kemarin, anggota Komisi III Fraksi NasDem Taufik Basari menilai anggaran BNN 2021 dan penambahan anggaran senilai Rp273 miliar belum melihat rehabilitasi menjadi prioritas BNN dalam memberantas narkoba. “Ini bisa dilihat dari anggaran 2021 yang masih sangat kecil,” ujar Taufik.
Dari anggaran yang sudah, BNN hanya menargetkan 20 lembaga yang memenuhi standar dasar rehabilitasi dengan anggaran Rp3,3 miliar. Jumlah ini lebih kecil jika dibandingkan dengan dana kampanye pencegahan BNN senilai Rp30 miliar.
“Kita harus tambahkan lagi lebih dari 20 lembaga ini. Anggaran kampanye bisa kita alihkan untuk rehabilitasi dan menyelaraskannya agar rehabilitasi jadi prioritas,” terangnya.
“Dari anggaran yang diajukan Rp1,6 triliun untuk 2021 masih dinilai kecil dan sulit untuk memaksimalkan fungsi rehabilitasi. Itu karena satu orang membutuhkan dana Rp20 juta untuk direhab 4-6 bulan. Jika ada penambahan, rehabilitasi harus jadi prioritas,” imbuhnya.
Pendapat yang sama juga disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan. Dia mendorong BNN memprioritaskan anggaran rehabilitasi bagi pengguna narkoba, sedangkan anggaran senilai Rp1,2 triliun hanya untuk memenjarakan para pengguna narkoba.
“Saya setuju lebih efektif anggaran tersebut dialokasikan untuk rehabilitasi pengguna narkoba,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BNN Heru Winarko menuturkan pihaknya bekerja sama dengan BUMN untuk mendukung dan melakukan berbagai pelatihan di 654 daerah rawan narkoba. “Kami fokus pada pembinaan pencegahan narkoba. Jadi, dana CSR dan BUMN kami arahkan untuk
daerah rawan narkoba. Dan kami berharap DPR juga bisa membangun kapasitas building melalui daerah dapil,” tuturnya.
BNN juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesejahteraan Rakyat, Kementerian PU-Pera untuk membangun tempat rehabilitasi di berbagai daerah.
Kepala BNN Heru Winarko menambahkan pagu anggaran BNN pada 2021 sebesar Rp1.689.992.511.000. Heru pun mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp273.454.960.000. (Sri/P-1)
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
"Vape adalah produk legal yang telah diatur dalam berbagai kebijakan. Yang harus diberantas adalah penyalahgunaannya, bukan serta-merta produknya."
BNN RI mewaspadai dampak konflik kartel narkoba di Meksiko yang mulai memengaruhi peta rantai pasok narkotika ke Indonesia.
Fokus BNN seharusnya diarahkan pada pelaku ilegal, bukan justru menuding semua pelaku industri legal yang sudah patuh pada aturan.
BNN memusnahkan barang bukti dari hasil pengungkapan lima kasus tindak pidana narkotika serta mengamankan 10 orang tersangkaPemusnahan barang bukti narkotika
BNN menegaskan komitmen memerangi narkotika secara komprehensif, baik melalui tindakan tegas maupun pencegahan.
Kepala BNN RI Komjen Pol. Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa stabilitas keamanan negara sangat bergantung pada keberhasilan penanganan narkoba.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved