Mahfud MD Minta Satgas Operasi di Papua tidak Langgar HAM

SATUAN tugas operasi di Papua diminta untuk tidak bertindak melanggar hak asasi manusia (HAM).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD saat melakukan kunjungan kerja ke Timika, Papua Rabu (22/7), mengimbau kepada Satgas yang terdiri dari TNI, Badan Intelejen Nasional (BIN), dan Porli untuk mengedepankan pendekatan hukum, serta tidak terpancing dengan berbagai provokasi yang dilakukan oleh berbagai pihak.

“Saya tahu tugas saudara-saudara berat, pesan saya bertindaklah secara hati-hati, jangan terpancing untuk melakukan tindakan yang bisa dinilai melanggar HAM. Kita jaga negeri ini dengan sepenuh hati, dan tidak terprovokasi oleh pihak lain” ujar Menteri Pertahanan RI era Presiden Abdurrahman Wahid itu.

Tugas TNI dan Polri, ujarnya, saat ini lebih berat karena harus fokus membantu penanganan pandemi Covid-19, termasuk di Provinsi Papua. Meski demikian, ia meminta tugas untuk mengamankan wilayah dan NKRI harus tetap dilakukan dengan baik.

Baca juga : Komisi III Duga ada Pihak yang Fasilitasi Kepergian Joko Tjandra

"Khususnya di Papua harus tetap siaga melakukan pengamanan sehingga tidak muncul aksi gangguan keamanan yang mengancam integrasi kita” tegas Menkopolhukam yang dalam kunjungan kerja bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta didampingi Kasum TNI, Letjen Joni Supriyanto dan Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Gatot Eddy Pramono.

Ia menambahkan setiap wilayah terdapat tantangan tersendiri dalam menjaga keutuhan integrasi dan teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di wilayah Indonesia bagian Barat, ujarnya, ada persoalan intervensi asing di laut Natuna Utara. Di belahan Timur Indonesia seperti di Papua, ada persoalan gangguan keamanan berupa kriminal bersenjata, dan di wilayah Indonesia bagian tengah, ancaman terhadap keutuhan ideologi, yang antara lain berbentuk gerakan-gerakan radikal.

Guna meminimalkan konflik dan meredam kesenjangan yang terjadi di Papua, Menkopolhukam mengatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) yang lebih komprehensif untuk pembangunan di wilayah tersebut sebagai pendekatan kesejahteraan. Dalam Inpres, ucapnya, kendali pembangunan akan berada di bawah koordinasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) sehingga diharapkan lebih terpadu dan komprefensif. (OL-2)