Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
RENCANA pembentukan tim pemburu korupsi kembali mencuat, padahal sudah adaKPK sebagai lembaga antirasuah. Wartawanan Media Indonesia mencoba mewawancarai Ketua KPK, Firli Bahuri mengenai rencana pembentukan tim tersebut.
Berikut isi wawancara tersebut:
BAGAIMANA komisi antirasuah memandang rencana pembentukan kembali tim pemburu koruptor oleh pemerintah?
Ini tentu dalam upaya untuk memerangi korupsi, sudah barang tentu harus disambut baik. Seluruh komponen bangsa berkewajiban untuk berupaya keras mencegah dan memberantas korupsi di negeri ini karena korupsi adalah extraordinary crime.
Pemerintah memiliki instrumen keimigrasian, kejaksaan, Polri, para atase di setiap kedutaan dan Kemenlu, Interpol, NCB Interpol, Kemendagri, dan intelejen TNI. Sudah sangat lengkap.
Jika tim dibentuk, apakah tidak tumpang tindih dengan KPK?
Perlu untuk mengoptimalkan dan melakukan sinergi antarinstansi penegak hukum dan kekuasaan eksekutif (pemerintahan) yang dapat melakukan upaya-upaya penindakan hukum berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga, fokusnya ialah pada optimalisasi dan sinergi dalam peranan antarlembaga/instansi.
KPK mempunyai kewenangan supervisi, penelaahan, pengkajian atas instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, termasuk juga jika tim pemburu koruptor ini terbentuk.
Di mana posisi KPK nantinya jika tim terbentuk?
Jadi jika tim tersebut ada dan terbentuk kita bisa berkoordinasi dalam upaya menangkap para tersangka DPO kasus korupsi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan wewenang dan tugas kepada KPK untuk melakukan supervisi atas instansi yang berwenang memberantas korupsi.
Hal yang terpenting semua pihak memiliki semangat yang sama kuat untuk bersinergi, berkoordinasi guna mencapai tujuan dalam pencegahan, penindakan, dan pemberantasan korupsi.
KPK juga punya buron yang diduga masih berada di luar negeri yang saat ini belum ditangkap. Apa kendalanya?
Modus para pelaku korupsi yang melarikan diri ke luar negeri setelah melakukan tindak pidana korupsi menyulitkan penegak hukum untuk melakukan penangkapan.
Perlu mengoptimalkan dan melakukan sinergi antarinstansi penegak hukum yang ada di eksekutif yang dapat melakukan penindakan hukum berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang ada.
Jadi KPK tidak ada soal dengan pembentukan tim pemburu koruptor?
Wacana pembentukan kembali tim pemburu koruptor perlu dilihat dalam perspektif yang positif dan perlu disambut baik sebagai upaya yang dilakukan untuk percepatan penangkapan para koruptor. (Dhk/P-5)
Budi mengungkapkan bahwa KPK juga akan membuka peluang untuk memanggil langsung Menteri UMKM Maman Abdurrahman terkait isi surat mengenai kunjungan istrinya, Agustina Hastarini, ke Eropa.
KPK juga menyita empat kontrakan dan kos-kosan terkait kasus ini. Aset itu ditaksir senilai Rp3 miliar.
Fadlul memberikan informasi kepada penyelidik KPK sampai pukul 19.20 WIB. Menurut dia, pertukaran informasi antara instansi dan penegak hukum wajar dilakukan.
Asep enggan memerinci nama-nama tersangka, sampai penahanan dilakukan. Kasus ini lama diselesaikan karena penghitungan kerugian negara belum rampung.
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
KPK diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Pemerintah Singapura memutuskan untuk menolak permohonan penangguhan buronan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Paulus Tannos.
PEMERINTAH didorong untuk menggencarkan diplomasi ke Singapura perihal pentingnya buronan Paulus Tannos kembali ke Indonesia.
PENGAMAT hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan pemerintah Indonesia harus menyiapkan bukti kuat untuk melawan Paulus Tannos.
POLISI mengungkap bahwa salah satu tersangka kasus asusila dan pornografi anak di grup Facebook "Fantasi Sedarah", berinisial MJ, merupakan buronan kasus pencabulan anak di Bengkulu
KPK mengungkap pertemuan mantan narapidana kasus rasuah hak tagih Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra dengan buronan Harun Masiku di Kuala Lumpur, Malaysia.
KPK melakukan profiling ekonomi buronan Harun Masiku. Secara pemantauan, eks Caleg PDIP itu tidak mampu memberikan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved