Rabu 22 Juli 2020, 13:55 WIB

Komisi III Duga ada Pihak yang Fasilitasi Kepergian Joko Tjandra

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
Komisi III Duga ada Pihak yang Fasilitasi Kepergian Joko Tjandra

ANTARA
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa.

 

WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa, mengatakan dirinya menduga bahwa pelarian Joko Tjandra ditunggangi dan difasiilitasi oleh pihak tertentu. Pihak tersebut diduga memiliki pengaruh besar hingga mampu membuat Joko Tjandra hingga saat ini tidak tertangkap.

Joko justru mendapat pelayanan yang sangat ekslusif dari aparat penegak hukum maupun birokrat. Mulai dari pembuatan KTP elektronik dan paspor, Surat Jalan dari Brigjen Polisi Prasetyo Utomo, hingga mengajukan peninjauan kembali (PK) melalui kuasa hukumnya. 

Baca juga: Komisi II: Pembubaran 18 Lembaga Negara Patut Didukung

"Sudah hampir pasti, keluar masuknya Joko dengan mudah karena ada yang memfasilitasinya. Ada pembantu 'ojek' yang mengantarkannya," kata Desmond dalam keterangan resminya, Rabu (22/7). 

Menurut Desmond, kejadian ini multak telah mencabik-cabik kewibawaan hukum dan keadilan di Indonesia. Sebab, kata Desmond, kasus ini tidak bisa dipandang sebagai akibat kelalaian semata, tetapi mesti disikapi dengan berpijak pada premis adanya unsur kesengajaan dan kongkalikong.

Sangat dikhawatirkan apabila masuknya Joko Tjandra ke Indonesia ini sudah menjadi bagian dari skenario para pejabat birokrat maupun penegak hukum di Indonesia. Sebab, Desmond mensinyalir kuat dugaan adanya cipta prakondisi mulai dari pembuatan KTP elektronik dan paspor, pengajuan PK, hingga surat jalan dari kepolisian. 

"Ketika unsur aparat Kepolisian diduga terlibat, Kejaksaan, Imigrasi, Kemenkumham, serta Kemendagri sepertinya kompak membela Joko Tjandra, maka publik pasti akan bertanya tanya. Mungkinkah bebas keluar masuknya Joko Tjandra ke Indonesia itu hanya kebetulan belaka difasilitasi oleh oknum pejabat yang menjadi ojek-ojek pengantar karena tergiur uangnya," ujar Desmond.

Di sisi lain, tambah Desmond, kasus ini juga mencerminkan adanya dugaan jaringan mafia yang tersebar di semua sektor birokrasi pemerintahan dan penegakan hukum. Mulai dari imigrasi, kelurahan, pengadilan, dan kepolisian negara. (OL-6)

Baca Juga

BIRO PERS SETPRES/LUKAS

Reformasi Struktural Jalan Terus meski Pandemi

👤Andhika Prasetyo 🕔Jumat 23 Oktober 2020, 04:15 WIB
Jokowi meminta untuk menjadikan krisis sebagai momentum guna melakukan lompatan-lompatan kemajuan yang mungkin akan lamban jika dilakukan...
DOK: KLHK

Kementerian LHK Dukung Padat Karya Lewat Penanaman Mangrove

👤JI/S3-25 🕔Jumat 23 Oktober 2020, 04:12 WIB
Keberhasilan pemulihan mangrove juga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Luhut menyampaikan apabila mangrovenya dalam kondisi...
MI/Adam Dwi

Pesantren Diminta Lahirkan Santri Gus Iwan

👤Mir/X-11 🕔Jumat 23 Oktober 2020, 03:59 WIB
Pesantren harus bangun, tidak boleh tidur. Mari kita bangkit mengembangkan santri yang kuat sehingga negara juga menjadi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya