Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kembali mengingatkan para kepala daerah segera mencairkan anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada). Anggaran itu akan digunakan untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilu Daerah, dan pengamanan untuk penyelengaraan Pilkada Serentak.
Mendagri mengaku masih ada beberapa daerah yang belum secara penuh mencairkan anggaran. Hal itu dikatakan saat menghadiri acara rapat koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak 2020 Di Provinsi Papua yang digelar di Jayapura, Jumat (10/7).
"Kita ingin agar KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan, ini tiga komponen penting yang menyelenggarakan dan mengawasi ini bisa betul-betul gerakannya maksimal," ucapnya.
Mendagri menekankan anggaran pilkada harus sudah dicairkan paling lambat Senin (13/7). Anggaran Pilkada yang telah tertuang dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), tegasnya, harus dicairkan 100%. Untuk Provinsi Papua, Mendagri mengatakan pencairan anggaran yang cukup baik baru satu daerah, yakni Kabupaten Merauke.
"Di sini yang tinggi 90% ke atas atau 90% untuk KPU maupun Bawaslu maupun pengamanan, hanya satu yaitu Kabupaten Merauke. Artinya KPU dan Bawaslunya tidak ada alasan ini tidak bisa kerja," katanya.
Sementara daerah lain, seperti Yahukimo, kata Mendagri, pencairan anggarannya belum optimal. Ia mencontohkan untuk Bawaslu setempat, kabupaten itu baru mencairkan 45% dari total anggaran. Sementara untuk pengamanan, nol%.
"Sementara yang lumayan tinggi adalah Kabupaten Supiori dan Boven Digul. Namun daerah lain seperti Keerom dan Waropen, masih agak memprihatinkan," ungkapnya.
Baca juga : Redam Konflik Pilkada dengan Isu Covid-19
Mendagri mengungkapkan wilayah memang perlu jadi perhatian kita adalah di Kabupaten Keerom, Papua. Apabila pemerintah daerahnya harus membayarkan seluruh anggaran pilkada sesuai NPHD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak cukup, bahkan minus sebesar Rp1,4 miliar.
"Ini mungkin dilakukan secara bertahap untuk Keerom, syukur kalau nanti dari Pemprov membantu Rp1,2 miliar lumayan," ucap Mendagri
Wilayah lain yang dianggap rawan ialah Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua. Daerah tersebut baru mencairkan dana pilkada sebesar Rp50miliar, dan kekurangan sekitar Rp22 miliar. Apabila dipaksakan mencairkan dana pilkada sebesar NPHD, terang Mendagri, gaji pegawai negeri di sana tidak bisa dibayar. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah Kabupaten Yahukimo untuk mencairkan secara bertahap.
"Saya juga nanti sampaikan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah khusus untuk Yahukimo ini kalau bisa kita dorong tambahan dari pemerintah pusat," ucapnya. (P-5)
