Rabu 26 Agustus 2020, 17:31 WIB

KPU: Faktor Cuaca Jadi Tantangan Pilkada 2020

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
KPU: Faktor Cuaca Jadi Tantangan Pilkada 2020

Antara/Aditya Pradana
Warga menggunakan payung saat hujan mengguyur wilayah Jakarta.

 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menilai faktor cuaca sebagai salah satu tantangan perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Sebab, pilkada kali ini berbeda dari tahun sebelumnya yang jatuh pada pertengahan tahun. Pilkada 2020 terpaksa diundur Desember karena dampak pandemi covid-19.

"Akhir tahun curah hujan tinggi dan ombak mulai tinggi," ujar Ketua KPU RI, Arief Budiman, dalam konferensi pers di kantor BNPB, Rabu (26/8).

Faktor cuaca dikatakannya bisa menghambat distribusi logistik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, KPU akan menjadwalkan distribusi logistik pilkada dua minggu lebih awal.

Baca juga: KPU Rampungkan Tiga Aturan terkait Pilkada 2020

"Cuaca ekstrem menjadi kendala penggunaan transportasi regular. KPU harus mencarter pesawat dan helilkopter. Ini kemungkinan membutuhkan biaya tambahan," jelas Arief.

Lebih lanjut, dia meminta pemerintah daerah (pemda) segera mencairkan dana Pilkada 2020 yang masih berada di rekening. Berdasarkan laporan per Senin (24/8), baru 232 daerah yang menransfer anggaran pilkada ke KPU provinsi dan kabupaten/kota. Total 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020.

"Mudah-mudahan sisanya bisa transfer 100% dua minggu ke depan. Karena kampanye sudah akan dimulai," imbuhnya.

KPU menjadwalkan kampanye bagi pasangan calon (paslon) kepala daerah pada 26 September 2020. Tepatnya setelah penetapan bakal paslon pada 23 September 2020.

Baca juga: Ada 9 Hal Baru dalam Pemungutan Suara Pilkada 2020, Apa Saja?

Kampanye akan berlangsung hingga 5 Desember 2020. Arief menyebut KPU berencana mengubah aturan terkait jumlah orang yang hadir dalam kampanye secara langsung atau tatap muka.

Dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020, ditentukan jumlah maksimal peserta dalam kampanye tatap muka sebanyak 50 orang. Namun, dalam rapat konsultasi dengan Komisi II DPR RI, Arief mengungkapkan banyak anggota yang memprotes ketentuan tersebut.

"Kemungkinan kita akan lakukan penyesuaian. Kita tambah sampai 100 orang. Selebihnya yang biasa kampanye (tatap muka) ribuan (orang), bisa dilakukan melalui zoom meeting," tandas Arief.(OL-11)

Baca Juga

dok.123rtf

Berstatus WNA, Penetapan Bupati Sabu Raijua Diminta Dibatalkan

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 24 Februari 2021, 23:53 WIB
MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa penetapan Bupati Sabu Raijua NTT, Orient Patriot Riwu Kore...
Antara/Alxander Yada

Usut Korupsi Bansos, KPK Geledah Rumah Politikus PDIP    

👤Dhika Kusuma WInata 🕔Rabu 24 Februari 2021, 23:43 WIB
Nama Ihsan Yunus muncul dalam rekonstruksi kasus bansos yang digelar terbuka...
Antara

DPD Demokrat Desak Pengkhianat Partai Dipecat

👤Ant 🕔Rabu 24 Februari 2021, 23:33 WIB
Pasalnya, ada segelintir kader yang berupaya mengambil alih kepemimpinan partai berkonspirasi bersama pihak...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya