Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Korupsi Bea Cukai

TIM jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI kembali memeriksa tiga saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam importasi tekstil pada dirjen bea dan cukai 2018-2020.

Ketiganya adalah Wahyu Gunawan selaku Direktur PT Jaya Fashion Pratama, Thomas Hermanto selaku Direktur PT Limas Lestari, dan Indra Rohelan selaku Direktur PT Inti Hade Kaena.

"Pemeriksaan dilakukan guna mencari serta mengumpulkan bukti tentang tata laksana proses importasi barang (komiditas dagang) dari luar negeri," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Hari Setiyono dalam keterangan resmi, Kamis (27/8).

Baca juga: Kejagung Kembali Periksa Joko Tjandra Terkait Jaksa Pinangki

Menurut dia, pemeriksaan terhadap tiga direktur perusahaan pada Rabu (26/8) itu untuk mendalami bahan tekstil dari India yang mempunyai pengecualian tertentu dengan barang importasi lainnya.

Keterangan para saksi juga diperlukan guna mencari fakta bagaimana proses pengangkutan barang impor yang dilakukan para pengusaha ekspedisi laut.

Pemeriksaan para saksi dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan covid-19. Pemeriksaan dilaksanakan dengan memperhatikan jarak aman antara saksi dengan penyidik yang sudah menggunakan alat pelindung diri lengkap serta bagi para saksi wajib mengenakan masker dan selalu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah pemeriksaan.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan lima tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam importasi tekstil pada Dirjen Bea Dan Cukai Tahun 2018-2020. Kelima orang tersebut atas nama inisial MM, DA, HAW, KS, dan IR.

Para tersangka diduga mengetahui dan bertanggung jawab terhadap pelayanan pabean dan cukai di KPU Bea Cukai Batam. Para tersangka juga kerap melayani dan mengurus importasi tekstil dari Singapura ke Batam yang dilakukan PT Fleming Indo Batam dan PT Peter Garmindo Prima.

Kelima orang tersebut dijerat jeratan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selanjutnya subsider Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (OL-1)