KPK Berharap Pedoman MA soal Hukuman koruptor Segera Diterapkan

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. KPK berharap agar pedoman itu bisa segera diterapkan hakim dan mampu mengatasi persoalan disparitas hukuman pelaku kasus korupsi.

"Harapannya tentu dengan adanya pedoman pemidanaan tersebut tidak akan terjadi lagi adanya disparitas dalam putusan tindak pidana korupsi," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (3/8).

Ali Fikri mengatakan KPK saat ini juga tengah mengupayakan pedoman dari sisi penuntutan untuk mengatasi persoalan disparitas hukuman. Pedoman itu akan diterapkan dalam penuntutan pada semua pasal pidana korupsi, termasuk yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara dan penyuapan.

Pedoman penuntutan yang tengah digodok itu akan memuat parameter pertimbangan memberatkan maupun meringankan. Di antaranya, motif terdakwa melakukan korupsi, peran pelaku (utama atau peserta) jumlah kerugian negara, nilai korupsi yang dinikmati, dan nilai suap yang diterima.

Kemudian, kedudukan dan jabatan pelaku, dampak perbuatan korupsi, pernah atau tidaknya dihukum, perilaku di persidangan, keterusterangan, dan mengakui perbuatan.

Baca juga : Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dituntut 8 Tahun Penjara

"KPK saat ini masih sedang tahap finalisasi penyusunan pedoman tuntutan tipikor untuk seluruh pasal-pasal baik yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara, penyuapan dan tindak pidana korupsi lainnya," ucap Ali.

Sebelumnya, Mahkamah Agung merilis Perma Nomor 1/2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam beleid itu, MA memberikan pedoman kepada para hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsi untuk memberikan vonis hukuman dalam sejumlah kategori.

Pedoman pemidanaan kasus korupsi tersebut parameternya yakni nilai kerugian negara, hukuman yang dijatuhkan mempertimbangkan kesalahan, dampak, dan keuntungan terdakwa korupsi.

Salah satu parameternya, terdakwa korupsi yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp100 miliar serta memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan yang masuk dalam kategori tinggi, dapat dijatuji pidana penjara 16 tahun hingga 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup. (OL-7)