Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Nurhasan Zaidi mengapresiasi presiden terkait rencana program percepatan pembangunan Super Koridor Ekonomi Pantura. Dimana, Majalengka dan Subang menjadi prioritas sasaran program tersebut.
Ia menegaskan, cita-cita Presiden ini harus didukung karena akan mengundang investasi berkualitas yang bersinergi dengan UMKM serta dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Dalam rilisnya, Sabtu (15/8), Nurhasan menyatakan harapan Presiden agaknya kurang realistis bila tidak didukung oleh kebijakan yang fundamental, fokus dan terarah. Terutama membangun mental dan kualitas SDM serta membina iklim ekonomi masyarakat berbasis UMKM yang kondusif.
“Karena, harus diakui bahwa keberpihakan presiden maupun pemerintah terhadap pemngembangan UMKM dan peningkatan kualitas mental dan kompetensi SDM, terutama didaerah pesisir pantura, saat ini belum terasa. Apalagi dimasa-masa sulit menghadapi efek pandemi Covid,” kilah politikus Fraksi PKS ini.
"Kalaupun Presiden ingin melakukan lompatan besar bersama UMKM, Nurhasan menyarankan ada baiknya bangkitkan dulu sektor UMKM agar dapat berdiri tegak dan siap melompat. Termasuk memulihkan ekonomi masyarakat yang saat ini sedang terpuruk akibat pandemi," jelasnya.
Bagi masyarakat Subang dan Majalengka, lanjut Nurhasan, ini merupakan sebuah tantangan sekaligus peluang, namun bukan tidak mungkin akan menjadi ancaman.
“Ancaman bahwa jangan-jangan masyarakat di sini nantinya hanya menjadi penonton di negeri sendiri di tengah geliatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi dari program itu,” tuturnya.
Ia meminta Presiden dan jajarannya harus menerjemahkan secara detail, jangan ada gagap dan gagal pemahaman yg menyebabkan kegaduhan serta kekacauan di lapangan. Mengingat masalah komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang saat ini ibarat bara barang mahal.
Besar harapan agar Presiden mampu menciptakan ekosistem nasional yang kondusif bagi pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja yang berkualitas.
“Kita tantang presiden beserta jajaran pemerintah pusat merealisasikan mimpi itu, bersama-sama membangun Super Koridor Ekonomi Pantura yang membawa maslahat bagi masyarakat dan mewujudkan perekonomian yang adil, seperti yang dikatakannya dalam sidang tahunan tadi,” pungkasnya. (OL-09)
Pemerintah resmi menetapkan Idulfitri 1 Syawal 1447 H jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Ketua Komisi VIII DPR dan Menteri Agama imbau masyarakat jaga toleransimeski ada perbedaan lebaran
WAKIL Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi kesiapan petugas dalam arus mudik Lebaran 2026. Ia pun menyebut koordinasi antar-instansi sudah berjalan sangat baik.
Kementerian Agama mencairkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi ratusan ribu guru madrasah dan guru agama di seluruh Indonesia sebelum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
Komisi III DPR berencana memanggil Polri dan Kontras terkait kasu penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus
Komisi III DPR gelar rapat khusus terkait penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus. DPR desak Polri usut tuntas aktor intelektual serangan tersebut!
Habiburokhman ingatkan bahaya foto AI terduga pelaku penyiraman air keras Andrie Yunus (KontraS). Polisi diminta segera klarifikasi agar tak salah sasaran
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved