Rabu 26 Agustus 2020, 17:31 WIB

KPU: Faktor Cuaca Jadi Tantangan Pilkada 2020

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
KPU: Faktor Cuaca Jadi Tantangan Pilkada 2020

Antara/Aditya Pradana
Warga menggunakan payung saat hujan mengguyur wilayah Jakarta.

 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menilai faktor cuaca sebagai salah satu tantangan perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Sebab, pilkada kali ini berbeda dari tahun sebelumnya yang jatuh pada pertengahan tahun. Pilkada 2020 terpaksa diundur Desember karena dampak pandemi covid-19.

"Akhir tahun curah hujan tinggi dan ombak mulai tinggi," ujar Ketua KPU RI, Arief Budiman, dalam konferensi pers di kantor BNPB, Rabu (26/8).

Faktor cuaca dikatakannya bisa menghambat distribusi logistik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, KPU akan menjadwalkan distribusi logistik pilkada dua minggu lebih awal.

Baca juga: KPU Rampungkan Tiga Aturan terkait Pilkada 2020

"Cuaca ekstrem menjadi kendala penggunaan transportasi regular. KPU harus mencarter pesawat dan helilkopter. Ini kemungkinan membutuhkan biaya tambahan," jelas Arief.

Lebih lanjut, dia meminta pemerintah daerah (pemda) segera mencairkan dana Pilkada 2020 yang masih berada di rekening. Berdasarkan laporan per Senin (24/8), baru 232 daerah yang menransfer anggaran pilkada ke KPU provinsi dan kabupaten/kota. Total 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020.

"Mudah-mudahan sisanya bisa transfer 100% dua minggu ke depan. Karena kampanye sudah akan dimulai," imbuhnya.

KPU menjadwalkan kampanye bagi pasangan calon (paslon) kepala daerah pada 26 September 2020. Tepatnya setelah penetapan bakal paslon pada 23 September 2020.

Baca juga: Ada 9 Hal Baru dalam Pemungutan Suara Pilkada 2020, Apa Saja?

Kampanye akan berlangsung hingga 5 Desember 2020. Arief menyebut KPU berencana mengubah aturan terkait jumlah orang yang hadir dalam kampanye secara langsung atau tatap muka.

Dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020, ditentukan jumlah maksimal peserta dalam kampanye tatap muka sebanyak 50 orang. Namun, dalam rapat konsultasi dengan Komisi II DPR RI, Arief mengungkapkan banyak anggota yang memprotes ketentuan tersebut.

"Kemungkinan kita akan lakukan penyesuaian. Kita tambah sampai 100 orang. Selebihnya yang biasa kampanye (tatap muka) ribuan (orang), bisa dilakukan melalui zoom meeting," tandas Arief.(OL-11)

Baca Juga

Komjen Listyo Sigit

Listyo harus Perkuat Komitmen Pemberantasan Korupsi

👤Ant 🕔Sabtu 16 Januari 2021, 20:57 WIB
“Ini harus jadi perhatian utama memberantas sifat koruptif di kepolisian yang cenderung menggunakan kewenangannya secara...
ANTARA

Kasus ASABRI, Belajar dari Jiwasraya

👤Tri Subarkah 🕔Sabtu 16 Januari 2021, 18:25 WIB
Penyidik diharapkan  tidak menunda-nunda penerapan jerat tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus...
 ANTARA/Rivan Awal Lingga

Jadikan Putusan DKPP Berhentikan Ketua KPU sebagai Bahan Evaluasi

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 16 Januari 2021, 15:20 WIB
Putusan DKPP harus dihormati dan menjadi bahan evaluasi besar-besaran penyelenggara...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya